Wacana

Dilema Utang Luar Negeri

UTANG luar negeri pemerintah pada Juli 2022, menurut Bank Indonesia, sebanyak US$ 185,6 miliar atau sekitar Rp 2.765 triliun dengan kurs Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat. Adapun utang luar negeri swasta pada waktu yang sama tercatat sebesar US$ 206,3 miliar atau sekitar Rp 3.073 triliun. Jadi, total utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli mencapai US$ 400,4 miliar.

Tanpa penambahan utang baru, angka tersebut akan mendadak bertambah jika nilai tukar rupiah terjun bebas. Dengan nilai tukar sekitar Rp 15.300 per dolar AS saat ini, total utang luar negeri akan naik sekitar Rp 83 triliun. Tentu jumlahnya akan makin membengkak jika rupiah terus melemah melewati batas psikologis Rp 15.500 per dolar AS.

Bagi pemerintah ataupun swasta, pelemahan rupiah memang menjadi persoalan dan tantangan karena akan meningkatkan nominal rupiah utang luar negeri. Pemerintah dan swasta agak sulit menyikapinya karena kalkulasi anggaran negara serta penerimaan pajak di satu sisi dan kalkulasi bisnis dunia usaha di sisi lain pada umumnya dilakukan dalam mata uang rupiah.

Akibatnya, mau tak mau pemerintah harus menerima penambahan nominal rupiah utang luar negeri tersebut. Risikonya, penerimaan negara, baik dari pajak maupun nonpajak, akan lebih banyak tersedot untuk membayar bunga dan cicilan utang. Situasi ini akan memaksa pemerintah memperketat belanja alias mempertegas kebijakan austerity (mengurangi pengeluaran) demi mengamankan kredibilitas fiskal di mata para kreditor yang justru kurang cocok untuk kondisi saat ini.

Dunia usaha pun demikian. Bunga dan tagihan kredit-kredit berdenominasi dolar dari lembaga keuangan global akan membutuhkan rupiah lebih banyak, meskipun tanpa penambahan utang dolar baru. Risikonya, margin keuntungan perusahaan akan menipis atau bahkan tergerus habis.

Biasanya dunia usaha akan melakukan hedging atau lindung nilai dengan mengoleksi aset-aset keuangan berdenominasi dolar atau mata uang lain sebagai aset cadangan. Namun jumlahnya mungkin tak banyak karena dunia usaha pun mengalami tekanan ekonomi luar biasa di ranah domestik dalam dua tahun terakhir. Apalagi upah minimum regional (UMR) sebentar lagi kemungkinan besar akan naik. Artinya, dunia usaha tidak bisa terlalu banyak mengamankan asetnya ke dalam mata uang dolar karena kebutuhan pembayaran dalam negeri bertambah.

Jika pun lindung nilai tetap dilakukan, langkah itu agak berisiko di tingkat makro karena makin melemahkan rupiah. Makin banyak pelaku dunia usaha yang memindahkan asetnya ke mata uang dolar dan safe haven (instrumen keuangan yang nilainya diharapkan bertahan di tengah penurunan ekonomi), tekanan jual mata uang rupiah akan makin tinggi. Artinya, permintaan terhadap dolar akan makin kuat, yang berarti rupiah akan oversupply dan nilainya makin tergerus.

Parahnya lagi, menjelang akhir tahun, momen pembayaran cicilan dan tagihan utang biasanya datang. Rupiah akan makin banyak dijual dan permintaan akan dolar makin tinggi karena pembayaran bunga dan cicilan utang mau tak mau memaksa pemerintah serta dunia usaha mengkonversi dana lebih dulu dari rupiah ke dolar, baru kemudian dibayarkan. Ujung-ujungnya, devisa akan makin berkurang.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus mulai berpikir keras tentang cara mengembalikan nilai tukar rupiah ke level moderat lebih dulu, paling banter ke level Rp 14.900-15.000 per dolar Amerika. Boleh jadi ini memang bagian dari strategi inflasionisme pemerintah dalam rangka mendevaluasi nilai tukar di satu sisi dan mengerek harga-harga di sisi lain untuk tujuan jangka panjang. Misalnya untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan lainnya guna menutup penambahan tagihan serta bunga utang.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang berlebihan bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan, bagaimanapun, akan menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi. Hal ini akan mempersempit kesempatan kerja, yang berisiko memberikan tekanan baru pada permintaan dan konsumsi di kemudian hari.

Dengan kata lain, pelemahan rupiah yang terlalu dalam dan lama akan merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Ujung-ujungnya, Indonesia makin rentan akan tekanan resesi global. Selain potensi penurunan ekspor akibat pelemahan permintaan dari negara-negara mitra, konsumsi sebagai kontributor utama pertumbuhan kita akhirnya ikut tertekan.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia memang jauh lebih baik daripada negara-negara lain, terutama negara maju. Hanya, kini ancamannya tidak langsung ke ekonomi, melainkan melalui perantara krisis nilai tukar. Jadi, prioritas utama saat ini seharusnya adalah menstabilkan nilai tukar lebih dulu sembari tetap menjaga cadangan devisa nasional.

Untuk itu, langkah lunak berupa intervensi via domestic non-deliverable forward (DNDF) semestinya menjadi prioritas karena menggunakan rupiah alias tidak mempengaruhi cadangan devisa. Secara sederhana, NDF adalah instrumen derivatif seperti kontrak forward (misalnya, kontrak membeli atau menjual valas dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kurs yang ditentukan di awal). Saat jatuh tempo, kedua pihak yang bertransaksi hanya menyerahkan selisih kurs hasil perkiraan di awal tapi bukan dalam bentuk dolar, melainkan harus dikonversi ke dalam rupiah menggunakan benchmark Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).

Pemerintah juga sangat perlu menjaga surplus neraca perdagangan agar suplai dolar tetap terjamin. Jika dimungkinkan, upaya meningkatkan ekspor juga perlu diprioritaskan. Kemudian pemerintah dapat mempercepat realisasi komitmen investasi asing yang telah dikantongi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Beberapa hal tersebut bisa dilakukan untuk sementara waktu, terutama saat rupiah masih berada di bawah Rp 15.500 per dolar Amerika, terutama untuk menjaga pasokan dolar. Jika intervensi terlalu keras, misalnya melalui capital control (regulasi pemerintah untuk mengendalikan arus modal asing), kenaikan suku bunga terlalu tinggi, atau pengenaan tarif impor, justru bisa menurunkan kepercayaan investor atas Indonesia dan akan mengurangi sumber pasokan dolar nasional.

Menjaga utang luar negeri adalah target utama lain agar bayang-bayang krisis 1997 makin menjauh. Saat itu serangan datang dari sisi nilai tukar pada saat Orde Baru berhasil mencatatkan pertumbuhan 7,8 persen. Jadi, pemerintah sekarang jangan terlalu terpaku akan pertumbuhan ekonomi. (*)

 

Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.