Wacana

Di Bawah Daulat Oligarki

MESKI terlihat berbeda, empat isu politik pada akhir 2022 yang menjadi sorotan pers dan pemerhati politik adalah sama. Isu itu adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perpu) tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, bangkitnya lagi ide perpanjangan masa jabatan presiden (dan sejenisnya), kembali menguatnya ide sistem pemilihan umum proporsional tertutup, dan diganggunya eksistensi Partai Ummat. Keempat kasus itu mencerminkan bagaimana kuatnya kepentingan elite dan oligark. Sebelumnya, penjelasan mengenai berbagai fenomena politik mutakhir adalah cerminan dari “kemunduran demokrasi yang parah” dan “sepak terjang oligarki yang semakin menggurita”.

Kajian-kajian mengenai oligarki itu sendiri digawangi terutama oleh kajian-kajian strukturalis yang melihat konteks politik Indonesia saat ini dalam tinjuan ekonomi-politik, khususnya eksistensi penguasa ekonomi dalam kehidupan politik. Kajian ini dibangun oleh para Indosianis, seperti Vedi Hadiz, Richard Robison, dan Jeffrey Winters. Secara teoretis, kajian mereka ini melengkapi bahasan para Indosianis lain yang cenderung menggunakan perspektif kelembagaan (institusional), budaya, fungsional, aktor (yang kerap disebut sebagai agency), maupun sintesis dari beragam pendekatan itu.

Dalam empat isu utama di atas, oligarki dan kekuatan politik elitis adalah elemen-elemen yang layak untuk disoroti. Mereka melakukan manuver politik yang akhirnya tidak hanya membingungkan dari sisi ketatanegaraan, namun tentu saja, sekali lagi, menunjukkan kedigdayaan mereka dalam memporak-porandakan sistem politik, khususnya demokrasi dan semangat reformasi.

Atas dasar kepentingan eksklusif mereka, dibuatlah manuver politik yang layak dimasukkan ke daftar changing continuities, yakni manuver yang mencerminkan adanya kelanjutan hakikat kehidupan politik yang diformat, dikendalikan, ditujukan, dan diabdikan demi kepentingan kaum elite (ala Orde Baru) dengan modifikasi di sana-sini oleh para aktor politik saat ini (khas era Reformasi) (Nordholt & Van Klinken, 2007; Rahmawati, 2018).

Kasus Perpu Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian kritis yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya cenderung mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa kebijakan ini secara substansial tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan masyarakat, dari kalangan buruh hingga masyarakat adat. Proses pembuatan kebijakan yang terburu-buru juga mencerminkan watak pembentukan kebijakan yang elitis.

Dari berbagai sisi tersebut, jejak-jejak kepentingan elitis-oligarkis tidak dapat dinafikan, mengingat bahwa masyarakat banyak yang merasa belum seutuhnya terwakili dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Tiadanya partisipasi yang genuine dan menyeluruh dari publik ini mengindikasikan adanya kekuatan besar non-publik di balik penyusunan dan penetapan kebijakan itu. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, sebelum diganti oleh perpu, disebut oleh akademikus seperti Faisal Basri sebagai “pro-pengusaha” dan berpotensi membuat cengkeraman oligarki menguat (Tempo.co, 15 Oktober 2020).

Belakangan muncul berbagai protes terhadap eksistensi Perpu Cipta Kerja yang menafikan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan bahwa kebijakan ini memiliki tendensi inkonstitusional. Berbagai pihak bahkan mengatakan hal ini sebagai bentuk pelanggaran dan bahkan “pembangkangan terhadap konstitusi”, sebagaimana yang disampaikan oleh Viktor S. Tandiasa, Koordinator Tim Kuasa Hukum Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja.

Sementara itu, kasus perpanjangan masa kekuasaan, dengan segenap variannya, mencerminkan masih kuatnya cara pandang “anti-demokrasi-konstitusional” dan anti-reformasi. Sebab, ide dasar dari wacana ini adalah pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi dan proses suksesi kepemimpinan justru dianggap sebagai “penyakit dari ketidakmajuan ekonomi” saat ini. Maka, remedi bagi persoalan ekonomi kita adalah memformat kehidupan politik sehingga mujarab untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi. Sayangnya, logika Orde Baru dan oligarki-lah yang dikemukakan, yakni jawabannya adalah “memperpanjang kekuasaan”.

Sekali lagi, dengan logika sederhana, dapat dimaklumi bahwa hanya mereka yang selama ini telah hidup nyaman dalam format kekuasaan saat ini saja yang tidak menginginkan adanya perubahan kekuasaan. Jika tesis para akademikus benar, bahwa Indonesia saat ini ada dalam genggaman kalangan pemburu rente (oligark), tentu saja pihak yang paling berkepentingan untuk tetap terjaganya kekuasaan tak lain adalah kalangan pemburu rente itu sendiri.

Gagasan sistem proporsional tertutup juga akan menguntungkan kelompok elite. Dengan sistem proporsional terbuka, sejatinya masih ada peluang bahwa mereka yang masuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah cerminan pilihan rakyat, sebagai hasil membangun kedekatan dengan konstituen. Dalam sistem terbuka, masih ada elemen pengimbang, meskipun tidak besar juga, dari mereka yang bergantung pada pemimpin partai dengan mereka yang bergantung pada konstituen.

Namun situasi akan berbeda sekali jika sistem proporsional tertutup digunakan, ketika penentu awal masuk-tidaknya seorang calon legislator ke DPR adalah daftar yang disahkan oleh elite partai (beserta kalangan oligark di sekitarnya). Akibatnya, tidak akan ada lagi “intervensi konstituen” yang turut menentukan raut wajah DPR kita, baik di level lokal maupun nasional. Ujung-ujungnya tentu saja situasi demokrasi kita berpotensi menjadi semakin terancam oleh kekuatan elitis yang menggurita. Pada sistem terbuka saja, nuansa demokrasi elitis sudah demikian terasa, apalagi jika menggunakan mekanisme tertutup.

Dalam kasus Partai Ummat, tampaknya sebagian elite penguasa ingin memaksakan keuntungan maksimalnya. Mereka ingin menguji peruntungan apakah partai baru pimpinan tokoh kritis Amien Rais ini siap melawan atau tidak. Jika tidak siap, akan dilanjutkan sebagai partai pesakitan yang tidak lolos verifikasi. Namun, jika ia berani melawan dan argumentatif, partai ini akan diloloskan. Jadi, ada nuansa nothing to lose. Namun manuver penjegalan ini tetap diupayakan karena politik pada akhirnya adalah juga seni memaksimalkan keuntungan dalam konteks mendapatkan dan mempertahankan (kenyamanan) kekuasaan.

Beberapa isu yang berkembang pada akhir tahun itu sungguh memprihatinkan. Semuanya secara substansial akan menyeret kita menjadi lebih jauh dalam genggaman daulat oligarki. Kondisi ini tampak beriringan dengan situasi ekonomi-politik kita yang tidak kondusif bagi penguatan demokrasi. Ivan Krastev (2017) mengatakan bahwa saat ini beberapa negara memang tidak menuju otoritarian, tapi memunculkan “bentuk baru demokrasi” yang cenderung tidak demokratis. Indonesia saat ini tentu saja bukan pengecualian. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.