Wacana

Dana Otsus untuk Percepat Pembangunan Papua Barat

SECARA geografis, Provinsi Papua Barat terletak di antara 0º-4,3° Lintang Selatan dan 129,2º-135,2°Bujur Timur.  Luas wilayah daratan Provinsi Papua Barat adalah seluas 97.024,27 km2 dengan ibukota provinsi berada di Kabupaten Manokwari. Jumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat berjumlah 13 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota. Dari 13 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Papua Barat, secara keseluruhan terdapat 218 distrik yang terdiri dari 1.878 kampung dan kelurahan . Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 981.822 jiwa,. Provinsi Papua Barat terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Hingga tahun 2022 Provinsi Papua Barat telah 22 tahun sebagai wilayah otonom baru berdasarkan pemekaran wilayah Propinsi Irian Jaya Barat pada saat itu. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat

Sumber Dana Pengelolaan Daerah 

Dalam mengelola suatu organisasi sangat diperlukan adanya sumber dana untuk mensupport segala kegiatannya. Tak terkecuali pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mempunyai berbagai sumber dana untuk mengelola daerahnya masing-masing. Adapun sumber dana tersebut meliputi dan tidak terbatas pada:

Pertama, sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah,  terdiri atas belanja kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga yang ada di daerah, pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota, transfer ke daerah (TKD) ( termasuk didalamnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID)), Dana Desa, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)  dan pembiayaan utang daerah.

Kedua, penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus, yang terdiri atas Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Ketiga, sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah kerja sama investasi dengan badan usaha, dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, dan pendanaan lainnya (creative financing) diantaranya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Cukup banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan daerah untuk membangun daerahnya agar bisa maju dan rakyatnya sejahtera. Sumber dana lain masih terbuka untuk dikembangkan, tergantung dari kreativitas masing-masing Pemerintah Daerah dalam menggali sumber dana dari potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Perkembangan Otsus di Papua Barat 

Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Papua, termasuk Papua Barat adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana tersebut tetap ditetapkan dalam suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otsus merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Berdasarkan UU tersebut diatas, besaran dana Otsus Papua  adalah 2% dari DAU Nasional dengan pembagian 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Papua Barat. Mulai tahun 2019, berdasarkan Perdasus nomor 2 tahun 2019, pembagian untuk Pemprov dan Pemkab dari tiap-tiap provinsi adalah untuk Pemprov 10% dan 90% untuk Kab/kota.

Dalam pelaksanaannya, UU No 21 diatas dinilai belum efektif untuk membantu percepatan pembangunan di Papua. Pada tahun 2021 terbitlah UU 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 21 tahun 2001. Berdasarkan UU Nomor 2 tersebut maka dana Otsus Papua naik menjadi  2,25 % dari DAU Nasional, dimana 1% dalam bentuk Block Grand dan 1,25 % dalam bentuk Specific Grand. Dana 1% Block Grant diperuntukkan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik, Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan Penguatan Lembaga Adat serta hal Lain sesuai Kebutuhan dan Prioritas Daerah. Sedangkan dana 1,25 % Spesific Grant diperuntukkan untuk Pendidikan (min 30%), Kesehatan (min 20%) dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Untuk DBH MIGAS sebesar (70%) diperuntukkan untuk Kesehatan dan Perbaikan Gizi 25%, Pendidikan 35%, Infrastruktur 30% dan Bantuan Pemberdayaan Masyaraat Adat 10%.

Untuk melengkap aturan dalam UU no 2 tahun 2021 diatas, diterbitkan PP No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Berdasarkan PP tersebut maka Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Provinsi menyusun perencanaan penggunaan penerimaan Otsus, berdasarkan hasil musrenbang Otsus dengan berpedoman pada Rencana Induk serta dilakukan pendampingan dan evaluasi oleh level Pemerintahan di atasnya.

Turunan aturan berikutnya adalah Perpres 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Berdasarkan Perpres tersebut bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sedangkan OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua. Sedangkan Badan Pengarah (BP) Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BP Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota BP Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua merupakan OAP dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota, dan anggota partai politik. Untuk membantu dan mendukung BP Papua dibentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. Untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi maka dibentuklah kelompok kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok kerja tersebut terdiri atas perwakilan: a. kementerian/lembaga; b. akademisi; c. profesional;dan/atau d. representasi OAP. Kelompok kerja dibentuk di Provinsi Papua dengan pertimbangan dari anggota BP Papua

Turunan peraturan selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus. Berdasarkan PMK diatas maka RAP disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang mengacu kepada rencana induk (RIPP) dan hasil musrenbang. Gubernur melakukan evaluasi RAP serta Pusat melakukan asistensi dan penilaian RAP. Hasil evaluasi dan penilaian RAP tersebut menjadi dasar evaluasi APBD oleh kemendagri dan Penyusunan RAP berdasarkan pagu tahun sebelumnya.

