Wacana

ABPN Membangun Negeri Melalui Digipay? BISA!!

SEJAK diluncurkan pada November tahun 2019 Digipay telah memberikan banyak kontribusi dalam kemudahan dalam bertansaksi belanja barang dan jasa Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui tak lama setelah Digipay diluncurkan pada akhir 2019, dunia dihadapkan pada wabah Covid-19 yang juga memberikan dampak buruk pada sektor perekonomian.

Wabah Covid-19 membuat banyak pelaku usaha yang gulung tikar, bahkan para pelaku usaha berskala nasional pun harus segera beradaptasi agar tetap bertahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penawaran, penjualan dan juga distribusi. Momentum kehadiran Digipay dirasa sangat tepat dan menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan kembali antusias para UMKM penyedia barang dan jasa dalam memajukan perekonomian.

Pengaplikasian Digipay dilaksanakan berdasar pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2019 yang diujicobakan di seluruh wilayah Indonesia. Digipay diinisiasi oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan dikembangkan oleh Bank Himbara (Mandiri, BRI, BTN, BNI) yang berbasis pada suatu bank yang sama agar dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan transaksi belanja barang dan jasa sekaligus memudahkan pencatatannya.

Digipay adalah sebuah marketplace yang mengintegrasikan satuan kerja pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang dan jasa dan juga perbankan dalam satu ekosistem. Digipay memudahkan transaksi dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran secara elektronik dengan menggunakan kartu debit /Cash Management System (CMS) ataupun pemindahbukuan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace.

Pengembangan Digipay mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, satuan kerja dan juga Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang telah diraih dan diakui secara nasional. Pada tanggal 28 Juli 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2022, Digipay berhasil ditetapkan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji. Pencapaian ini merupakan prestasi gemilang karena dinilai tidak mudah dan melalui banyak tahapan seleksi ketat oleh panitia penyelenggara yang melibatkan tim penilai profesional independen.

Untuk lingkup Papua Barat saja, selama tahun 2022 Digipay telah membukukan nilai transaksi belanja barang dan jasa pemerintah mencapai RP1,55 Miliar rupiah. Belanja tersebut meliputi belanja ATK, Jasa Katering, barang konsumsi dan penyediaan jasa lainnya yang berasal dari 804 transaksi yang dibelanjakan oleh 288 satuan kerja dan disediakan oleh 117 penyedia barang dan jasa yang berlokasi di sekitar Manokwari, Sorong dan Fak-Fak.

Toko penyedia barang dan jasa pada aplikasi Digipay atau yang biasa disebut vendor adalah mitra kerja para satuan kerja yang juga merupakan nasabah pada bank himbara. Vendor-vendor tersebut dapat memasarkan atau menawarkan barang dan jasanya pada platform digipay secara gratis dengan terlebih dulu didaftarkan oleh satuan kerja pemerintah.

Apabila ada toko penyedia barang dan jasa yang berada di Propinsi Papua Barat dan tertarik untuk bergabung dan menawarkan produk atau jasanya, dapat menghubungi satuan kerja Pemerintah lingkup KPPN Manokwari, KPPN Sorong dan KPPN Fak-Fak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekali lagi, program Digipay ini tidak dipungut biaya sama sekali alias GRATIS.

Keunggulan dan manfaat yang telah diberikan Digipay bagi satuan kerja diantaranya adalah kemudahan efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan, kemudahan pelaporan pajak, kemudahan bertransaksi cashless (non tunai), dapat bertransaksi barang dan jasa tanpa perlu mendatangi toko vendor dan dapat lebih menjangkau vendor di daerah masing-masing tanpa harus vendor dari luar pulau yang berdampak pada penghematan biaya ongkos kirim dan juga bertujuan memberdayakan vendor setempat. Selain itu juga satuan kerja menjadi lebih mudah dalam meng-SPJ-kan pembelanjaan barang dan jasa karena dokumen SPJ akan terbentuk secara otomatis di sistem Digipay.

Dengan adanya Digipay, para penyedia barang dan jasa setempat menjadi lebih terbuka kesempatannya untuk menjadi rekanan yang dapat menawarkan barang dan jasa dan juga bersaing secara sehat (open market). Pencatatan dan pelaporan transaksi penjualan juga dibentuk secara otomatis. Termasuk juga dalam hal pelaporan pajak, penyedia barang dan jasa dimudahkan karena pelaporan pajak juga terbentuk secara otomatis dalam sistem Digipay.

Tidak hanya itu, Bank Himbara juga diuntungkan dengan munculnya peluang baru. Seperti potensi penambahan nasabah baru, peningkatan nilai transaksi uang pada bank himbara, dimungkinkan juga bertambah pasar kredit bagi UMKM/ vendor yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Kedepan, transaksi Digipay tidak hanya menggunakan KKP maupun Virtual Account, tetapi juga dapat menggunakan scan Qris pada masing2 merchant toko penyedia barang dan jasa melalui handphone sehingga tidak lagi muncul kendala ketersediaan mesin EDC. Karena ada beberapa satuan kerja yang mengeluhkan biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli ketika bertansaksi menggunakan mesin EDC. Sedangkan menggunakan scan barcode Qris tidak dibebankan biaya sama sekali.

Bagi penyedia barang dan jasa, kehadiran Digipay mendatangkan kesempatan peluang usaha karena menambah pangsa pasar baru yaitu para pembeli dari sektor pemerintahan. Bisa jadi selama ini penyedia barang dan jasa hanya melayani pelanggan dari pemerintahan yang itu-itu saja. Akan tetapi, dengan adanya digipay justru berpeluang mendatangkan pelanggan-pelanggan baru dari beragam satuan kerja yang berada di seluruh Indonesia khususnya wilayah Papua Barat.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Digipay memastikan akuntabilitas dan transparansi proses belanja pemerintah. Dengan begitu, laporan pertanggungjawaban menjadi lebih akurat dan dapat dipastikan kebenarannya karena laporan belanja dan pajak dapat tergenerate (dibuat) secara otomatis melalui aplikasi Digipay. Tentunya hal ini sangat membantu bendahara satuan kerja dalam hal pencatatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban belanja.

Harapan kami kedepan agar lebih banyak keikutsertaan para satuan kerja dalam berbelanja melalui marketplace Digipay dan juga kami berharap agar lebih banyak para toko, UMKM, warung, para penyedia barang dan jasa yang berminat untuk segera bergabung dalam Digipay sehingga roda perekonomian berjalan menjadi semakin baik lagi. Secara makro kami berharap agar dana APBN dapat terserap dan tepat guna oleh satuan kerja dan juga bermanfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru nusantara sehingga dapat membangun negeri kita tercinta, INDONESIA. (*)

 

Ade Prakarsa, Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, Kanwil DJPb Papua Barat.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.