DPR Dinilai Belum Maksimal Libatkan Publik dalam Legislasi
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat dinilai belum maksimal melibatkan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini setidaknya terlihat dari masih
Read MoreJAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat dinilai belum maksimal melibatkan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini setidaknya terlihat dari masih
Read MoreJAKARTA — Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa membuat Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik semakin mendesak untuk
Read MoreJAKARTA – Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Joko Widodo dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius.
Read MoreJAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta tetap berkomitmen menjalankan moratorium pemekaran daerah. Pembentukan tiga daerah otonom baru di
Read MoreJAKARTA – Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap pembentuk undang-undang menyerap aspirasi mereka dalam pembahasan rancangan UU pemekaran provinsi di Papua.
Read MoreJAKARTA – Usulan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang terus diperjuangkan oleh pemerintah menghadapi jalan terjal.
Read More