Wacana

Dosen, Buruh, dan Mitos Menara Gading

TERKAIT dengan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2023 dan Hari Pendidikan Nasional, muncul dorongan agar dosen-dosen membangun serikat dosen untuk menghadapi berbagai kebijakan dan tuntutan yang membebani mereka.

Namun, salah satu kendala terbesar adalah mitos menara gading menghambat para dosen untuk dapat berserikat. Media massa belakangan ini juga memberitakan nasib dosen dengan berbagai reaksi, baik dalam tulisan atau aksi bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat memprotes kebijakan baru terkait jabatan fungsional dan angka kredit.

Salah satu tuntutan adalah agar tenggat waktu pengisian berbagai persyaratan administratif diundur. Para dosen tidak hanya mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga kementerian lainnya, seperti Kementerian PANRB dan Kemenag (bagi mereka yang bekerja di Universitas Islam Negeri).

Simpang siur terkait informasi mengenai kebijakan dan tenggat waktu ini menjadi pemicu utama keresahan dosen. Pihak Kementerian PANRB yang mengeluarkan kebijakan telah melakukan klarifikasi mengenai hal ini.

Guru Besar Antropologi Hukum FHUI, Profesor Sulistyowati Irianto, beberapa waktu lalu menulis Buruh Dosen (Kompas 13/04/2023) mewakili keresahan dosen di Indonesia. Tulisan Buruh Dosen merupakan respons bersamaan dengan ramainya reaksi para dosen di seluruh Indonesia terkait kebijakan Kementerian PANRB terbaru.

Tulisan tersebut memprotes kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan angka kredit. Meskipun tujuannya mengintegrasikan dosen dengan organisasi, kebijakan itu dinilai Profesor Irianto menambah beban kerja dosen.

Menurut Prof Irianto, sekarang ini tugas utama dosen berubah dan mengalami “birokratisasi” dengan bertambahnya kegiatan administratif fungsional. Kondisi ini juga menumpulkan salah satu fungsi kritis dosen sebagai gerakan moral di masyarakat.

Tulisan Prof Irianto mempermasalahkan “menjadikan dosen sebagai manusia birokrasi tak ubahnya menempatkan dosen sebagai buruh”. Dia menggugat bahwa “menjadikan dosen sebagai buruh pemerintah melalui berbagai kebijakan sungguh merendahkan martabat dosen”.

Meskipun sebagian besar tulisannya mengulas persoalan tepat sasaran seperti dalam bagian “salah tafsir otonomi” dan “defisit guru besar”, kedua pernyataannya itu tanpa disadari melanggengkan mitos dosen dan peneliti sebagai bagian dari menara gading.

Argumen Dosen Buruh menekankan dampak dari birokratisasi melalui beban administrasi merendahkan dosen sehingga menjadi sederajat dengan buruh. Apakah betul dosen lebih mulia dari buruh dan merupakan dua kategori pekerjaan yang berbeda seperti layaknya bumi dan langit?

Mitos menara gading dan gerakan moral

Salah satu mitos besar yang menghambat para dosen dan peneliti dalam menyadari realitas yang mereka hadapi sebagai pekerja adalah mereka bukanlah buruh. Sindrom menara gading inilah yang mengaburkan kenyataan bahwa setiap dosen dan peneliti, baik yang bekerja di universitas negeri atau swasta, sedari awal di saat mereka menandatangani kontrak pekerjaan, berada dalam hubungan kerja layaknya para buruh.

Birokratisasi tidak menyebabkan dosen menjadi buruh seperti yang diasumsikan Prof Irianto karena sejak awal dosen memasuki ikatan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Sama seperti hubungan majikan dan buruh di berbagai tempat.

Jika Prof Irianto dan dosen lainnya merasa martabatnya direndahkan karena “status sosial”-nya diturunkan menjadi buruh, maka tanpa disadari mereka telah membuat jarak dan memisahkan kategori kerja dosen dan buruh sebagai dua hal yang berbeda.

