Wacana

Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan dan Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Papua Barat

PEMBANGUNAN manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara (Widodo dkk, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH/ life expectancy at birth). Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kesejahteraan (Wowor, 2015).

Komitmen keseriusan pemerintah terhadap pembangunan manusia terutama pada bidang Kesehatan, tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 yang mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD.

Perkembangan UHH Papua Barat

Selama kurun waktu 2016-2021, capaian UHH pemerintah daerah se-Papua Barat menunjukkan tren positif, hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 (66,14 tahun). Namun jika dibandingkan dengan capaian nasional, UHH pemerintah daerah se-Papua Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Hanya Kota Sorong dengan angka UHH (70,93 tahun) yang mendekati rata-rata nasional (71,57 tahun). Hal ini sejalan dengan tren belanja pemerintah pada bidang Kesehatan di provinsi Papua Barat yang terus meningkat.

Sementara itu wilayah dengan kondisi tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi seperti Teluk Wondama (24,08 persen), Tambrauw (22,40 persen), dan Teluk Bintuni (21,05 persen) harus berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanan dan promosi Kesehatan terlebih dahulu sebelum berlanjut pada upaya peningkatan kapasitas kesehatan sebagai bagian dari pembentuk indikator kesejahteraan.

Peningkatan kualitas kesehatan di Papua Barat berbeda dengan wilayah di kawasan barat Indonesia yang umumnya memiliki infrastruktur, kapasitas kesehatan, dan akses kesehatan, situasi kondusif, atau kondisi dasar yang lebih baik dan merata. Tersedianya fasilitas dan pelayanan yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Adanya kondisi dasar yang lebih baik akan memudahkan perwujudan peningkatan kualitas Kesehatan dalam rangka mencapai nilai UHH yang lebih tinggi.

Perkembangan Pendanaan Program Kesehatan

Berbagai kebijakan termasuk jenis penganggaran dari pemerintah (pusat dan daerah) menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kesehatan di Papua Barat. Sebagai contoh, penyediaan alokasi bidang Kesehatan melalui Dana Transfer Khusus (DTK) pada tahun 2022 dengan total alokasi mencapai Rp963,48 miliar atau 4,91 persen dari total TKDD.

Melalui dana tersebut, penguatan sistem Kesehatan menjadi fokus utama dengan persentase porsi terbesar. Disusul oleh program penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting yang masih menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di Papua Barat. Perlu menjadi perhatian, besarnya pendanaan yang bersumber dari pusat menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada pengukuran peranan belanja pemerintah sebagai bentuk kebijakan fiskal dalam meningkatkan UHH (pengukuran jangka pendek), didapatkan bukti adanya pengaruh tunggal yang signifikan pada belanja APBN bidang kesehatan. Sedangkan belanja APBD bidang kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pembentukan angka UHH yang tinggi, meskipun secara bersama-sama semua belanja pemerintah tersebut berpengaruh terhadap UHH. Hasil temuan ini juga menunjukkan bahwa fokus belanja bidang kesehatan secara bersama-sama akan membawa pada perubahan, karena adanya koefisien pengaruh yang searah.

Dalam rangka memberikan dampak yang maksimal, dibutuhkan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk mencapai kondisi kesehatan yang merata di wilayah Papua Barat. Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas kesehatan nasional merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Sinkronisasi program peran pusat dan daerah penting dilakukan guna menghindari adanya duplikasi atau sebagai program yang saling melengkapi. Namun, berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah, perlu adanya evaluasi terkait penetapan alokasi belanja APBD bidang kesehatan yang masih lebih kecil dari ketentuan mandatory spending (<10 persen). Dengan terlaksananya sinergi yang baik antara kebijakan fiskal pusat dan daerah pada bidang Kesehatan diharapkan peningkatan kualitas kesehatan di Papua Barat dapat tercapai secara maksimal. (*)

 

Muhammad Jihad, Kepala Seksi PPA II-C Kanwil DJPb Papua Barat.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.