Pencantuman Nama Gubernur dalam Dakwaan Masih Harus Dibuktikan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pengacara Pemerintah Provinsi Papua Barat, Yan Christian Warinussy memberikan pandangan hukum terkait dicantumkannya nama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam surat dakwaan mantan komisioner Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Wahyu Setiawan.

Dijelaskan, pencantuman nama Bapak Gubernur Papua Barat adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dakwaan itu masih harus dibuktikan secara hukum dalam persidangan perkara terdakwa Wahyu Setiawan di Pengadilan.

Yan mengatakan, pemberitaan media cetak maupun online terlalu membesar-besarkan, padahal hanya mengutip sepenggal-sepenggal dari isi surat dakwaan JPU KPK. Kutipan tersebut cenderung mengundang penafsiran yang terbatas bahkan bisa menyesatkan dan secara hukum bisa berindikasi pencemaran nama baik Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

“Demi kepentingan pembelaan hak dan kepentingan hukum klien kami, maka saya bersama mitra advokat saya Bapak Demianus Waney sedang mengumpulkan bukti-bukti hukum yang diperlukan,” ujar Warinussy kepada papuabaratnews.co, Senin (1/6/2020).

Yan mengaku, dirinya dan Demianus Waney telah ditunjuk Gubernur Papua Barat untuk mengambil langkah hukum atas informasi yang telah terpublikasi luas dan cenderung merongrong privasi hukum, nama dan jabatan serta posisi politik gubernur.

Menurutnya, publik harus memahami terlebih dahulu tentang apa itu surat dakwaan. Yan lalu mengutip buku berjudul ‘Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana’ yang ditulis ahli hukum pidana Indonesia, Prof. DR Andi Hamzah, SH, yang menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana, karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di pengadilan dilakukan.

Dasar hukum bagi keberadaan surat dakwaan dalam konteks peradilan pidana, termasuk korupsi diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

“Surat dakwaan itu disusun oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seseorang atau lebih tersangka yang diajukan penyidik,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, lanjut Warinussy, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka atau terdakwa.

Kemudian dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, disebutkan, bahwa surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sebagaimana dilansir Kompas.id, dalam surat dakwaan yang disusun oleh JPU KPK menyebut, Wahyu Setiawan menerima gratifikasi berupa uang sebanyak Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui Sekretaris KPU Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Uang sebanyak Rp500 juta itu diterima Wahyu Setiawan melalui transfer antar bank, dan oleh Wahyu Setiawan dibukukan dalam rekening istri dan sepupunya. Transferan uang ratusan juta itu disebut terkait dengan proses seleksi calon anggota KPU Papua Barat periode 2020 – 2025. (PB13)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: