Catatan Penting Kemiskinan Papua Barat

UPAYA pengentasan kemiskinan di Papua Barat yang selama ini terganjal pandemi, akhirnya menemui titik terang. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 15 Juli 2022 menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat. Persentase penduduk miskin di Papua Barat pada Maret 2022 tercatat sebesar 21,33 persen, menurun 0,49 persen poin dibandingkan kondisi September 2021 yang sebesar 21,82 persen. Penurunan ini menjadi titik balik setelah tiga periode pengukuran kemiskinan sebelumnya (September 2020, Maret 2021, dan September 2021) menunjukkan tren kenaikan akibat Pandemi Covid-19. Setidaknya hal ini melegakan, namun ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian.

Kemiskinan Kota dan Desa

Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan Papua Barat turun. Namun jika ditinjau menurut daerahnya, penurunan hanya terjadi di daerah perdesaan yang turun 2,08 persen poin dari 33,50 pada September 2021 menjadi 31,42 pada Maret 2022. Sebaliknya di daerah perkotaan terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 0,52 persen poin dari 6,44 persen pada September 2021 menjadi 6,96 persen pada Maret 2022. Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan pada kelompok Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 di wilayah perkotaan pada Maret 2022 terjadi kenaikan pengeluaran perkapita perbulan masing-masing sebesar 0,64 persen; 3,64 persen; dan 2,55 persen. Namun demikian, kenaikan pengeluaran tersebut masih lebih rendah dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 2 persen pada Maret 2022 dibandingkan September 2021. Oleh karena itu, kenaikan kemiskinan di kota tidak dapat dihindari.

Berbeda dengan daerah perkotaan, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di daerah perdesaan justru naik signifikan pada kelompok Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 masing-masing mencapai 15,25 persen, 13,81 persen, dan 9,16 persen. Kenaikan pada pengeluaran perkapita perbulan yang lebih besar dari kenaikan GK tersebut berdampak pada turunnya kemiskinan di daerah perdesaan.

Beberapa provinsi juga mengalami pola serupa, antara lain Provinsi Papua dan Maluku Utara dimana kemiskinan desa turun sementara kemiskinan di daerah perkotaan tercatat naik. Turunnya pekerja formal yang sejalan dengan naiknya pekerja informal menjadi salah satu indikasi yang memicu kondisi tersebut. Pada periode Agustus 2021 hingga Februari 2022 pekerja formal di Papua Barat turun dari 42,08 persen menjadi 39,32 persen.

Disparitas Kemiskinan Kota Desa

Catatan penting berikutnya terkait kemiskinan di Papua Barat adalah disparitas kemiskinan yang tinggi antara desa dan kota. BPS mencatat pada Maret 2022, kemiskinan di daerah perkotaan sudah mencapai satu digit (6,96 persen). Sebaliknya, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan hampir lima kali lipat kemiskinan di kota (31,42 persen).

Banyak faktor yang menjadi pemicu tingginya kesenjangan tersebut, salah satunya adalah terbatasnya akses dan infrastruktur di wilayah desa. Hal ini tentunya menyebabkan terbatasnya kesempatan ekonomi bagi warga desa. BPS mencatat pada tahun 2021 masih terdapat 22,48 persen desa yang jenis permukaan jalan darat masih berupa tanah dan selain aspal/beton/diperkeras. Selanjutnya, masih terdapat 18,32 persen desa di Papua Barat yang belum memiliki akses internet.

Hampir Miskin dan Rentan Miskin

Selain penduduk miskin, terdapat kelompok penduduk “hampir miskin” dan “rentan miskin lainnya”. Pengelompokkan tersebut didasarkan pada posisi/kedudukan pengeluaran perkapita perbulan terhadap Garis Kemiskinan (GK).

Kelompok penduduk hampir miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan berada antara GK hingga 1,2GK. Pada Maret 2022, kelompok hampir miskin adalah penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di antara rentang Rp665.604,- hingga Rp798.724,-. Pada periode tersebut, penduduk hampir miskin di Papua Barat tercatat sebanyak 8,80 persen.

Selanjutnya, kelompok rentan miskin lainnya merupakan penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan berada diantara 1,2GK hingga 1,6GK. Penduduk rentan miskin pada Maret 2022 di Papua Barat mencapai 15,98 persen. Dengan demikian, kelompok hampir miskin dan rentan miskin secara total memiliki jumlah lebih besar (24,78 persen) dibandingkan total penduduk miskin itu sendiri (21,33 persen).

Antisipasi, Strategi, dan Tantangan ke Depan

Memahami data kemiskinan tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang persentase dan jumlah kemiskinan di suatu wilayah. Melainkan juga ukuran dan fakta lain yang memotret kemiskinan secara lebih luas. Papua Barat sebagai salah satu provinsi istimewa di timur Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat dalam mengentaskan kemiskinan. Pekerjaan rumah yang diemban tidak hanya terbatas pada pengurangan jumlah penduduk miskin, namun lebih luas pada pengurangan disparitas/kesenjangan kemiskinan antara desa dan kota, termasuk memberikan proteksi/bantalan pada kelompok penduduk hampir miskin dan rentan miskin.

Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan sebelum menyusun strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan memahami secara komprehensif potret kemiskinan di Papua Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan memetakan masalah-masalah kemiskinan di provinsi ini (problem identification should come first). Selanjutnya, dapat dibuat rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan masalah yang terjadi. Semua ini harus tertuang secara apik dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang disusun oleh pemerintah daerah.

Ke depan, tentu saja upaya pengentasan kemiskinan akan semakin berat. Dunia dibayangi ketidakpastian, seperti ancaman resesi global, naiknya harga barang kebutuhan, ancaman krisis iklim, serta isu sosial politik yang menjadi daftar panjang tantangan yang sepatutnya tidak dikesampingkan. Perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang juga harus memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam formula penyusunan kebijakan pembangunan pengentasan kemiskinan. Semua ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. (*)

 

Ika Rusinta Widiyasari, Statistisi Ahli Muda pada Fungsi Statistik Ketahanan Sosial, BPS Provinsi Papua Barat