Wacana

Cak Imin dan Perang Dingin NU-PKB

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin telah dikukuhkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Sabtu, 2 September 2023. Menurut PKB, salah satu alasan mereka menerima pinangan Partai NasDem terhadap Cak Imin sebagai calon wakil presiden adalah restu dari kalangan kiai, khususnya di Jawa Timur, yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU).

Klaim semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam pelbagai kesempatan sebelumnya, kader-kader PKB selalu mengklaim bahwa PKB dan NU merupakan dua entitas yang tak bisa dipisahkan. Klaim ini bisa dianggap benar jika mengacu pada sejarah pendirian partai tersebut yang melibatkan para kiai NU, tapi tidak dalam kegiatan politiknya kemudian.

Itu sebabnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya buru-buru meminta bakal calon presiden dan wakil presiden tak membawa-bawa nama NU dalam pencalonannya. PBNU sudah jauh-jauh hari menegaskan tidak akan terlibat dalam urusan pencalonan untuk pemilihan presiden 2024. Bagi Gus Yahya, penegasan itu merupakan pembuktian atas janjinya pada masa pencalonan Ketua Umum PBNU pada 2021, yaitu akan menjauhkan NU dari urusan politik praktis.

PKB seolah-olah tak ambil pusing atas seruan PBNU itu. Dalam beberapa kesempatan, Cak Imin bahkan mengatakan, “Apa pun yang dikatakan Ketua Umum PBNU tak akan mengurangi suara PKB.” Benarkah demikian? Lantas, bagaimana peluang Anies-Muhaimin mendulang suara dari Nahdliyin pada pemilihan umum mendatang?

Sedang Tidak Baik-baik Saja

Keyakinan Cak Imin bahwa PKB akan tetap didukung basis massa NU sebenarnya cukup beralasan. Bukan rahasia lagi bahwa sejumlah kiai yang tak lagi ada dalam struktur PBNU, salah satunya mantan Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, terus mendengungkan bahwa NU dan PKB merupakan dua entitas yang tak bisa dipisahkan. Alasannya pun cukup rasional. Dalam memberdayakan umatnya, NU butuh kerja-kerja politik, yang itu diklaim hanya PKB yang sudah secara nyata melakukannya. PKB memang sempat mencapai masa keemasannya saat NU dipimpin Kiai Said.

Alasan lain adalah kondisi PBNU yang sedang “tidak baik-baik saja”. Ada hubungan yang tak harmonis antara PBNU dan kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang. Sejumlah kepengurusan wilayah seolah-olah digantung dan bahkan ada yang sempat dipimpin kepengurusan caretaker, seperti di Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Situasi yang sama terjadi dalam jumlah yang lebih banyak di tingkat cabang, seperti di Langkat, Sumatera Utara, serta Surabaya, Jombang, Blitar, Banyuwangi, dan Ngawi di Jawa Timur. Beragam alasan disampaikan sebagai dasar penetapan kepengurusan sementara itu, antara lain karena kekosongan jabatan, kepengurusan yang tak aktif, hingga proses konferensi yang tidak sesuai dengan petunjuk sehingga hasilnya tidak dapat disahkan.

Jawa Timur merupakan basis utama massa NU. Pengurus Wilayah NU Jawa Timur juga merupakan “sponsor” utama keberhasilan Gus Yahya menduduki jabatan ketua umum pada Muktamar NU di Lampung pada 2021. Kini, hubungan kepengurusan NU di Jawa Timur tengah tak harmonis dengan PBNU, yang misalnya ditunjukkan dengan adanya penolakan sejumlah kiai untuk dijadikan pengurus sementara pada kepengurusan yang dibekukan. Inilah yang kemudian dimanfaatkan PKB dengan terus memupuk hubungan baik dengan kalangan non-struktural NU.

Peluang Dukungan Nahdliyin

Situasi saling sandera antara PBNU dan PKB ini menarik untuk dicermati. PKB mengharapkan suara NU, tapi digerogoti oleh kekangan dari PBNU. Sementara itu, kekangan PBNU sendiri digerogoti oleh hubungannya yang tak akur dengan pengurus wilayah dan cabang.

Hal yang juga harus dicermati adalah situasi Jawa Timur, yang diklaim PKB sebagai basis kekuatan terbesarnya. Kenyataannya, dalam pemilihan anggota DPR RI pada 2019, PKB bukanlah partai pemenang di provinsi itu. Partai itu hanya kebagian 19 kursi, sedangkan PDIP mendapat 20 kursi.

Selain itu, ada adagium bahwa “NU tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana”. Coba lihat bagaimana berwarnanya latar belakang partai para pengurus inti PBNU masa khidmat 2021-2026. PKB sah-sah saja mengklaim “partainya wong NU”, tapi tidak ada perwakilannya dalam kepengurusan pusat NU. Sebaliknya, PDIP, Golkar, PPP, hingga Partai Demokrat justru mampu menempatkan orang-orangnya di sana. Pada tingkat wilayah dan cabang NU bahkan ada kader PSI dan Gerindra yang duduk dalam kepengurusan NU. Kader-kader partai dalam kepengurusan PBNU pastilah mengusung misi untuk memperoleh dukungan dari warga NU.

Jangan lupakan pula aspek Gusdurian, yang merupakan kepingan penting apabila kita membincangkan suara NU. Bukan rahasia jika Cak Imin dan kelompok pendukung Gus Dur itu tak akur sebagai imbas peristiwa perebutan kekuasaan partai pada masa lalu.

Dari situasi tersebut bisa disimpulkan bahwa suara NU untuk pasangan Anies-Muhaimin sudah pasti tidak akan utuh. Ini sebenarnya situasi yang tak lazim jika dikaitkan dengan sikap Nahdliyin yang dikenal sangat takzim kepada ulama melalui ungkapan “Mati urip nderek kiai“.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU hingga Peraturan Organisasi NU barangkali sudah tegas menyebutkan larangan menyeret organisasi ini ke kepentingan politik praktis. Namun aturan-aturan itu sama sekali tak menyebutkan adanya sanksi apabila pilihan politik warga NU berbeda dengan garis organisasi. Pilihan pada akhirnya dikembalikan ke masing-masing pribadi Nahdliyin, apa pun alasan yang dijadikan dasar pertimbangannya. (*)

 

Samsul Hadi Karim, Asisten Pribadi Ketua Umum PBNU 2010-2015

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.