Kemendagri: Pemda Dapat Geser Anggaran BTT untuk Penanganan PMK
JAKARTA — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan, pemerintah daerah (pemda) dapat menggeser anggaran
Baca Selengkapnya
Kemendagri
Perdasi Pemilihan Calon Anggota MRPB segera Diundangkan
MANOKWARI – Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan nomor register Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara
Baca Selengkapnya
Kemendagri Dorong Percepatan APBD agar Dirasakan Masyarakat
SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan akselerasi realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah. Percepatan penyerapan anggaran agar
Baca Selengkapnya
Waspada Netralitas Penjabat Kepala Daerah Sejak Dini
JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menyerahkan daftar pejabat pimpinan tinggi di berbagai instansi negara dan pemerintah daerah
Baca Selengkapnya
Papua Barat Terima Dua Penghargaan dari Kemendagri
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sebagai
Baca Selengkapnya
Mendagri: Pj. Kepala Daerah di Papua Harus Jaga Keamanan
JAKARTA – Dalam menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik
Baca Selengkapnya
Beberapa Provinsi Menunda Pelantikan Penjabat
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri, lewat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, telah menunjuk 43 penjabat kepala daerah untuk menggantikan wali
Baca Selengkapnya
SK Pengangkatan Penjabat Wali Kota/Bupati Terbit
43 Penjabat Siap Dilantik JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penunjukan 43 penjabat
Baca Selengkapnya
Mendesak Transparansi Penunjukan Penjabat
Kementerian Dalam Negeri seharusnya membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah adanya penjabat kepala daerah titipan
Baca Selengkapnya
Proses Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Tak Transparan
JAKARTA – Pegiat demokrasi dan ahli hukum tata negara mengkritik rencana Kementerian Dalam Negeri melantik 101 penjabat kepala daerah, tahun
Baca Selengkapnya