PKS APIP dan APH Cegah Jebolnya Keuangan Negara
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Para Bupati, Wali Kota, Kejari dan Kapolres se-Provinsi Papua Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama koordinasi Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan laporan masyarakat terkait indikasi korupsi di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (9/8).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan pedoman untuk mencegah jebolnya uang negara.
“Perjanjian Kerja Sama tersebut juga untuk mendukung sinergitas kerjasama antara para pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah,” ujar Mandacan.
Gubernur mengingatkan agar data keuangan Negara dijaga dengan baik, agar tidak menyebar luas dengan bebas di masyarakat.
“Data keuangan daerah/Negara haru dijaga dengan baik. Jangan sampai data itu bocor ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa melakukan hal-hal tidak kita iginkan bersama,” ujarnya.
Dijelaskan Gubernur, kerugian keuangan Negara tidak selama ada unsur tindak pidananya, tetapi harus dicermati dengan baik. Karena terkait kerguian keuangan Negara itu ada tiga unsur penting, antara lain : ada kerugian keuangan daerah, kekurangan dokumen administarasinya, dan kerugian keuangan daerah yang ada unsur tindak pidana.
“Jika terjadi kecurangan dalam hal pengelohan keuangan, baik tindak pidana korupsi dan ada unsur pidananya agar lansung diserahkan kepada penegak hukum,” tegas Mandacan.
Gubernur pun meminta, aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk memberantas semua kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Papua Barat, tanpa tebang pilih.
“Saya minta komitmen kepala daerah, staf pegawai, dan penegak hukum di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat untuk bersama-sama memberantas korupsi di daerah ini,” tandasnya. (PB14)
