POLITIK & HUKUM

Nikolaus Kuahaty Ditahan di Rutan Polda Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat Sonny A. B Laoemoery, Selasa (2/3/2021), menetapkan tahanan badan kepada Nicholaas Kuahaty, terdakwa dugaan korupsi pematangan lahan dan pembangunan talud di lokasi PLTMG Kaimana.

Sebelumnya, Nicholaas Kuahaty selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kaimana itu telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Desember lalu. Ia diduga terlibat langsung dalam dugaan korupsi proyek pembangunan yang berlokasi di Kampung Coa, Distrik Kaimana, Tahun Anggaran 2017 senilai Rp18.280 miliar.

“Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tanahanan (Rutan) Polda Papua Barat,” kata Laoemoery dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejari.

Dalam persidangan yang juga digelar di Pengadilan Negeri Manokwari itu, Jaksa Penuntut Umum Sutrisno M. Utomo, mendakwa Nicholaas Kuahaty dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut menerangkan, bahwa progress kerja pematangan lahan dan pembangunan talud di lokasi PLTMG berkapasitas 10 Megawatt (MW) di Kampung Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, tak kunjung terealisasi. Diduga, rencana Presiden Jokowi dalam program ‘Papua Terang’ itu mandek akibat dikorupsi.

Sementara dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kaimana Willy Ater mengatakan, penahanan terhadap terdakwa di Rutan Polda Papua Barat adalah penetapan Majelis hakim. Terdakwa akan dilakukan penahanan hingga 30 hari kedepan.

Dijelaskannya, bahwa saat pihaknya melakukan pelimpahan Nikolaus Kuahaty ke pengadilan, berlangsung saat malam hari. Untuk itu, Nicholaas Kuahaty dititipkan sementara di Rutan Polda Papua Barat. Namun, dalam proses persidangannya kemudian majelis hakim menetapkan, agar terdakwa tetap berada dalam penahanan Rutan.

“Kami hanya laksanakan penetapan pengadilan. Dan lagi ini masalah perhitungan masa penahanan. Jadi penahanan pertama tetap dilakukan di Rutan Polda Papua Barat. Terdakwa akan kita pindahkan ke Lapas Manokwari setelah penahanan pertama selesai, atau jika ada penetapan lagi,” kata Ater.

Perlu diketahui, bahwa Kasus korupsi tersebut merupakan hasil penyidikan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Barat. Berrdasarkan hasil audit investigasi BPKP perwakilan Papua Barat, mega proyek program Papua Terang senilai Rp18.280 miliar itu mengalami kerugian negara sebanyak Rp1.793 miliar lebih.

Tiga orang sudah divonis

Dalam kasus pematangan lahan dan pembangunan talud pada lokasi PLTMG tersebut, melibatkan empat orang sebagai tersangka. Tiga diantaranya telah mendapat vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat, dengan hukuman yang berbeda-beda. Satu diantaranya dibebankan membayar ganti kerugian negara.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim, Jimmy Samuel Murmana yang berperan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Cecilia Esti Tri Wahyuni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kaimana, divonis pidana 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara, Pieter Thie alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah divonis pidana 4 tahun penjara denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut pun ditetapkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp558 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Secara umum, ketiga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana.

Sedangkan untuk terdakwa Honce, ditambahkan dengan Pasal 18 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Dimana terdakwa diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara atau hartanya diirampas oleh negara dengan nilai yang setimpal.

Dalam kasus ini, para pelaku tindak pidana korupsi tersebut, diduga telah melakukan korupsi proyek pembangunan yang berlokasi ditepi pantai atau tepatnya di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kampung Coa, sejak dianggarkan pada 2017 silam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kaimana.

Pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan talud berukuran 100 X 200 meter itu seharusnya sudah terealisasi agar pembuatan PLTMG berkapasitas 10 MW dapat dikerjakan. Direncanakan, PLTMG Kaimana akan mulai beroperasi pada tahun ini. (PB13)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 3 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.