Bila buruh di pabrik sepatu menghasilkan sepatu, maka dosen di universitas adalah buruh yang memproduksi pengetahuan dan memberikan jasa transfer pengetahuan. Dan juga menyiapkan mahasiswa sebagai angkatan tenaga kerja untuk diserap sebagai buruh setelah lulus.

Kedua pekerjaan utama memproduksi pengetahuan dan menyiapkan angkatan kerja adalah bagian dari apa yang Stanley Aronowitz (2000) klaim bahwa universitas merupakan pabrik pengetahuan (the knowledge factory).

Klaim keistimewaan bahwa universitas adalah gerakan moral juga merupakan sebuah mitos yang lekat dengan sikap menara gading para dosen dan peneliti. Salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh Asia Research Center (ARC) di FISIP UI, 28 November 2022, dengan tema “Riset Dengan Agenda Keadilan Sosial” bersama Profesor Tania Li, antropolog dari Universitas Toronto, membahas persoalan gerakan moral ini.

Profesor Li menekankan pentingnya unsur keadilan sosial dan pembelaan terhadap subjek-subjek yang dianggap lemah seperti buruh dan petani dalam melakukan penelitian.

Salah satu dosen muda antropologi menanggapi paparan Profesor Li dengan menceritakan pengalamannya saat melakukan penelitian terkait petani dan pembibitan padi. Alih-alih berpartisipasi dalam gerakan moral memperjuangkan keadilan sosial, dosen menemukan kenyataan bahwa subjek petani yang hendak dibelanya ternyata berpenghasilan lebih besar dari hasil usaha tani dibandingkan upahnya bekerja sebagai dosen.

Banyak dari dosen dan peneliti menyadari bahwa nasib dan kehidupannya bekerja di lembaga pengetahuan tidak lebih baik dari buruh atau petani.

Kesejahteraan pekerja universitas dan lembaga pengetahuan

Dengan menyadari bahwa dosen adalah buruh, ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan alternatif keluar dari mitos menara gading dan persoalan yang ada.

Pertama, bertambahnya beban kerja birokrasi dan administrasi tidak serta merta seimbang dan sepadan dengan kesejahteraan dosen. Penambahan kerja administratif dapat mengganggu kesehatan mental dengan beban kerja yang menumpuk.

Kedua, dosen bukanlah satu-satunya buruh di lingkup universitas atau lembaga pengetahuan. Universitas tidak dapat bekerja dengan baik tanpa peran pekerja administratif tata usaha, pembantu umum sampai petugas keamanan. Semua pekerjaan yang menyokong berjalannya universitas tidak dapat dianggap lebih rendah atau sebelah mata.

Ketiga, sejalan dengan Profesor Irianto, upaya birokratisasi dosen dengan beban administratif merupakan upaya menumpulkan peran dosen dalam proses demokrasi, termasuk memperdalam jurang mitos dan jarak antara dosen dengan para pekerja lain yang menopang universitas dan lembaga pengetahuan lainnya.

Keempat, salah satu bentuk penumpulan adalah dosen lebih fokus pada tenggat waktu tanggung jawab administratif seperti layaknya para mahasiswa mereka sendiri yang menghadapi tenggat waktu tugas kuliah. Padahal beban kerja tambahan menghambat tugas utama dosen seperti meneliti, publikasi buku dan jurnal atau pengabdian masyarakat.

Kelima, perbaikan kesejahteraan dan upaya untuk keluar dari beban birokrasi administrasi ini bergantung pada upaya para dosen dan pekerja lainnya untuk memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik.

Keenam, beban administrasi berlebih dan mempersulit proses jenjang jabatan fungsional mewarisi birokrasi gaya Orde Baru. Ini bertentangan dengan kecenderungan organisasi modern yang menekankan efisiensi dan memberikan kemudahan dalam proses birokrasi.

Bahwa sudah menjadi rahasia umum praktik birokrasi Orde Baru yang begitu dikenal: jika bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah! (*)

 

FATHUN KARIB, Dosen Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Paska Doktoral Pusat Kajian Kewilayahan IPSH BRIN.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.