Wacana

Infrastruktur untuk Papua, Penanda Hadirnya Negara

JOHN, sebut saja namanya demikian, adalah seorang anak usia SD yang sangat ceria. Dia tinggal di pegunungan Jayawijaya, Papua. John memiliki cita-cita mulia yaitumembangun Papua agar lebih sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, dia bersemangat sekali untuk pergi ke sekolah meskipun untuk menuju ke sana tidak mudah.

Sekolah John berjarak sekitar 7 km dari rumahnya melalui jalan setapak yang berliku dan naik turun khas pegunungan. Setiap hari dia membutuhkan waktu 2 jam untuk pergi ke sekolahnya. Baginya, sekolah adalah perjuangan yang luar biasa dan melelahk

Sulitnya akses ke fasilitas sekolah tersebut bahkan menjadi salah satu alasan banyaknya anak-anak Papua yang putus sekolah (BPS:2018). Beruntung John tidak kehilangan semangat juangnya meski menghadapi kenyataan bahwa akses ke fasilitas sekolah tidak memadai.

Kisah John tersebut merupakan potret keseharian dari anak-anak Papua yang tinggal di pedalaman. Kisah mereka bisa kita baca atau lihat melalui akun-akun media sosial para relawan di Papua. Perjuangan melelahkan mereka hadapi untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal.

Minimnya infrastruktur di daerah pedalaman Papua tidak menyurutkan semangat anak-anak Papua untuk menjalani proses mewujudkan cita-citanya. Cita-cita anak-anak Papua adalah cita-cita Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dari Sabang Sampai Merauke.

Di tengah keterbatasan tersebut, anak-anak dan pemuda Papua ternyata mampu meraih prestasi yang membanggakan. Billy Mambrasar, staf khusus presiden, Septinus George Saa, penerima First Step to Nobel Prize dalam Fisika pada tahun 2004; Vanda Korisano dan Martha Itaar, dua pilot wanita pertama yang menjadi pilot Garuda Indonesia setelah sebelumnya mendapat beasiswa di Selandia Baru, adalah sebagian kecil contoh pemuda-pemudi asli Papua yang telah mengharumkan bangsa Indonesia di pentas internasional.

Apabila dalam keadaan yang terbatas pemuda papua bisa berprestasi maka dapat dibayangkan berapa banyak lagi yang mampu menunjukkan potensinya apabila infrastruktur terbangun dengan baik di sana.

Sejak bergabung dengan NKRI lebih dari 50 tahun yang lalu, Papua masih mendapat stigma sebagai daerah yang tertinggal hingga saat ini. Berbagai upaya silih berganti dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada kurun waktu 1998-2021, pemerintah mulai menetapkan kebijakan desentralisasi dengan strategi otonomi daerah dimana pendekatan program masih bersifat dominasi sektoral.

Namun, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masih belum mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan Papua. BPS mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Papua pada tahun 2020 masih berada jauh dr IPM rata-rata nasionalyang berada pada angka71,94. IPM Papua masih berada di angka 60.44, dengan tingkat kemiskinan 26,80%.

Berdasarkan Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2018, masih terdapat anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/sederajat sebesar 2,21%. Angka ini lebih tinggi di jenjang SMP/sederajat yakni 6,05% dan SMA/sederajat sebesar 5,41%. Bahkan, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat meningkat dari 2017 yang masing-masing sebesar 4,95% dan 4,23%.

Alasan tertinggi penduduk di Provinsi Papua usia 5-24 tahun yang belum pernah atau tidak bersekolah lagi adalah karena tidak ada biaya, yaitu sebesar 22,66%. Alasan kedua karena belum cukup umur, yang dirasakan kelompok umur 5-6 tahun, sebesar 22,11%. Alasan ketiga disebabkan fasilitas sekolah yang jauh, yaitu sebesar 13,52%. Alasan selanjutnya karena bekerja atau mencari nafkah sebanyak 12,73% (BPS:2018). Padahal, pendidikan adalah pintu gerbang untuk mencapai kesejahteraan Papua.

