Ribuan Personel Polri Siap Amankan Pilkada di Papua Barat
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menyiagakan 3.590 personel dalam mengamankan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan digelar di sembilan daerah di Papua Barat, pada 9 Desember mendatang.
“Polri akan menggelar personel sebanyak 2.470 (BKO). Itu ditambah personel dari Polda sebanyak 920, Polres Sorong 70 dan Polres Sorong Kota 130 personel. Total anggota Polri yang disiagakan sebanyak 3.590 personel,” ujar Kepala Polda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing saat menggelar coffe morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada serentak, Senin (31/8/2020).
Kapolda menjelaskan, bahwa terdapat sembilan daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di wilayah hukum Polda Papua Barat. Diantaranya Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan (Mansel), Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan (Sorsel), Fakfak, Kaimana dan Kabupaten Raja Ampat.
Untuk itu, ribuan personel Polri akan disiagakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan tingkat kerawanan sesuai kriteria.
Untuk kriteria aman, ada 2 personel Polri pada 5 TPS dan 10 Linmas. Kriteria rawan 1, ada 2 personel Polri pada 2 TPS bersama 4 Linmas. Kriteria sangat rawan dan TPS khusus, ada 2 personel Polri di setiap dan 2 Linmas.
“Situasi Kamtibmas dalam menghadapi Pilkada serentak di Papua Barat memang tergolong rawan karena tantangan geografis,” ujar Kapolda. “Untuk itu, berdasarkan kriteria tersebut, Polri akan di backup oleh 101 personel TNI dan 3.746 personel Linmas membawahi 1.873 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten,” katanya lagi.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda tak hanya menyoroti perihal kesiapan pengamanan, tetapi juga kepatuhan penyelenggara dan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid – 19.
“Pilkada kali ini berbeda dengan yang sebelumnya karena dilaksanakan ditengah Pademi Covid – 19. Penyelenggara harus memperhatikan protokol kesehatan agar masyarakat juga bisa mendisiplinkan diri,” kata Kapolda.
Sementara, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, mengatakan, keamanan saat Pilkada serentak merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat. Pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak ataupun konflik kepentingan.
Selain itu, setiap pasangan calon ataupun tim sukses harus bisa menyampaikan visi misi dan program kerjanya secara santun, dewasa dan mendewasakan, bukan yang kekanak-kanakan dengan menyampaikan kekurangan dari pasangan calon lain.
“Janganlah kekanak-kanakan dengan menjatuhkan atau menjelek-jelekan nama pasangan calon lain. Itu hanya akan menimbulkan gejolak. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus netral, jangan ikut terlibat dalam kerja-kerja sebagai tim sukses,” kata gubernur.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menambahkan, pihaknya memang membutuhkan perlindungan Kepolisian sebagai keamanan dalam setiap pelaksanaan pencatatan di lapangan. Menurutnya, KPU akan tetap konsisten dalam pelaksanaan tugas dan mentaati semua protokol kesehatan Covid – 19 sebagaimana yang diinstruksikan.
“Kami terus patuhi protokol kesehatan. Buktinya sampai saat ini tidak ada satupun petugas KPU yang terpapar Covid – 19,” ujar Semunya. “Kami juga apresiasi dukungan gubernur dan para bupati yang terus menyerukan netralitas ASN. Ini memang sulit, tapi jika terus digaungkan dan ditindak tegas, pasti ASN akan benar-benar bersikap netral,” katanya lagi. (PB13)
**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 1 September 2020
