Polda Akan Tertibkan Perusahaan Pelanggar Izin Industri Sawit

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepolisian Daerah Papua Barat siap menertibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), namun tak beroperasi sebagaimana mestinya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Komisaris Besar Romilus Tamtelahitu menyebtukan, sedikitnya terdapat 24 perusahaan kelapa sawit di Papua Barat, namun 13 di antaranya tidak beroperasi. Informasi tersebut telah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sebuah rapat terbatas bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

“Kita sudah menggelar rapat bersama Kejati Papua Barat dan KPK. Intinya, Polda bersama Kejati sudah bersepakat, bahwa informasi yang disampaikan KPK akan ditindak lanjuti bersama,” kata Romilus saat ditemui sejumlah wartawan, Rabu di Arfak Convention Hall Mapolda Papua Barat, Rabu (3/3/2021).

Dijelaskannya, tindak lanjut yang dimaksud ialah penertiban. Izin belasan perusahaan sawit yang tidak beroperasi itu akan ditinjau kembali. Peninjauan yang dilakukan lebih kepada penyalahgunaan lahan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

“Lebih kepada pelanggaran hukum, seperti memiliki izin lokasi, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan memiliki HGU tetapi tak beroperasi. Atau mereka beroperasi, namun dalam bidang lain. Itu yang akan kita telusuri,” kata Romilus.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (PTHBun) Papua Barat Yacob Fonataba menuturkan, bahwa total wilayah konsensi 24 perusahaan tersebut seluas 576.090,84 hektar yang tersebar di delapan kabupaten, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Bintuni, Maybrat dan Kabupaten Fakfak.

Dari total luas wilayah konsensi itu, hanya sekitar 71 ribu hektar saja yang difungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Selebihnya yang seluas 383.431,05 hektar masih bervegetasi hutan dan cenderung bisa diselamatkan demi kepentingan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Selisih jauh. Selain itu, hasil evaluasi perizinan dengan KPK selama kurun waktu dua tahun terakhir ini menemukan lahan seluas 2.224 hektar berada diluar ketentuan fungsi. Itu pelanggaran, dan sudah direkomendasikan untuk dicabut izinnya,” kata Fonataba. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 4 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: