Parjal Tolak Kunjungan Kapolri ke Manokwari

MANOKWARI PB News – Organisasi massa Parlemen Jalanan (Parjal) dengan tegas menolak kedatangan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian ke Manokwari untuk meresmikan Mapolda Papua Barat, pada Minggu (28/1) mendatang.

Penolakan tersebut dikarenakan Parjal menilai masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum yang hingga saat ini belum dituntaskan oleh Polda Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari. Diantaranya, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Dinas Perumahan Papua Barat, pengadaan Kapal LCT Cargo di Sorong Selatan, dan dugaan korupsi pembangunan gedung Rektorat Universitas Papua.

Dalam orasinya, Juru bicara Parjal,Rusmanudin Kleukusa menuding kepolisian dan kejaksaan seolah tebang pilih dalam penanganan kasus-kasustersebut. Parjal juga juga menangih janji Kapolri untuk mengangkat Brigjen Pol Petrus Waine sebagai Kapolda Papua Barat.

“Tak hanya soal penangan kasus dugaan korupsi yang tebang pilih, Kami juga menagih janji, akan mengangkat dan melantik putra Papua sebagai Kapolda Papua Barat,” ujarnya dengan suara lantang.

Pantauan Koran ini, organisasi massa yang dipimpin Ronald Mambiew itu, melanjutkan aksinya di depan Kantor Kejari Manokwari, dengan mendapat pengawalan ketat dari polisi.

Panglima Parjal, Ronald Mambiew menyampaikan pernyataan sikap di depan Kejari Manokwari. Dia meminta aparat penegak hokum di Papua Barat untuk tidak membungkam demokrasi, melainkan harus diberi ruang.

“Hari ini kami turun ke jalan dengan maksud dan tujuan mengingatkan dan mengkritik penegakan hukum yang ada di Papua Barat, agar tetap berpijak pada UUD 194, sehingga hasilnya positif  bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

Ronald juga meminta Kapolri mengakomodir putra asli Papua untuk memimpin di daerahnya sendiri ketika sudah mencapai waktunya, tanpa bermaksud mengintervensi ketentuan yang berlaku di internal Polri.

“Hanya saja kami berpijak pada amanat UU 21 tentang Otsus, bahwa siapapun dia, putra-putri Orang Asli Papua baik di TNI-Polri, wajib dipromosikan. Jika ada putra asli Papua yang sudah bintang satu, mengapa tidak dilantik sebagai Kapolda Papua Barat. Kami memohon dengan hormat kepada bangsa dan negara ini memberi ruang kepada Bapak Petrus Wayne sebagai Kapolda Papua Barat,” ujarnya.

Menurut Ronald, Brigjen Pol Petrus Wayne tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Jadi alangkahbaiknya diberi penghargaan untuk menjadi Kapoda Papua Barat. Tidak berhenti disitu, Parjal juga minta penuntasan kasus Albert Rombe dan mantan Bupati Sorsel, Otto Ihalauw untuk diselesaikan di Polda Papua Barat, bukan di Bareskrim Mabes Polri.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Manokwari, untuk menangkap Albert Rombe. Selain itu, Polda Papua Barat segera mendindak lanjuti kasus Kapal Cargo yang melibatkan mantan Bupati Sorong Selatan, yang mana berkas perkara yang ditagani oleh Bareksrim Polri, agar berkas perkaranya dikembalikan ke Polda Papua Barat,”tegasnya.

Ronald pun menegaskan, jika tuntutan mereka tidakdiindahkan, maka Parjal akan melakukan aksi yang lebih besar dan menduduki Bandara Rendani Manokwari.

“Kalau tidak didengar dan dilaksanakan apa yang menjadi permintaan kami, kami tidak mau berbicara lagi, namun kami akan menduduki Bandara Rendani,” pungkasnya.

Menanggapi tuntutan dan aspirasi Parjal, Kajari Manokwari, Agus Joko Santoso mengatakan, pihaknya menerima kritik yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa itu. Menurutnya, penuntasan kasus-kasus korupsi di daerah ini bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hokum, tapi diperlukan juga dukungan dari masyarakat.

“Boleh membela saya, boleh membela masyarakat, tapi jangan membela pelaku korupsi. Jangan mau diperalat sama mereka. Karena pelaku korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ujar Agus saat menerima pernyataan sikap yang diserahkan Parjal.

Menurut Agus, kritikan dari masyarakat adalah acuan untuk mendorong kinerja Kejaksaan Negeri Manokwari di tahun 2018 ini.

“Kami sangat menerima kritik dan saran dari masyarakat. Kritik jadi acuan dan motivasi kami untuk keningkatkan kinerja. Yang jelas kami tidak ngawur. Dalam menjerat seseorang sebagai tersangka, kami menggunakan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

“Kita tidak membabi buta membawa setiap orang ke Pengadilan. Apabila ada alat bukti yang kuat, maka apa yang menjadi laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti,” tukasnya.

Kapolri Dipastikan Hadir di Manokwari

Meski mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa dan kelompok organisasi di daerah ini, Kapolri  dipastikan tetap hadir di Manokwari, pada Minggu 28 Januari mendatang,

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Harry Supriono menegaskan, H -5 jelang kedatangan Kapolri, segala persiapan yang diagendakan dipastikan rampung.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Semua persiapan berjalan baik sesuai yang dijadwalkan,” ujar Harry, Rabu (24/1).

Harry membeberkan, sesuai agenda Kapolri akan meresmikan Mapolda Papua Barat yang beralamat di Kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan, pada Senin, 29 Januari 2018.

Kapolri direncanakan tiba di Bandara Rendani Manokwari menggunakan pesawat carteran pada Minggu 28 Januari 2018 sore. Kemudian setelah acara peresmian, langsung melanjutkan perjalanan balik ke Jakarta.

“Kapolri akan tiba sehari sebelum kegiatan peresmian dilaksanakan yakni pada, Minggu 28 Januari 2018,” jelasnya.

Dalam agenda kunjungan Kapolri kali ini, selain meresmikan gedung Mapolda yang baru, Mantan Kapolda Papua itu dijadwalkan melaksanakan beberapa agenda lainnya, yakni meresmikan RS Bhayangkara Lodewyk Mandacan, meresmikan Rumah Dinas Pejabat Utama Polda Papua Barat di Kampung Soribo dan menggelar tatap muka dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama bertempat di Lantai II Mapolda Papua Barat yang baru sebelum kembali ke Jakarta. (PB14/PBN)