Wacana

Anti Maladministrasi dalam Pelayanan Publik

MERUJUK pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), dinyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: a. Pelaksanaan pelayanan; b. Pengelolaan pengaduan masyarakat; c. Pengelolaan informasi; d. Pengelolaan internal; e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan f. Pelayanan konsultasi.

Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: a. Dasar hukum; b. Persyaratan; c. Sistem, mekanisme, dan prosesdur; d. Jangka waktu penyelesaian; e. Biaya/tarif; f. Produk pelayanan; g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. Kompetensi pelaksana; i. Pengawasaan internal; j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. Jumlah pelaksana; l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan amanat yang cukup rigid tersebut, pada praktiknya kita masih sering mendengar, melihat, dan bahkan merasakan bahwa pelayanan pada instansi pemerintah masih kurang memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat biasanya disebabkan oleh pelayanan berlarut-larut, adanya pungutan liar, fasilitas tidak nyaman atau petugas pelayanan tidak ramah/cakap. Dalam istilah hukum hal-hal tersebut dikenal dengan “maladministrasi”. Dari segi bahasa, bentuk mal– dalam bahasa Inggris mula-mula berarti ‘buruk’ dan kemudian bermakna juga ‘tidak normal, salah, rusak, mencelakakan, jahat’. Kemudian, kata mal– juga sering kita temukan pada istilah malapraktik, malafungsi, dan malanutrisi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008), Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dalam UU 37/2008 dinyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik  baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Secara normatif, UU 37/2008 dan UU 25/2009 menjadi “Guardian” atau pengawal bagi terlaksananya Pelayanan Publik yang sejalan dengan cita-cita pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. UU 25/2009 menjadi tolak ukur bagi pemenuhan standar pelayanan publik, sedangkan UU 37/2008 (sesuai tujuan dibentuknya Ombudsman RI) yakni membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Dengan demikian, Ombudsman berperan menjadi pengawas, pembina dan penegakan norma serta standar yang wajib dipenuhi oleh instansi pemerintah penyelenggara layanan publik.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, peran serta masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan publik telah diakomodir dengan adanya Asas Partisipatif. Asas partisipatif menjadi landasan untuk memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat yang merasa dirugikan atas layanan publik suatu instansi pemerintah, dapat melayangkan aduan maupun laporan kepada Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik. Sosialisasi terkait peran serta masyarakat atas pelayanan publik ini wajib dilakukan oleh lembaga terkait, sehingga masyarakat berani memanfaatkan peran sertanya berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut.

Sejalan dengan semangat peningkatan pelayanan public, saat ini Pemerintah tengah gencar membangun “Island of Integrity” atau Zona Integritas (ZI) pada tiap Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Pembangunan Zona Integritas dilakukan dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM). Melalui Pembangunan ZI-WBK & WBBM, instansi pemerintah didorong untuk melakukan Manajemen Perubahan, penyempurnaan pada aspek Tata Laksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, dan Pelayanan Publik.

Instansi pemerintah yang telah terbangun Zona Integritasnya serta ber-predikat WBK & WBBM tetap perlu dilakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga wajib terus diawasi, dibina dan ditegakkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat baik individu maupun LSM, dan lembaga negara seperti Ombudsman RI, sangatlah penting demi keberlanjutan peningkatan layanan publik sesuai perkembangan zaman. (*)

 

Achmad Bachrudin, S.H, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.