Wacana

Jaminan Hak Disabilitas dalam Pemilu

DALAM Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 demokrasi sebagai prinsip dalam pemerintahan di Indonesia dan pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

KPU telah menetapkan Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal untuk pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak 2024. Tentu segenap pemangku kebijakan tak boleh abai terhadap hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, terutama haknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu).

Selama ini keterlibatan “penyandang disabilitas’ atau sering juga disebut ‘difabel’ hanya sebatas bagaimana meraup suara mereka sebanyak mungkin pada saat pemilu,  tanpa melihat prinsip inklusif dalam pelaksanaan pemilu. Padahal keikutsertaan dan kehadiran difabel dalam sistem politik sangat berguna untuk mengajarkan kepada bangsa, bahwa betapa ‘perspektif disabilitas’ yang bersisi ‘kemanusiaan’ amat sangat penting.

Berdasarkan data pemilih berkelanjutan semester satu di KPU Provinsi Papua Tahun 2022 terdapat 357 penyandang disabilitas fisik di Papua. Sedangkan penyandang disabilitas intelektual di 29 Kabupaten dan Kota di Papua sebanyak 244 orang. Disabilitas mental sebanyak 160 orang. Disabilitas sensorik (Tuna Rungu dan Tuna Wicara) ada berjumlah 84 orang (Kompas: 2022).

Data tersebut menunjukkan bahwa perlu pendataan yang detail tentang disabilitas dan pemetaan persiapan kebutuhan fasilitas dalam mengakses pelaksanaan pemilu. Selama ini fasilitas pemilu belum begitu ramah disabilitas. Perlu perhatian yang lebih serius terkait aksesbilitas jalan TPS yang inklusif bagi disabilitas. Pendamping bahasa isyarat untuk difabel wicara juga sangat penting dalam sosialisasi pemilu seperti pelaksanaan pemilu dan syarat maju menjadi anggota legislatif.

Masalah yang sering dihadapi pemilih disabiltas adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terdapat secara baik di lembaga pemerintah. Minimnya data  disabilitas yang tidak masuk dalam pendataan karena lokasi tempat tinggal yang jauh dari jangkauan petugas, minimnya anggaran dalam pendataan, kurangnya kerjasama yang melibatkan kelompok disabilitas maupun pemerintah setempat. Sebab itu, KPU perlu memastikan data pemilih disabilitas dengan organisasi disabilitas, lembaga swadaya disabilitas, dinas sosial dan pengurus RT/RW.

Selain menjadi pemilih, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk diukutsertakan dalam kandidasi dan dipilih dalam pemilu. Data KPU menunjukkan pada Pemilu 2019 terdapat 35 calon legislatif disabilitas yang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Namun hanya beberapa penyandang disabilitas yang berhasil lolos menjadi anggota dewan. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah suara pemilih dalam mencapai dukungan sebagai anggota lesgislatif.

Padahal keterlibatan disabilitas dalam pelaksanaan pemilu merepresentasikan keberhasilan atau kemunduran demokrasi yang inklusif untuk disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari urgensi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu. Pertama, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin persamaan akses bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Pasal 13 huruf a UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan salah satu hak politik bagi penyandang disabilitas.

Kedua, keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Kekuatan dalam bersaing untuk mendapatkan, menghalangi akses dan kepentingan kelompok lain sangat diperlukan guna menghasilkan berimbangnya kebijakan.

Ketiga, sebagai sosialisasi terhadap publik bahwa penyandang disabilitas tak boleh dipandang sebelah mata karena kondisi yang dialaminya.

Masuknya penyandang disabilitas dalam panggung politik di tanah air sejatinya  menunjukkan representasi politik penyandang disabilitas. Selama ini penyandang disabilitas hanya dikenal dalam gerakan sosial dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas melalui lembaga formal dan informal disabilitas. Untuk menjamin hak disabilitas dalam pemilu, KPU perlu mengatur dan mempersiapan pelaksanaan pemilu untuk pemilih penyandang disabilitas dan menjamin hak politik peserta pemilu penyandang disabilitas. Sementara Bawaslu mengawasi jalannya pemilu untuk aksesbilitas dan hak politik disabilitas.

Pemilu 2024 harus mulai memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam sistem politik. Mengingat bahwa upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan aktualisasi salah satu dasar bernegara, yaitu ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Tanggungjawab ini sejatinya berada pada segenap pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, tatanan masyarakat Indonesia yang inklusif nan sejahtera dapat segera diwujudkan. (*)

 

Reni Shintasari, Dosen Kesejahteraan Sosial, Fisip Uncen Jayapura, Papua

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.