Wacana

Kesehatan Mental di Tahun Politik

PEMILIHAN umum menjadi peristiwa penting yang hasilnya memengaruhi arah kebijakan nasional. Proses demokrasi menuju pesta lima tahunan yang begitu panjang dan melelahkan secara psikologis bagi warga, mesti menjadi perhatian serius pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Harian Kompas (10/7/2023) menurunkan laporan utama “Jaga Kesehatan Mental Anak Muda Indonesia”. Disebutkan bahwa kesehatan mental di kalangan anak muda makin sering ditemukan. Meski demikian, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan kesehatan jiwa untuk membantu mengatasi masalah emosi dan perilaku mereka.

Gegap gempita kontastasi politik menjelang 2024, di mana warga akan memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, juga presiden dan wakil presiden 2024-2029, berpotensi menambah beban kesehatan mental jika tak disiapkan mitigasinya jauh-jauh hari.

Penyelenggaraan pemilu menjadi perhatian pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mempersiapkan segala aspek. Evaluasi pemilu sebelumnya tentu menjadi bahan dalam penyusunan regulasi dan tata aturan penyelenggaraan. Sebagai catatan, Pemilu 2019 merupakan pelaksanaan pemilu serentak yang terbilang rumit dengan menggunakan lima kotak suara. Pemilu 2019 menciptakan beban berat tidak hanya bagi pemilih, tetapi juga penyelenggara dan menimbulkan korban jiwa.

Namun, sayangnya dalam proses mempersiapkan pesta demokrasi 2024 pemerintah agaknya hanya berfokus kepada persiapan anggaran, tata laksana, hukum, dan keamanan. Perhatian terhadap kesejahteraan psikologis partisan secara khusus, dan masyarakat secara umum, belum menjadi fokus pemerintah.

Menilik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan telah menjadikan kesehatan mental sebagai salah satu prioritas dalam program kesehatan nasional. Namun, program tersebut belum terintegrasi secara spesifik menyasar pada penyelenggaraan pemilihan presiden.

Sementara itu, penelitian di sejumlah negara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 56 persen responden menyatakan kekhawatiran akan polarisasi yang ditimbulkan oleh pemilu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peristiwa traumatis perpecahan kelompok dan ujaran kebencian yang masih melekat hingga saat ini dampak dari pada pemilu sebelumnya.

Kekhawatiran terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu peringatan awal akan dampak kesehatan mental yang ditimbulkan dari pemilihan presiden. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemilu berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Survei American Psychological Association (APA) pada 2020 menunjukkan bahwa pemilihan presiden merupakan sumber stres yang signifikan bagi 68 persen warga Amerika. Hasil ini bahkan meningkat 16 persen dari pemilihan tahun 2016.

Penelitian Fraser dkk (2023) menunjukkan bahwa peristiwa pemilihan memiliki korelasi terhadap stres pascatrauma yang ditimbulkan oleh pemilihan presiden di Amerika Serikat. Polarisasi afektif yang terjadi pada lingkungan terdekat seperti keluarga dan komunitas menjadi faktor penyebab yang signifikan terhadap trauma pada pemilih. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa trauma yang ditimbulkan tidak hanya pada kelompok yang kalah, tetapi juga pada terjadi pada kelompok lainnya.

Banjir informasi

Banjir informasi yang tidak terhindarkan selama periode kampanye pemilihan berdampak kepada kecemasan pada masyarakat. Informasi yang terus menyajikan pemberitaan tentang situasi pemilu sepanjang rentang putaran periode pemilihan berpotensi mengakibatkan kelelahan dan stres pada masyarakat (Kompas.id, 24/10/2018). Setiap kubu melakukan pembelaan dan serangan pada kubu lainnya. Di sini diperlukan media yang kredibel dan independen untuk menyaring informasi dan mampu menjadi referensi bagi publik.

Begitu pun dengan kelompok yang kalah cenderung mengalami gangguan kesehatan mental (Miranda, 2021). Kekalahan menimbulkan kekecewaan dan kecemasan akan penolakan yang diperoleh di komunitasnya. Perasaan merasa tersisihkan dan gagal dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan menimbulkan gangguan kesehatan mental lainnya.

Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung dalam bentuk kerugian materiil, dampak negatif kesehatan mental dari penyelenggaraan pemilihan presiden mempengaruhi produktivitas dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, kesehatan mental merupakan komponen yang penting dalam mendukung pembangunan negara melalui sumber daya manusia yang sehat mental. Peraturan dan pelaksanaan pemilu yang memperhatikan aspek kesehatan mental masyarakat penting untuk diupayakan.

Kementerian Kesehatan dapat bekerja sama dengan profesional di bidang psikologi dan konseling untuk menyusun program pencegahan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh proses pemilu. Penyediaan layanan kesehatan mental berupa layanan konseling, baik secara daring maupun luring, diharapkan dapat mereduksi kecemasan dan stres masyarakat di tahun politik. Upaya yang lebih penting dari itu adalah terus meningkatkan literasi, kesadaran, dan pendewasaan warga akan proses politik sebagai usaha bersama membangun bangsa menjadi lebih berkemajuan. (*)

 

Siti Aminah, Dosen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.