Tindakan Kejari Fakfak Dinilai Arogan

MANOKWARI, PB News – Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRD Provinsi Papua Barat Yan Anthon Yoteni, menilai penjemputan paksa salah satu oknum anggota DPRD Provinsi Papua Barat berinisial FI oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak beberapa waktu lalu, telah menyalahi aturan internal kelembagaan dan terkesan arogan.

Menurut dia, penangkapan itu semestinya terlebih dahulu dilakukan dikoordinasikan dengan pihak DPRD Provinsi Papua Barat.

“Kita sedang mencari satu anggota kita yang hilang. Saya dengar terakhir yang bersangkutan diculik oleh Kejaksaan. Penangkapan itu tidak pernah diberitahukan karena ada tata tertib di lembaga. Kalau soal pemanggilan dan pemeriksaan kita tahu,” ujarnya kepada Papua Barat News, Rabu (25/4/2018).

Dia menegaskan, pihaknya hingga kini belum menerima surat pemberitahuan tentang penangkapan salah satu anggota Fraksi Otsus DPRD Provinsi Papua Barat itu. Namun, dia juga berharap agar yang bersangkutan tetap kooperatif memenuhi semua panggilan dari pihak Kejari Fakfak terkait dugaan penyalahgunaan anggaran periode 2014 silam.

“Kita belum pernah terima soal surat penangkapan tapi kalau surat panggilan memang ada. Ini sangat berdampak pada fraksi otsus,” ungkaapnya.
Fraksi Otsus pun berencana akan melayangkan surat kepada kejaksaan karena tidak memberikan informasi terkait penangkapan salah satu oknum anggota DPRD Provinsi Papua Barat tersebut.

“Kita juga akan menyurat yang menahan orang kita karena menyalahi proses, jangan serta merta tangkap orang saja,” katanya.

“Ini soal prosedur bukan masalah pemberantasan koruptor. Kalaupun yang bersangkutan dinyatakan bersalah tentu akan ada rekomendasi dari DPR Papua Barat,” tegas dia menambahkan.
Telah diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejari Fakfak melakukan penangkapan terhadap FI, oknum anggota Fraksi Otsus  DPRD Provinsi Papua Barat, pada Jumat (20/4/2018) sekira pukul 19.00 wit.

FI dijemput paksa karena telah mengabaikan panggilan Kejaksaan sebanyak tiga kali, setelah berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dana hibah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2009/2010 untuk pembangunan gedung kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar di Kabupaten Fakfak sebesar Rp9,5 milyar.

Sementara itu, Kepala Kejari Fakfak Rielke Jeffri Huwae, menjelaskan, tersangka FI diproses hukum dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan STKIP Nuuwar Fakfak, bukan anggota DPRD Provinsi Papua Barat maupun anggota DPRD Kabupaten Fakfak. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: