Mendagri: Perppu Pemilu Terbit Usai Pengesahan RUU Papua Barat Daya
JAKARTA โ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya masih menunggu Papua Barat Daya untuk bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Baca SelengkapnyaJAKARTA โ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya masih menunggu Papua Barat Daya untuk bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Baca SelengkapnyaJAKARTA โ Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani telah menerima surat presiden (surpres) calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Nama yang
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai alasan pemerintah belum keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mempertegas agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan payung hukum penyelenggaraan pemilu di tiga daerah otonomi
Baca SelengkapnyaJAKARTA โ Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP masih memuat pasal yang bisa menimbulkan multi tafsir bahkan dapat memberangus kebebasan pers dalam
Baca SelengkapnyaJAKARTA – DPR bakal menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Pimpinan DPR pun telah mengizinkan Komisi II
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Komisi IX Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyelesaikan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Baca SelengkapnyaDari sembilan fraksi yang hadir, hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak setuju. JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar
Baca Selengkapnya