Mendesak Transparansi Penunjukan Penjabat
Kementerian Dalam Negeri seharusnya membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah adanya penjabat kepala daerah titipan
Baca Selengkapnya
Penjabat Kepala Daerah
Proses Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Tak Transparan
JAKARTA – Pegiat demokrasi dan ahli hukum tata negara mengkritik rencana Kementerian Dalam Negeri melantik 101 penjabat kepala daerah, tahun
Baca Selengkapnya
Libatkan DPRD dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
JAKARTA – Pemerintah selayaknya mengangkat penjabat kepala daerah yang direstui masyarakat setempat. Karena itu, sebagai representasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat
Baca Selengkapnya
Legitimasi Pemilu dan Pilkada 2024 Jadi Taruhan
Tanpa Peraturan Pengisian Penjabat Kepala Daerah JAKARTA – Legitimasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 menjadi taruhan
Baca Selengkapnya
Penjabat Kepala Daerah Harus Dievaluasi Secara Berkala
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem Aminurokhman mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi terhadap penjabat
Baca Selengkapnya
PR Penjabat Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024
JAKARTA – Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengingatkan sejumlah PR penjabat kepala daerah menjelang Pemilu
Baca Selengkapnya
Paulus Waterpauw Janji Bakal Humanis
JAKARTA – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal (Purn.) Paulus Waterpauw, berjanji akan menggunakan pendekatan humanis untuk meredam penolakan pemekaran
Baca Selengkapnya
Penjabat Bukan Sekadar Menuntaskan Masa Jabatan
JAKARTA – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro menegaskan penjabat kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki beban
Baca Selengkapnya
Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah
MENJELANG pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
Baca Selengkapnya
Masukan Publik Dinilai Penting untuk Kemendagri
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan membuka ruang partisipasi publik terkait penentuan penjabat (pj) kepala daerah. Hal ini dalam
Baca Selengkapnya