Wacana

Berpacu Dalam Menyerap APBN

APBN tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya mari kita lihat alokasi APBN yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Pendapatan Negara di wilayah Papua Barat sampai bulan Oktober 2022  adalah sebesar Rp. 2.287 Milyar yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.986 Milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 300 Milyar. Penerimaan Pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan Non Migas yaitu sebesar Rp. 990 Milyar diikuti oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 894 Milyar sementara pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 66 milyar dan pajak perdagangan internasional sebesar 13 milyar. Peningkatan Penerimaan Perpajakan didorong oleh peningkatan penerimaan PPh pasal 21 yang disebabkan Keberhasilan program pengungkapan sukarela dalam penerimaan PPh Non Migas serta kenaikan setoran PPN sebagai dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen mendorong naiknya penerimaan perpajakan juga. Kemudian dengan Adanya stimulus fiskal (pajak, bea masuk dan cukai serta PNBP) yang masih digulirkan pemerintah sebagai bagian dari program PEN, subsidi BBM dan BLT dengan tujuan membalikkan siklus ekonomi agar kembali utuh (countercyclical fiscal measure).

Dari sisi Alokasi Belanja, Pagu Anggaran di tahun 2022 di wilayah Papua Barat adalah sebesar Rp.7.957 Milyar dimana mengalami penurunan sebesar 12% dari tahun 2021 yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.9.071 Milyar. Penurunan terbesar terjadi di pagu belanja Modal dimana di tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.2.824 Milyar sementara di tahun 2021 sebesar Rp.4.126 Milyar. Di sisi lain pagu belanja modal masih merupakan pagu belanja terbesar, hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Barat berupa Pembangunan jalan Trans Papua dan Pembangunan rehabilitasi Bandar Udara

Kementerian lembaga negara yang mendapatkan alokasi belanja terbesar di Papua Barat yaitu : 1) Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan pagu terbesar. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan wilayah yang sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Barat yang diampu oleh Kementerian PUPR, 2) Kementerian Pertahanan, memperhatikan situasi dan kondisi di Papua Barat yang memerlukan perhatian khusus di bidang keamanan dan pertahanan dibandingkan Provinsi yang lain maka alokasi belanja juga perlu ditingkatkan.3) Kementerian Perhubungan, belanja pada kementerian ini diarahkan untuk pembangunan konektivitas antar daerah guna membuka keterisolasian dan memperlancar pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya. 4) Kepolisian RI, alokasi anggaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan   masyarakat. 5)Kementerian Agama, difokuskan untuk membina kerukunan antar umat beragama mengingat keragaman kepercayaan yang ada di Papua Barat. 6)Kemendikbudristek, alokasi anggaran diarahkan untuk pengembangan pendidikan beserta sumber daya manusianya.

Sementara, Realisasi Belanja Negara di wilayah Papua Barat sampai dengan akhir Oktober 2022 adalah sebesar Rp.5.356 Milyar (67,31%) mengalami penurunan 1,97% (yoy).  Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pegawai Pagu Anggaran Rp.2.269 Milyar dengan realisasi sebesar Rp.1.947 Milyar (85,81%) mengalami kenaikan 5,38% (yoy). Belanja Barang Pagu Anggaran Rp.2.858 Milyar dengan realisasi Rp.1.860 Milyar (65.1%) mengalami penurunan 10,38% (yoy). Belanja Modal Pagu Anggaran sebesar Rp.2.824 Milyar telah realisasi sebesar Rp.1.544 Milyar (54.67%) mengalami penurunan juga sebesar 8.05% (y0y). Dan terakhir Pagu Belanja Bansos sebesar Rp.5.116 Milyar mengalami penurunan juga di sisi realisasi sebesar 3% (yoy) sebesar Rp.4.057 milyar (79.29%).

Penurunan belanja negara tersebut disebabkan antara lain: a)Terhambatnya realisasi belanja modal karena adanya kebijakan Automatic Adjustment di periode triwulan II 2022. b) Masih rendahnya jumlah kontrak Pra DIPA  (hanya sebesar 13 kontrak atau 0,75% dari total kontrak). c)Permasalahan dalam eksekusi kegiatan rutin (belanja pegawai dan operasional) serta belanja infrastruktur yang disebabkan potensi Pagu minus belanja pegawai di satker dengan frekuensi dan jumlah mutasi yang tinggi,

Rendahnya penyerapan belanja operasional disebabkan berkurangnya permintaan pelayanan dari stakeholder, terlambatnya penetapan pejabat pengadaan, Pekerjaan pembangunan Proyek Strategis Nasional yang terkendala cuaca ekstrem, kurangnya ketersediaan suku cadang peralatan dan belum dilakukan serah terima sertifikat lahan serta Spesifikasi barang yang tersedia di Papua Barat sangat terbatas. Dan harga yang ditawarkan penyedia cukup tinggi (di atas Standar Biaya yang ditetapkan).

Jika kita melihat penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 97.59% merupakan penyerapan anggaran terbesar dalam 5 tahun terakhir, dimana realisasi di tahun 2020 sebesar 92.8% dan di saat pandemi di tahun 2019 penyerapan anggaran hanya sebesar 90.76%.

Lalu bagaimana dengan penyerapan anggaran belanja tahun 2022 yang masih menyisakan alokasi anggaran sebesar Rp.2.601 milyar yang harus habis dalam waktu dua bulan? Ini beberapa strategi yang dapat dilakukan guna memacu percepatan penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2022 antara lain : 1)Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan kerja serta menetapkan target realisasi anggaran minimal 95% dari pagu yang tersedia. 2)Melakukan monitoring dan identifikasi kontrak atau pekerjaan yang berpotensi tidak selesai tepat waktu. Satker melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, dan melakukan mitigasi risiko tidak selesainya pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai akhir tahun anggaran, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut. 3)memahami dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur terkait pelaksanaan anggaran di akhir tahun seperti Bank Garansi yang perlu perhatian khusus dalam penerbitannya, batas batas waktu pengajuan tagihan pembayaran dan syarat yang diperlukan dalam mengajukan permohonan pembayaran ke negara.4)Satker agar selalu melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait dengan pelaksanaan dan tagihan anggaran, dan untuk mencari solusi yang terbaik dalam hal terjadi permasalahan dalam proses pencairan dana.

Pada akhirnya semoga realisasi APBN di wilayah Papua Barat dapat  mendorong kebangkitan ekonomi regional dengan pembangunan infrastruktur dan SDM yang unggul, mampu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan,  memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan serta dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. (*)

 

Susanto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Kementerian Keuangan.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.