Donbas, Titik Genting dalam Konflik Rusia-Ukraina

BEBERAPA pekan terakhir lagi ramai pemberitaan tentang konflik Rusia dan Ukraina hingga negara-negara Barat ikut-ikutan meramaikan konflik tersebut.

Konflik tersebut kian memanas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin, Selasa (22/2/2022), memerintahkan tentara Rusia menuju Donetsk dan Lugansk, dua wilayah di Ukraina Timur yang selama ini berada di bawah kontrol separatis dukungan Rusia. Dua wilayah itu disebut sebagai kawasan Donbas. Itu singkatan dari Donetsk Basin.

Dalam dekrit yang ditandatangani pada Selasa (22/2) dinihari, Putin menginstruksikan kepada Kementerian Pertahanan untuk “menjalankan fungsi penjaga perdamaian” di dua wilayah tersebut.

Instruksi itu muncul sebagai bagian integral dari pengakuan Rusia pada kemerdekaan Donetsk dan Lugansk. Dalam dekritnya, Putin mengeluarkan dua perintah, pertama, mengakui kedaulatan Republik Rakyat Lugansk (RRL) dan Republik Rakyat Donetsk (RRD). Kedua, memerintahkan tentara Rusia masuk ke RRD dan RRL sebagai penjaga perdamaian.

“Saya yakin akan pentingnya membuat keputusan yang sudah lama tertunda ini. Saya segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk,” kata Putin.

Perintah dikeluarkan beberapa jam selepas rapat Dewan Keamanan Nasional pada Senin (21/2/2022) sore waktu Moskwa atau Senin malam WIB. Pemimpin RRD Denis Pushilin dan RRL Leonid Pasechnik ikut dalam rapat itu. Mereka meminta Rusia mengakui kedaulatan wilayah yang diakui komunitas internasional sebagai bagian Ukraina itu.

Awal konflik di Donbas

Seorang perempuan peserta pelatihan tempur memperhatikan penggunaan senjata saat berlatih di pinggiran kota Kharkiv, Ukraina, Minggu (6/2/2022). (AP/SERGEY BOBOK)

Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet pada awal 1991. Referendum diadakan di Ukrainna. Hasilnya lebih 80 persen mendukung pemisahan diri dari Uni Soviet. Termasuk dua wilayah Ukraina yang paling timur: Donetsk dan Luhansk.

Rusia tidak mempermasalahkan pemisahan diri itu. Asalkan tidak menjadi anggota NATO. Namun yang membuat Rusia keberatan Uni Soviet dulu membangun terlalu banyak senjata nuklir di daratan Ukraina. Keseimbangan kepemilikan senjata nuklir akan berubah. Nuklir yang dibangun Soviet itu bisa menjadi seperti ”senjata makan tuan”. Tapi, kecenderungan Ukraina berkiblat ke Eropa tidak bisa dibendung bahkan kian menjadi-jadi.

Orientasi ke Eropa itu juga di bidang ekonomi. Keinginan untuk menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (Uni Eropa) membuat sistem perekonomian Ukraina juga berubah. Menjadi lebih liberal. Sistem subsidi harus dihapus. Harga-harga naik. Di daerah-daerah industri terjadi efisiensi. Daerah seperti Donetsk dan Luhansk pun menderita.

Dua daerah itu sebenarnya tidak miskin. Itu daerah penghasil batu bara sejak tahun 1700-an. Ekspor batu bara terbesar Ukraina dari sana 30 persen. Tidak heran kalau industri-industri besar dibangun di Donbas. Termasuk industri dasar. Seperti pabrik baja, kendaraan tempur, alat-alat berat, dan rel kereta api. Sebagai gudang energi, Donbas berkembang menjadi daerah industri.

Tapi, selama dua tahun menjadi bagian dari Ukraina, nasib Donbas kian melorot. Maka, hanya dua tahun setelah referendum, mereka menuntut otonomi daerah. Alasannya mereka mampu mandiri secara ekonomi. Penduduk mereka kurang dari 5 juta jiwa. Separuh di antaranya berkebangsaan Rusia, berbahasa Rusia.

Penentangan pada pemerintah pusat kian kuat. Apalagi pasca Viktor Janukovich, Presiden Ukraina yang pro Moskow digulingkan dari kekuasaan oleh protes massal di ibukota Kiev, pada Februari 2014. Sebelumnya, Janukovich menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa atas tekanan Rusia. Penolakan itu membangkitkan kemarahan banyak warga yang sudah bergembira akan masuk Uni Eropa. Viktor Janukovich akhirnya melarikan diri ke Rusia.

Rusia kemudian membalas dengan mengirim pasukan ke Semenanjung Crimea. Setelah menguasai Crimea, Rusia mengobarkan pemberontakan separatis di kawasan Ukraina Timur yang sebagian besar warganya berbahasa Rusia, dengan mengirim persenjataan kepada kubu separatis.

Pada April 2014, pemberontak yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintah di wilayah Donetsk dan Luhansk, lalu memproklamirkan pembentukan dua republik baru. Bulan berikutnya, kedua wilayah separatis itu mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari Rusia. Tapi Moskow belum menanggapi permohonan itu secara resmi.

Moskow juga membantah mengirim pasukan dan senjata ke Ukraina timur, dengan mengatakan bahwa warga Rusia yang bertempur di Ukraina timur adalah relawan, bukan anggota militernya.

Gencatan sejata di Donbas gagal

Pos demarkasi di Luhansk, yang membatasi wilayah yang dikuasai Kiev dan wilayah yang dikuasai kubu pemberontak.

Di tengah pertempuran sengit yang melibatkan tank, artileri berat dan pesawat tempur, pesawat penumpang Malaysia Airlines yang berangkat dari Belanda ditembak jatuh di Ukraina timur pada 17 Juli 2014, menewaskan semua 298 orang di dalamnya. Penyelidikan internasional menyimpulkan bahwa jet penumpang itu ditembak jatuh dengan rudal yang dipasok Rusia dari wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur.

Setelah pasukan Ukraina terdesak kubu separatis, delegasi pemerintah Ukraina, wakil-wakil separatis dan wakil dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa OSCE melakukan perundingan dan akhirnya menandatangani kesepakatan gencatan senjata di ibukota Belarusia, Minsk.

Perjanjian itu antara lain menyebut, gencatan senjata akan diawasi oleh OSCE. Semua pasukan asing harus mundur dari wilayah konflik, pertukaran tahanan dan sandera , mundurnya semua pejuang asing dari wilayah Ukraina, amnesti bagi kaum pemberontak dan janji bahwa daerah-daerah separatis akan memiliki status otonomi. Namun kesepakatan itu ternyata tidak tahan lama, pertempuran Kembali pecah sampai Februari 2015.

Perjanjian Damai Minsk

Prancis dan Jerman akhirnya menengahi perjanjian damai baru, yang ditandatangani di Minsk pada Februari 2015 oleh perwakilan Ukraina, Rusia, dan kubu separatis. Perjanjian itu juga memuat pesyaratan penarikan senjata berat dari wilayah sengketa. Sebuah deklarasi mendukung perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh para pemimpin Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman.

Perjanjian Perdamaian yang kemudian juga dikenal sebagai “Dokumen Minsk” itu membantu mengakhiri pertempuran besar, tetapi situasi tetap tegang di garis demarkasi. Kedua pihak saling tuduh bahwa pihak lain memulai pertempuran dengan melanggar perjanjian perdamaian.

Untuk mengamankan pengaruhnya di Ukraina timur, Moskow juga membagikan lebih dari 720.000 paspor Rusia kepada warga di Donbas, sekitar seperlima dari seluruh populasi yang berjumlah sekitar 3,6 juta orang.

Dengan adanya pengakuan Vladimir Putin atas kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai pemberontak secara efektif telah membuyarkan Perjanjian Damai Minsk. (*)

 

Sam Sirken, Pemimpin Redaksi Papua Barat News.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: