Wacana

Aktivisme Yudisial MK dan Kado untuk Gufron

TAK seperti biasanya, penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 112/PUU-XX/2022 jauh di luar pakemnya sebagai pengadil konstitusionalitas norma hukum. Mahkamah mengabulkan permohonan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron untuk seluruhnya dengan dua amar. Pertama, perubahan syarat usia calon anggota komisioner, yang awalnya paling rendah 50 tahun menjadi fakultatif (tidak wajib) jika calon berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Kedua, Mahkamah memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang, menjadi lima tahun dan komisioner dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Putusan yang diwarnai polarisasi pandangan para hakim—empat dari sembilan hakim menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion)—ini menarik karena permohonan Ghufron merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). KPK bukanlah lembaga yang diatur melalui Undang-Undang Dasar (UUD). Pengaturan mengenai syarat calon pimpinan dan masa jabatannya murni di wilayah pembentuk undang-undang. Kalaupun ada pertentangan norma dengan UUD, kerugian itu bukan merupakan kerugian faktual secara langsung. Seperti halnya permohonan-permohonan serupa ke MK, pasal-pasal yang dimohonkan paling “mentok” dihubungkan dengan konteks hak asasi manusia (HAM) sebagai “pisau” analisis makro dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD.

Aktivisme versus Menahan Diri

Setidaknya ada dua doktrin yang memberikan justifikasi bagi Mahkamah untuk menerima atau menolak permohonan perkara di ranah kebijakan hukum terbuka. Pertama, doktrin judicial restraint, yaitu sikap menahan diri hakim untuk tidak membentuk hukum dan bertindak selayaknya parlemen, sebagaimana dipaparkan Susan J. Brison dan Walter Sinnott-Armstrong dalam Contemporary Perspectives on Constitutional Interpretation (2018). Kedua, doktrin judicial activism yang memberikan landasan bagi para hakim untuk membuat kebijakan di meja pengadilan dengan kedok menafsirkan dan menerapkan hukum, seperti dipaparkan Arthur D. Hellman dalam Judicial Activism: The Good, the Bad, and the Ugly (2002).

Pilihan aktivisme hakim ini kemudian melahirkan fenomena yudisialisasi politik (judicialization of politics), ketika peradilan turut campur dalam menentukan dan membentuk kebijakan-kebijakan negara melalui putusan hakim, sebagaimana dipaparkan Bjorn Dressel dalam artikel “The Judicialization of Politics in Asia” (2012). Namun, perlu diingat, di tataran praktis, penggunaan aktivisme hakim perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena, dalam konvensi kekuasaan kehakiman, kasus yang diselesaikan dengan doktrin aktivisme terbatas pada perkara-perkara yang memiliki dampak luas dan strategis di masyarakat.

Ambivalensi MK

Dalam kasus Ghufron, Mahkamah memilih untuk menggunakan doktrin aktivisme yudisialnya dengan membentuk norma sebagaimana amar putusan yang disebutkan di atas. Putusan ini memang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, khususnya dalam menangani perkara di ranah kebijakan hukum terbuka, MK cenderung menggunakan sikap menahan diri. Contohnya dalam kasus permohonan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) dalam Undang-Undang Pemilu, kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif dalam perubahan Undang-Undang KPK, serta syarat dan masa jabatan hakim konstitusi dalam perubahan Undang-Undang MK. Dalam perkara-perkara tersebut, Mahkamah justru menahan diri (self-restraint) untuk tidak mengadili keputusan politik pemerintah di ranah kebijakan hukum terbuka, meskipun memiliki dampak luas dan strategis di masyarakat.

Sebaliknya, dalam perkara Ghufron, penafsiran MK cenderung ambivalen. Dalam perkara ini, MK memilih jalan aktivisme, meskipun tak ada alasan yang cukup kuat bagi MK selain menyelamatkan kepentingan Ghufron selaku pemohon. Apalagi amar putusan ini menyatakan, meskipun belum berusia 50 tahun, orang boleh dicalonkan jika dia berpengalaman sebagai pemimpin KPK. Arah amar ini jelas hanya berlaku untuk Ghufron sebagai satu-satunya figur yang memenuhi kualifikasi tersebut. Tak berlebihan kiranya jika saya menilai bahwa amar itu laiknya “kado” bagi Ghufron.

Keberlakuan Putusan

Setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka, dampak yang tak kalah serius untuk direspons adalah keberlakuan putusan. Ada dua konsekuensi yang muncul. Pertama, pemberlakuan itu bersifat retroaktif, yakni untuk pimpinan KPK saat ini; atau prospektif, yaitu diterapkan kepada calon komisioner yang akan datang. Jawabannya membutuhkan politik perundang-undangan melalui perubahan Undang-Undang KPK. Singkatnya, keberlakuan putusan itu harus menunggu respons dari pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR).

Ketentuan peralihan dalam agenda perubahan Undang-Undang KPK itu akan menentukan apakah ketentuan tersebut akan ditetapkan secara retroaktif atau prospektif. Semua bergantung pada “goodwill” presiden dan DPR, apakah akan memberikan justifikasi kepada pimpinan KPK saat ini atau sebaliknya.

Pemberlakuan yang bersifat prospektif merupakan pilihan terbaik untuk meminimalkan risiko politik yang lebih besar. Sebab, reputasi dan kredibilitas pimpinan KPK saat ini laik menjadi variabel penting dalam politik hukum perubahan Undang-Undang KPK ke depan. Misalnya, sebagian komisioner KPK saat ini didera masalah etik dan kedisiplinan. Pertimbangan ini cukup logis karena perpanjangan masa jabatan komisioner menjadi lima tahun perlu diikuti dengan akuntabilitas kepemimpinannya. (*)

 

Idul Rishan, Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.