Kemendagri: Pemda Dapat Geser Anggaran BTT untuk Penanganan PMK
JAKARTA — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan, pemerintah daerah (pemda) dapat menggeser anggaran
Baca SelengkapnyaJAKARTA — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan, pemerintah daerah (pemda) dapat menggeser anggaran
Baca SelengkapnyaMANOKWARI – Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan nomor register Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara
Baca SelengkapnyaSURABAYA – Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan akselerasi realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah. Percepatan penyerapan anggaran agar
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menyerahkan daftar pejabat pimpinan tinggi di berbagai instansi negara dan pemerintah daerah
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sebagai
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Dalam menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Kementerian Dalam Negeri, lewat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, telah menunjuk 43 penjabat kepala daerah untuk menggantikan wali
Baca Selengkapnya43 Penjabat Siap Dilantik JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penunjukan 43 penjabat
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri seharusnya membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah adanya penjabat kepala daerah titipan
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Pegiat demokrasi dan ahli hukum tata negara mengkritik rencana Kementerian Dalam Negeri melantik 101 penjabat kepala daerah, tahun
Baca Selengkapnya