Mendagri: Perppu Pemilu Terbit Usai Pengesahan RUU Papua Barat Daya
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya masih menunggu Papua Barat Daya untuk bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Baca Selengkapnya
Tito Karnavian
Kepala Daerah Dilarang ke Luar Negeri Jika Inflasi Daerahnya Tinggi
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri jika daerahnya mengalami inflasi
Baca Selengkapnya
Mendagri Targetkan Perppu Pemilu Selesai Awal Desember
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
Baca Selengkapnya
Selamat Datang Papua Barat Daya
DPR akhirnya menyetujui mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna kemarin. Ketua DPR Puan
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Lantik Pj Gubernur 3 Provinsi Baru Papua
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru Papua di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yaitu
Baca Selengkapnya
Cek Kosong untuk Penjabat
TEMAN saya membaca berita sambil senyum-senyum sendiri. Kata dia, Mendagri Tito Karnavian mencari-cari masalah karena ia memberikan cek kosong kepada
Baca Selengkapnya
Mendagri Pastikan Pengawasan dalam Pengaplikasian Surat Edaran
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ tidak memberikan kuasa tak terbatas kepada
Baca Selengkapnya
Ancaman Sentralisasi Lewat Surat Edaran
JAKARTA – Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat, memutasi, hingga memberi sanksi
Baca Selengkapnya
RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Paripurna
JAKARTA – Komisi II DPR dan pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan tingkat I atas rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua
Baca Selengkapnya