Pengelolaan dana otsus ada di Rekening Khusus. Tagging Dana Otsus di APBD meliputi sumber dana, output, penerimaan manfaat OAP, lokus kegiatan.  Pemda wajib Menyusun laporan tahunan.  Laporan tahunan disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan melalui system informasi terintegrasi. Monev dilakukan oleh Kemenkeu dan K/L sesuai kewenangan terhadap pengelolaan dana otsus.  Hasil monev digunakan untuk perumusan kebijakan tahun berikutnya dan disampaikan ke BP Papua paling lambat Maret tahun berikutnya;

Pembinaan dilakukan oleh Kemenkeu dan K/L sesuai kewenangan yang diatur didalam PP 107/2021. Pembinaan mencakup perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. Adapun pengawasan dilakukan melalui APIP pada K/L, BPKP, dan APIP Pemda.

Implementasi Otsus 2022 di Papua Barat 

Dana Otsus adalah salah satu dana dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada suatu daerah karena mempunyai sifat kekhususan tertentu di banding daerah lain. Karena sifatnya khusus, maka tidak semua daerah mendapatkan dana ini. Dana Otsus diharapkan dapat berperan sebagai pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah berkenaan. Dana Otonomi Khusus cukup besar nilainya, dimana sesuai UU No 2 tahun 2021 diatas sejumlah 2,25 % dari DAU Nasional atau naik 0,25% dari ketentuan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, sumber dana yang cukup banyak di Papua Barat, termasuk adanya dana otonomi khusus ternyata masih belum memberikan banyak percepatan pembangunan. Dilihat dari hasil capaian perkembangan beberapa indikator kesejahteraan masih menunjukkan hasil yang belum mendekati target percepatan pembangunan tahun 2041, bahkan ada yang pencapaiannya berada di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan data BPS Papua Barat, dari indikator tingkat kemiskinan, persentase penduduk miskin Papua Barat tahun 2021 adalah sebesar 21,82% atau sebanyak 221,29 ribu jiwa. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari target 2041 sebesar 5.99%. Jumlah tersebut tercatat bertambah 6,07 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilakukan perbandingan dengan wilayah lainnya di Indonesia, Papua Barat adalah provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua setelah Provinsi Papua. Indikator Tingkat Pengangguran berada pada level 5,84 %, sudah hampir mendekati target sebesar 4,11%. Namun hal ini ditunjang dengan luasnya lahan yang masih bisa diolah oleh masyarakat. Masih diperlukan usaha yang cukup besar untuk dapat mencapai sasaran Papua Produktif sesuai target di tahun 2041.

Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) berada pada level 65,93 tahun sudah cukup mendekati target 2041 sebesar 68,66 tahun. UHH merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. AHH merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Adapun Indikator Stunting masih cukup tinggi yaitu 29,5% masih sangat jauh dari target sebesar 10%. Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Masih cukup banyaknya masyarakat yang terkena stunting cukup berlawanan dengan hasil alam dari Papua Barat yang sangat beragam dan melimpah. Masyarakat masih banyak yang belum bisa menikmati hasil alam sesuai dengan tingkat standar kesehatan gizi yang ditentukan. Sasaran Papua Sehat masih memerlukan effort yang besar untuk dapat mencapai sesuai target.

Indikator Harapan Lama Sekolah berada pada capaian 11,11 tahun, masih belum mendekati target sebesar 14,59 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Hampir seluruh masyarakat Papua Barat sudah bisa mengenyam pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang diwajibkan. Sebagian kecil yang belum bisa mengenyam pendidikan biasanya adalah masyarakat yang berada di pegunungan yang sangat jauh dari jangkauan pemerintah. Untuk Indikator Rata-rata Lama Sekolah berada pada level 6,7 tahun, masih belum mendekati target sebesar 9,36 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Masih cukup banyak masyarakat dalam usia tersebut yang belum dapat mengenyam pendidikan yang sesuai dengan targetnya. Untuk sasaran Papua Cerdas masih belum mendekati target yang diharapkan.

Indikator yang lainnya seperti gini ratio, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, juga masih belum mendekati dari target yang ingin dicapai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola sumber dana, terutama dana otsus  dalam kaitannya untuk bisa membantu mempercepat pembangunan sebagaimana tertuang dalam sasaran indikator dan target percepatan pembangunan Papua 2041 (Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif).

Dengan berlakunya UU no 2 tahun 2021 maka mulai tahun depan (2023) pengelolaan dana otonomi khusus akan menggunakan jumlah persentase dan tatakelola yang baru. Harapannya hal tersebut akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran indikator percepatan pembangunan Papua Barat. Hal ini memerlukan perhatian dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat Papua Barat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, agar pengelolaan dana otonomi khusus benar-banar membantu memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan jumlah dana Otonomi khusus yang meningkat cukup signifikan, maka sumber dana ini memerlukan perhatian dari banyak pihak untuk dapat di kelola dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan Suber dana tersebut memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan yang terpadu, yang dilakukan dari berbagai pihak yang terkait untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam menunjang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mari kita kawal dan sukseskan penerapan dana otsus sesuai dengan peran kita masing-masing sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan diatas, untuk membantu mempercepat pembangunan di Papua Barat sesuai dengan target pembangunan Papua 2041 yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. (*)

 

Parji, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. Papua Barat

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.