Wacana

Kegagalan Investasi Pendidikan

PASCAREFORMASI pemerintah masih bergelut mencari format masa depan terbaik. Baik pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun, dalam praktiknya apa yang menjadi cita-cita sering kali menghadapi ragam kendala. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengurai apa saja yang menyebabkan persoalan pendidikan masih terus hadir.

Pertama, kebijakan pendidikan luput menjawab apa sesungguhnya tujuan pendidikan. Misal, dalam konteks kebijakan jam masuk lebih awal yang dirilis pemerintah Nusa Tenggara Timur. Argumen yang dikemukakan ialah untuk mendisiplinkan anak-anak terkait dengan pembentukan karakter anak-anak. Dalam bayangan pembuat kebijakan, pendisiplinan diawali dengan membuat anak-anak hadir di sekolah lebih awal.

Narasi pendisiplinan tersebut tampak sekali menyesuaikan apa yang dibutuhkan dunia industri, khususnya penerapan disiplin bagi para pekerja. Hal tersebut, mengutip Foucault, ialah pola disiplin dan hukuman (discipline and punish). Padahal, masih ada banyak cara untuk menghadirkan karakter yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan, tak semata soal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia industri atau dunia kerja.

Kedua, perspektif pembuat kebijakan. Apa sesungguhnya perspektif yang dianut para pembuat kebijakan? Tampak kebijakan di Indonesia memang sangat terpengaruh oleh perspektif human capital, yang sering diterjemahkan dengan istilah modal manusia. Pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 secara jelas disampaikan bahwa ‘Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah’. Hal tersebut memang menjadi penanda bahwa manusia bagian dari investasi penting pembangunan.

Dalam perspektif human capital, pendidikan merupakan investasi masa depan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, peningkatkan produktivitas, pendapatan, penurunan ketimpangan ekonomi, serta ujungnya berakhirnya kemiskinan (Spring, 2015). Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari peserta didik di sekolah menjadi modal untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi di masa depan.

Kondisi tersebut menyebabkan sekolah dituntut untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas (Spring, 2015). Dalam catatan Spring (2015), tujuan pendidikan dalam perspektif human capital ini mengalahkan tujuan pendidikan lainnya seperti keadilan sosial, perbaikan lingkungan, partisipasi politik, dan pelatihan kewarganegaraan.

Ketiga, narasi dominan tentang pendidikan sebagai investasi menjadi hal yang mengemuka. Orangtua akhirnya rela berinvestasi pada bidang pendidikan karena meyakini akan menuai anak-anak yang siap memasuki pasar kerja di masa depan. Pada akhirnya, keluarga miskin yang memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi untuk berinvestasi bagi pendidikan anak semakin tertinggal. Mereka hanya mengandalkan pendidikan yang disiapkan negara, yang sering kali memiliki keterbatasan.

Keempat, kompetisi menjadi wajah utama pendidikan saat ini. Ukuran-ukuran secara akademik, misalnya, menjadi salah satu bagian yang diperhatikan orangtua dalam memilih sekolah. Jika sekolah mampu menunjukkan prestasi akademik atau di jenjang sekolah menengah atas atau jika sekolah mampu menunjukkan kuantitas siswa yang masuk ke PTN lebih banyak, minat orangtua untuk memasukkan anak-anak tersebut ke sekolah tersebut menjadi lebih tinggi.

Ukuran-ukuran kuantitatif tersebut menjadi bagian dominan yang memengaruhi masyarakat dalam memilih sekolah. Lagi-lagi perlombaan tersebut kemudian lebih banyak dimenangi anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki kapital ekonomi yang memadai. Pada akhirnya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin harus berlomba dalam trek lari yang tidak setara. Oleh sebab itu, ragam program afirmasi tersebut harus didukung untuk tetap lestari.

Kelima, kebijakan pendidikan yang kurang memperhatikan konteks demografi, geografi, dan sosial budaya juga turut berpengaruh pada pemerataan kesempatan setiap penduduk dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perbedaan lokus tinggal antara desa kota, misalnya, berpengaruh pada input pendidikan yang diraih. Pendidikan di keluarga juga sangat memberi pengaruh pada imajinasi anak terkait dengan masa depan yang ingin diraih.

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, bahkan sering kali tidak memiliki imajinasi memadai tentang dunia yang sedang dihadapinya, tentang pekerjaan yang diinginkan di masa depan. Anak-anak ini menghadapi kompleksitas persoalan yang menggelayuti sebelum masuk ke arena pendidikan. Mereka pun harus patah arang menghadapi berbagai kebijakan pendidikan yang tak berpihak pada mereka.

Hal tersebut sudah diulas dengan sangat presisi oleh Abhijit Banerjee dan Esther Duflo (2012) dalam buku Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. Dalam salah satu bab di buku tersebut juga dipertanyakan ‘apakah orang miskin benar-benar makan baik dan cukup?’ Dalam bab tersebut disampaikan deskripsi soal orang Asia Selatan yang kecil karena gizi yang sangat buruk, kekurangan nutrisi secara ekstrem, dan tingkat stunting yang tinggi.

Keenam, perlunya fokus pada hal yang substantif. Jika ingin meningkatkan capaian pendidikan perlu fokus pada upaya pendidikan keluarga, pemberian gizi dan nutrisi bagi anak, peningkatan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, fasilitas pembelajaran di sekolah yang memadai, transportasi publik menuju ke sekolah yang memadai, serta buku-buku bacaan yang bermutu. Belum lagi, khusus di tanah Papua, ada isu keamanan. Jika situasi tidak aman, bagaimana anak-anak dapat nyaman belajar?

Ketujuh, keberlanjutan berbagai kebijakan melampaui periode kepemimpinan baik di nasional maupun daerah. Kebijakan pendidikan sering kali harus berakhir ketika pemerintahan berakhir. Hal tersebut terjadi baik di level nasional mau daerah. Hal ini sangat berpengaruh pada tata kelola Pendidikan, atau sering kali kebijakannya sebetulnya sama, tetapi pemimpin saat ini menegasi kebijakan pendidikan di masa lalu. Akhirnya semua diawali dari nol.

Narasi investasi dominan dalam wajah pendidikan kita. Sudah tampak, berbagai dampak kegagalan investasi pendidikan yang dilakukan karena salah kelola dalam upaya pencerdasan anak bangsa di negeri ini. (*)

 

Anggi Afriansyah, Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Riset Kependudukan BRIN

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.