Wacana

Hidup Mewah ala Korps Bhayangkara

“HANYA ada tiga polisi yang jujur: Hoegeng, patung polisi, dan polisi tidur.” Sekalipun kalimat itu merupakan lelucon yang dilontarkan Gus Dur, melihat situasi belakangan ini, besar kemungkinan mayoritas masyarakat akan kompak menganggukkan kepala. Betapa tidak, dalam enam bulan terakhir, satu per satu isi kotak pandora Kepolisian RI (Polri) keluar, dari mempekerjakan kembali mantan narapidana korupsi (R. Brotoseno), pembunuhan keji ala Ferdy Sambo, pembantaian massal di Stadion Kanjuruhan, hingga penangkapan Teddy Minahasa. Ada satu pertanyaan penting yang selalu hinggap dan selama ini tak kunjung terjawab. Apalagi kalau bukan: apa kabar agenda reformasi Polri?

Omong kosong mungkin padanan kata yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Hampir setiap tahun isu reformasi Polri selalu digaungkan, baik oleh pemimpin kepolisian maupun kandidat calon presiden, termasuk Joko Widodo. Namun hasilnya sudah bisa ditebak. Bukannya membaik, kepolisian justru kian berubah menjadi lembaga congkak dengan segala kewenangan yang mereka miliki. Anggota Korps Bhayangkara seakan-akan hilang ingatan ihwal mandat utamanya, yakni mengayomi serta melayani masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Isu reformasi Polri memang amat luas dan tidak cukup dituliskan dalam satu artikel ini. Hampir di setiap lini, praktik penyimpangan terus terjadi. Maka, tulisan ini membatasi pada satu isu, yakni sifat koruptif anggota Korps Bhayangkara. Lebih spesifik lagi mengenai gaya hidup mewah yang belakangan menjadi pergunjingan masyarakat, baik di level elite maupun obrolan rakyat di warung kopi pinggiran.

Masalah gaya hidup mewah polisi sempat disinggung oleh Jokowi saat ia memanggil ratusan perwira Polri di Istana Negara, beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan agar setiap polisi menghindari gaya hidup mewah di tengah situasi negara yang sedang sulit. Sulit menerka logika di balik ungkapan Presiden ini. Jika diperhatikan lebih lanjut, fokus utamanya seolah-olah berada pada larangan tampilan mewah, bukan mempersoalkan asal-muasal harta kekayaan polisi-polisi itu. Dari ucapan Presiden itu, kita bisa belajar mengenai pentingnya memahami akar persoalan supaya tidak melompat terlalu jauh dalam mengambil kesimpulan.

Tak lama kemudian, beredar surat telegram dari Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo yang berisi mutasi perwira tinggi Polri. Salah satu nama yang dipromosikan memimpin kantor kepolisian pada level provinsi adalah mantan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Polri, Andi Rian. Andi sempat menjadi sorotan masyarakat karena diduga mengenakan pakaian dan aksesori bernilai puluhan juta rupiah. Paradoksal memang. Tapi, saat ini, kita memang sedang membincangkan Polri. Jadi, sebaiknya tidak usah kaget lagi.

Andi tentu bukan satu-satunya. Jauh sebelum itu, tepatnya pada 2013, ada Labora Sitorus, anggota Polri yang memiliki rekening berisi triliunan rupiah dan terlibat kejahatan pencucian uang. Di tempat lain terdapat perwira tinggi kepolisian dengan pangkat komisaris jenderal, Firli Bahuri, yang pernah dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbukti mempertontonkan gaya hidup hedonisme. Sempat pula ramai isu belasan rekening gendut Polri yang hingga saat ini masih menjadi misteri karena tak kunjung diungkap. Jika menggunakan logika Presiden, persoalannya bukan pada sumber kekayaan mereka, melainkan larangan memamerkan kekayaan itu.

Pada dasarnya, aturan yang berisi larangan bergaya hidup mewah bagi anggota Polri tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah oleh Pegawai Negeri Polri. Bagi yang melanggar, Pasal 6 menyebutkan perihal penjatuhan sanksi disiplin. Bahkan, lebih spesifik lagi, pada November 2019, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, yang kala itu dijabat Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengeluarkan surat telegram yang berfokus pada tiga hal, yakni penekanan agar anggota Polri berpola hidup sederhana, tak mengunggah gaya hidup hedonisme di media sosial, dan ancaman pencopotan jabatan bagi anggota yang melanggar. Jika aturannya sudah ada, lalu di mana letak permasalahannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang bisa diuraikan lebih lanjut. Pertama, implementasi aturan tersebut diyakini bermasalah. Hingga saat ini, informasi mengenai jumlah anggota kepolisian yang dijatuhi sanksi disiplin praktis tidak pernah diumumkan. Semestinya, kabar mengenai jumlah polisi yang dilaporkan, penjatuhan sanksi, bahkan nama dan wajah anggota Polri pelanggar harus disampaikan secara berkala oleh kepolisian. Jangan sampai aturan itu hanya berhenti pada secarik kertas demi pencitraan tanpa kejelasan bagaimana penerapannya.

Kedua, saluran pelaporan terhadap anggota Polri yang menunjukkan gaya hidup mewah diduga keras sekadar formalitas tanpa pernah ditindaklanjuti secara serius. Berkaitan dengan hal ini, kepolisian harus menginformasikan secara masif kanal pelaporannya agar masyarakat dapat menginformasikan kejanggalan kehidupan anggota Polri. Rasanya tidak berlebihan pula jika Kepala Polri secara langsung memberikan jaminan keamanan bagi pelapor, baik dari kalangan internal kepolisian maupun masyarakat. Sebab, bukan cerita baru ihwal adanya intimidasi dari anggota Polri saat masyarakat melaporkan penyimpangan mereka, apalagi berkaitan dengan harta kekayaannya.

Ketiga, kultur ewuh pakewuh masih melekat pada sebagian besar anggota kepolisian, baik di tingkat pusat maupun sektor. Akibatnya, nilai egaliter tak pernah tercipta dan mekanisme checks and balances antara atasan dan bawahan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Dalam istilah lain, khususnya kajian ilmu kepolisian, kultur semacam ini dikenal dengan sebutan the code of silence, yakni sikap saling melindungi dan menutupi kesalahan rekan sejawat di kepolisian. Maka, jangan heran jika praktik menyimpang anggota selalu dimaklumi dan jarang ditindak tegas.

Keempat, kewenangan lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terbilang masih sangat lemah. Menurut Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, praktis kewenangannya sekadar administrasi pelaporan masyarakat dan mengikuti proses berjalannya penegakan kode etik. Seharusnya lembaga ini diberi kewenangan investigatif mengenai pelanggaran etik anggota Polri agar penegakannya bisa lebih independen dan obyektif. Kompolnas janganlah sekadar dijadikan kantor pos yang bertugas meneruskan laporan masyarakat ke kepolisian.

Sebenarnya, cara ampuh untuk menekan gaya hidup mewah anggota Polri dapat melalui penegakan terintegrasi antara etik dan pidana. Jika hasil pemeriksaan kode etik menemukan fakta adanya kejanggalan harta kekayaan anggota Polri, berkas itu harus segera diserahkan ke fungsi penegakan hukum untuk melihat potensi tindak pidananya.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek kebenaran laporan harta kekayaan dengan meminta informasi kepada KPK. Kepolisian dapat pula berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menanyakan profil transaksi anggota kepolisian tersebut. Dari sana, tabir kejahatan bisa terungkap, dari indikasi penerimaan gratifikasi hingga potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dengan mengintegrasikan laporan-laporan ini, Polri dapat menghasilkan penegakan hukum yang berbasis pengetahuan masalah dan menghasilkan solusi konkret.

Dari seluruh penjelasan di atas, timbul satu pertanyaan, mengapa polisi patut dicurigai saat mengumbar kemewahan? Jawabannya sederhana. Besar kemungkinan harta kekayaan itu diperoleh dari praktik korupsi. Logikanya begini. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Gaji Anggota Polri menyebutkan bahwa gaji para perwira tinggi paling besar hanya Rp 6 juta per bulan. Adapun tunjangan kinerja yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Polri mencantumkan tunjangan kinerja paling besar Rp 43 juta untuk level Kepala Polri. Jika dijumlah, pendapatan jabatan tertinggi di Polri berkisar Rp 49 juta setiap bulan. Atas dasar logika ini saja, masyarakat mudah menduga bahwa sumber harta kekayaan yang kerap dipamerkan itu berasal dari kubangan korupsi kepolisian.

Kewenangan besar di Polri, apalagi tanpa pengawasan dalam proses penegakan hukum, mutlak harus dikurangi. Testimoni masyarakat sudah terlalu banyak, bahkan membeludak, yang menunjukkan bahwa praktik korup berkembang pesat di semua kantor kepolisian. Tidak mengherankan jika kemudian anggota Polri memiliki harta kekayaan yang luar biasa besar dan bahkan tak malu mempertontonkannya ke hadapan masyarakat. Ancaman kriminalisasi pun selalu siap menunggu bagi pihak-pihak yang mempersoalkan hal itu.

Sikap angkuh akan kewenangan dan pamer harta kekayaan benar-benar tindakan hina jika diperlihatkan oleh seorang anggota kepolisian. Karena itu, penting untuk mengingatkan mereka sebuah pertanyaan dari Jenderal Hoegeng puluhan tahun lalu. Mantan pemimpin tertinggi Korps Bhayangkara itu berkata, “Memangnya gaji polisi cukup untuk bermewah-mewahan?” Pertanyaan ini sebaiknya direfleksikan dengan menerapkan gaya hidup sederhana, bukan justru menunjukkan kemeja mewah, jam tangan mahal, atau sepeda motor gede yang bernilai ratusan juta rupiah kepada publik. (*)

 

Kurnia Ramadhana, Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.