Ombudsman Papua Barat Temukan Pelanggaran PPDB

(Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi Jumat 6 Juli 2018)

 

MANOKWARI, PB News – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, telah melakukan pemantauan terhadap rangkaian proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana. Pemantauan pun dilakukan dari jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat Norbertus, mengatakan, sebagai lembaga negara pengawasan publik, pihaknya wajib melakukan monitoring atas proses PPDB tahun 2018 harus diselenggarakan tanpa ada dugaan maladministrasi. Akan tetapi, dari hasil pemantauan di dua kabupaten itu ditemukan sejumlah pelanggaran yakni penerapan pungutan biaya pendaftaran oleh sekolah. Hal ini, kata dia, telah menyalahi Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat lainnya.

Norbertus menjelaskan, hal pertama yang ditemui adalah tidak adanya peraturan daerah (Perda) terkait PPDB yang dikeluarkan oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati, sebagai tindak lanjut dari Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018, guna mengatur lebih jelas mengenai proses penerimaan peserta didik di daerah.

“Sehingga ditemukan banyak sekolah yang membuat aturan sendiri terkait waktu pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan. Bahkan di Kabupaten Kaimana itu ada beberapa sekolah tidak mengetahui adanya Permendikbud Nomo 14 Tahun 2018,” ucap dia melalui press rilis yang diterima redaksi Papua Barat News, Kamis (5/7/2018).

Permasalahan lainnya, pemungutan biaya dalam proses pendaftaran peserta didik baru, padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 18 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 bahwa sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) sudah dibebankan pembiayaan PPDB.

“Sekolah penerima dana BOS dan BOSDA, biaya PPDBnya sudah dibebankan di dalam dana itu. Tapi sekolah masih saja melakukan pungutan dari calon siswa dengan alasan keterlambatan pencairan dana BOS dan akan berdampak kepada siswa,” terang dia.

Dia menekankan, belum diterbitkannya perda terkait PPDB menggambarkan pemerintah daerah belum memiliki komitmen untuk menekan biaya dan membantu mencarikan solusi dari persoalan itu.

“Beberapa SMP di Kaimana mengatakan biaya seragam biasanya akan dikembalikan apabila ada bantuan dari pemerintah daerah. Dan untuk SMA yang kewenangannya sudah dialihkan ke pemerintah provinsi itu sudah tidak menerimba bantuan uang pengganti biaya seragam,” jelas Norbertus.

Dia pun berharap, ke depannya, pemerintah daerah dan pihak sekolah harus memiliki formulasi efektif, sehingga saat penerimaan siswa baru tidak terjadi polemik serupa.

“Harus ada perhatian dari sekolah dan pemda, karena masalah ini terjadi bertahun-tahun ketika mau penerimaan siswa baru,” ujar dia.

Secara terpisah, Kepala Pembinaan Ketenagaan Kependidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantuan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamat, mengatakan, pihak sekolah melalui komite harus berkoordinasi dengan orang tua murid guna disepakati bersama tentang adanya biaya pendaftaran siswa baru. Pihak dinas akan tetap meminta penjelasan terperinci terkait diterapkan biaya pendaftaran, alokasinya harus jelas.

“Kalau orang tua bilang iya baru bisa, tapi kalau orang tua bilang tidak ya tidak boleh ada biaya. Itu ada pungutan namanya. Kepala sekolah dan komite tetap akan dipanggil dinas untuk minta penjelasan dari mereka,” ujar dia. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: