Wacana

Inflasi Menggila yang Tak Kunjung Reda

SEJAK permulaan tahun, perekonomian nasional terus menghadapi tekanan inflasi yang meninggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi tahunan Indonesia per Juni tembus 4,35 persen, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang “hanya” 3,35 persen. Angka itu melesat lagi menjadi 4,94 persen pada Juli 2022.

Kesamaan cerita juga berlaku pada inflasi pangan bergejolak (volatile food). Dipicu oleh lonjakan harga komoditas pangan, seperti cabai, bawang merah, dan ikan segar, inflasi pangan mencapai 10,47 persen. Angka ini dua kali lipat dari inflasi pangan “normal” yang sebesar 5-6 persen secara tahunan.

Komparasi dengan inflasi berdasarkan kenaikan relatif indeks harga produsen (IHP) agaknya tidak mengubah kesimpulan awal. Kenaikan harga energi memicu kenaikan harga jual barang di tingkat produsen. Bahkan angka inflasi IHP sudah naik lebih dulu sebelum inflasi menanjak belakangan ini.

Kenaikan harga komoditas dan harga energi membuat batas atas sasaran toleransi inflasi umum sebesar 4 persen pun terlampaui. Inflasi umum ini diukur dari persentase kenaikan indeks harga konsumen (IHK).

Rentetan realisasi laju inflasi tersebut merupakan rekor tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, angka inflasi mana pun yang dirujuk, akan membawa efek buruk, terutama pada daya beli golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Inflasi pangan yang meningkat akan memberikan beban tambahan kepada 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat kelas bawah atau sekitar 60 persen dari bobot pengeluaran mereka.

Inflasi umum dan inflasi pangan ke depan diproyeksikan masih cukup tinggi. Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan mendorong kenaikan tajam harga komoditas energi dan pangan di pasar internasional. Hal ini terjadi karena mereka merupakan pemasok 20 persen komoditas energi dan pangan dalam perdagangan global.

Ingat, inflasi pangan itu masalah perut, rakyat, dan masuk dalam ukuran kesejahteraan yang paling fundamental. Inflasi pangan tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial. Dampak inflasi pangan di Venezuela dan Sri Lanka, misalnya, memberikan bekal pengalaman yang sangat berharga.

Potensi kenaikan laju inflasi IHK kian terbuka lantaran harga beberapa komoditas strategis yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat, seperti bahan bakar minyak bersubsidi, juga akan naik guna mengurangi beban fiskal. Akibatnya, kenaikan laju inflasi umum akan menyundul batas garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sudah mencapai 26,16 juta orang atau setara dengan 9,54 persen populasi pada Maret tahun ini. Sementara itu, untuk menekan angka kemiskinan hingga di bawah satu digit diperlukan waktu puluhan tahun. Kondisi ini akan menyerupai perkara perangkap negara berpenghasilan menengah-bawah (low-middle income trap).

Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasinya dengan memastikan harga pangan tidak naik lebih menggila lagi. Langkah yang diperlukan adalah memantau harga, menggelar operasi pasar, dan menjaga kecukupan pasokan komoditas pangan strategis.

Peningkatan komoditas pangan sejauh mungkin bisa dilokalkan sehingga dampaknya tidak menyeret pada kenaikan harga barang atau jasa lain. Kontrol harga barang komplementernya menjadi strategi pembuka. Ketersediaan pasokan barang alternatif substitusinya menjadi kunci untuk memelihara stabilitas harga.

Langkah komplementer berikutnya adalah menetralkan efek kenaikan harga energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi niscaya akan merambat pada harga barang atau jasa turunannya. Hal ini, lagi-lagi, demi mempertahankan daya beli yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19 yang belum usai.

Bantuan sosial langsung tunai yang saat ini masih disalurkan oleh pemerintah, seperti bantuan bahan kebutuhan pokok, sudah tepat. Selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, bantuan tersebut sedikit-banyak mampu menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga pangan.

Peningkatan daya beli bukan semata-mata soal harga, tapi juga kemampuan ekonomi yang ditopang dari pendapatan. Karena itu, perluasan akses produksi di semua sektor dan daerah tampaknya menjadi solusi permanen untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pengendalian inflasi Indonesia, inflasi pangan pada khususnya dan inflasi indeks harga konsumen pada umumnya, menjadi titik krusial. Visi Indonesia Maju 2045 mengamanatkan Indonesia harus menjadi negara maju dengan kualitas manusia yang unggul sehingga kesejahteraan rakyat jauh lebih baik dan merata. Kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai jika inflasi terkendali. Hanya dengan begitu, Indonesia akan terbebas dari tekanan inflasi yang dipicu faktor eksternal. (*)

 

Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.