Masyarakat Papua yang kerap mendapatkan diskriminasi pada dasarnya menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memberikan hak dan kesejahteran yang sama dengan daerah lainnya.

Pembangunan adil dan merata yang mampu menyentuh seluruh entitas di Papua menjadi jawaban untuk membangun nasionalisme di Papua. Anak-anak Papua seperti John masih menunggu negara untuk hadir menyelamatkan cita-cita mereka.

Menggenjot Infrastuktur

Pemerintah pun menyadari bahwa infrastruktur di Papua dan Papua Barat dalam kondisi yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di sana.Pemerintah memiliki keyakinan bahwa pembangunan infrastruktur akan membawa perubahan besar bagi masyarakat Papua.

Misalnya, proyek pembangunan jalan trans Papua akan membuka keterisolasian daerah di Papua-Papua Barat; pembangunan jembatan Youtefa (11,6 km) memperpendek jarak kota Jayapura-Distrik Muara Tami- Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, pembangunan Pelabuhan peti kemas Depapre akan membuka gerbang perdagangan internasional wilayah pasifik dan pelayanan tol laut; pembangunan stadion Lukas Enembe dan fasilitas olahraga PON XX berpotensi meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat Papua.

Terkait jalan Trans Papua, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, ruas jalan yang direncanakan untuk dibangun adalah sepanjang 3.462 Kilometer. Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 kilometer, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 kilometer, belum teraspal 1.712 kilometer, sedangkan yang belum tembus sepanjang 16 kilometer.

Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 kilometer dan Papua Barat 120 kilometer meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur/perkerasan. Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti atas komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan Indonesia-sentris yang menjadikan Papua sebagai prioritas.

Sasaran utama pengembangan infrastruktur di papua adalah terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan, menurunnya kesenjangan dan kemiskinan khususnya di pedesaan, dan terbukanya lapangan kerja yang berkualitas. Target yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 1,5-5,6%,  tingkat kemiskinan menurun menjadi 26,6%, dan menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8-6,2% (Bappenas:2020).

Pembangunan infrastruktur sejatinya tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga membangun mental dan karakter bangsa. Presiden Jokowi dalam pidatonya dipada sidang tahunan MPR (16/8/2018)  menyatakan bahwa banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.

Presiden juga menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air.

Sejalan dengan Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, memberikan arahan agar program percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut berjalan lancar dan mampu menangani wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Salah satu bidang yang menjadi fokus adalah infrastruktur. Arahan tersebut beliau sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021)

Segala daya upaya yang dilakukan pemerintah di Papua untuk menunjukkan bahwa Papua bukanlah saudara tiri, tetapi saudara sedarah, sebangsa, dan setanah air. Identitas keIndonesiaan dan kePapuaan bukanlah dua hal yang harus saling menegasikan, namun saling terkait erat dan tak terpisahkan. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk nyata bahwa negara hadir untuk rakyat Papua. Inilah wujud nasionalisme modern, bukan dengan mengangkat senjata, namun dengan membangun dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas demi untuk mewujudkan sila ke 5 (lima) Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Saat ini, wilayah tempat tinggal Johnmemang belum mendapat sentuhan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, apabila komitmen pemerintah untuk membangun Papua dapat terjaga, maka suatu hariwilayah tempat tinggal Johnakan terbangun dan terbebas dari keterisolasian.

Akan menyenangkan melihat generasi penerus di Papua dapat bersekolah dan berkarya dengan fasilitas yang mudah dijangkau dan melimpah seperti teman-temannya di daerah lain di Indonesia. Hal itu bisa menjadi sebuah bukti bahwa Negara telah hadir untuk menyelamatkan cita-cita dan masa depan mereka. Ketika negara menunjukkan cintanya pada Papua,maka kecintaan yang dalam kepada tanah airjuga akan tumbuh di dalam jiwa anak-anak Papua. Merah putih akan terus berkibar di bumi Papua. (*)

 

Primadi Wicaksana, PNS pada Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.