Wacana

Kartel Politik dan Koalisi Pencalonan Wakil Presiden

PARTAI NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah berhimpun dalam Koalisi Perubahan serta memutuskan memajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Keputusan yang dimotori oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu dibuat tanpa berkonsultasi dulu dengan dua anggota koalisi lain, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Demokrat menyebut langkah politik itu sebagai pengkhianatan dan PKS merespons dengan tidak menghadiri deklarasi pencalonan Anies-Muhaimin di Surabaya pada 2 September lalu.

Dari sisi PKB, deklarasi ini juga tak kalah mengejutkan karena partai itu sebelumnya bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar. Koalisi ini mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden mereka. Setelah PKB bergabung ke kubu Anies, KKIR pun segera dibubarkan dan berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Yang memprihatinkan, hiruk-pikuk kejutan politik (political plot twist) ini menyingkap satu kenyataan bahwa sistem politik Indonesia benar-benar merupakan sistem kartel politik. Sistem politik semacam ini sangatlah berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi, yang sudah ditempuh Indonesia selama seperempat abad lebih.

Lanskap Teoretis

Menurut Paul M. Johnson dalam Kamus Ekonomi Politik (2003), kartelisasi politik bisa didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk sekelompok partai dengan tujuan melanjutkan dan berbagi keuntungan monopoli atas berbagai sumber daya, seperti sumber daya ekonomi dan politik. Artinya, kartel politik pada akhirnya bermuara pada praktik bagi-bagi kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Adapun disertasi Kuskridho Ambardi, “Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi” (2009), memaparkan lima ciri kartel politik. Kelimanya adalah hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, sikap permisif dalam pembentukan koalisi, tiadanya oposisi, hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik, dan kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok.

Kartelisasi politik merupakan bahaya nyata bagi demokrasi karena membuat tidak adanya persaingan partai politik secara sehat. Padahal persaingan yang sehat dapat mencegah partai mengeksploitasi berbagai sumber daya negara secara beramai-ramai. Dalam istilah Mancur Olson, yang dikutip I. Wibowo dalam Negara dan Bandit Demokrasi (2011), persaingan sehat antarpartai akan mencegah munculnya “bandit pengembara” (roving bandits) yang kerjanya menjarah habis kekayaan di satu sektor untuk kemudian secara rakus menjarah sektor-sektor lainnya.

Kartelisasi politik juga akan menumpulkan kekuatan oposisi politik yang dibutuhkan sebagai mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Akibatnya, pemerintah yang terpilih nantinya bisa terlena dan tergoda untuk berbuat semena-mena karena tidak ada lagi kekuatan yang efektif untuk mengingatkan pemerintah yang keluar dari jalur demokrasi.

Koalisi Permisif

Dari ciri-ciri kartel politik tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keputusan memasangkan Anies dan Muhaimin persis merupakan manifestasi sistem politik kita yang sudah terkartelisasi. Peran ideologi partai tidaklah lagi menjadi faktor penentu perilaku koalisi partai sehingga pembentukan koalisi bersifat permisif alias suka-suka. Lihat saja, betapa PKB dengan mudah bisa melompat dari satu koalisi ke koalisi lain.

Dari sisi NasDem, betapa partai ini bisa dengan gampangnya merangkul partai lain yang tadinya berseberangan. Jelas, tujuannya bukan ideologis, melainkan pragmatis: calon presiden Anies Baswedan, yang prospek peraihan suaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur lemah, membutuhkan pendamping seperti Cak Imin yang partainya, PKB, punya basis kuat di kedua daerah tersebut.

Politik yang sudah terkartelisasi tidak akan lagi mengutamakan platform, gagasan, ataupun program di segala arena kontestasi politik, melainkan lebih pada kalkulasi pragmatis demi memuaskan hasrat meraih tampuk kekuasaan.

Jika ini terus terjadi, politik pun berhenti menjadi rasional dan berpotensi gagal memenuhi amanat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebab, politik kartel nantinya didominasi para politikus yang satu suara, berperilaku serupa, dan hanya bertindak kolektif demi kepentingan mereka sendiri. (*)

 

Satrio Wahono, Sosiolog dan Magister Filsafat UI

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.