Ombudsman RI Selesaikan Laporan 512 Honorer Papua Barat yang Minta Jadi ASN
JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia merampungkan laporan masyarakat terkait 512 orang tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum
Read MoreJAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia merampungkan laporan masyarakat terkait 512 orang tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum
Read MoreJAKARTA — Di penghujung tahun 2023, sekali lagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini penghargaan
Read MoreJAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menemukan lonjakan harga beras disebabkan oleh tiga permasalahan utama: permasalahan iklim, permasalahan di hulu, dan
Read MoreJAKARTA – Ombudsman RI menilai proses pengusulan calon penjabat kepala daerah di 10 provinsi dan 75 kabupaten/kota tidak transparan dan
Read MoreMANOKWARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunda proses pelantikan
Read MoreMANOKWARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari merumuskan regulasi berupa peraturan bupati (perbup)
Read MoreJAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia memulai investigasi program bantuan sosial (bansos) dari sisi pelayanan publik. Investigasi tersebut mencakup kebijakan pada
Read MoreJAKARTA – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tetap meyakini pengangkatan penjabat kepala daerah sejauh ini sudah melalui prosedur yang benar.
Read MoreMANOKWARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua Barat mendorong regulasi teknis pemanfaatan Pajak Alat Berat (PAB) oleh Pemerintah Papua Barat
Read MoreJAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman
Read More