Khilafatul Muslimin Bikin Heboh

SETELAH beberapa lama keadaan cukup tenang kecuali heboh minyak goreng, tiba-tiba saja masyarakat terhenyak karena munculnya organisasi yang menamakan dirinya Khilafatul Muslimin. Aparat tersadar adanya sesuatu yang tidak beres dengan munculnya iring-iringan motor dengan membawa lambang dan poster bertuliskan Khilafatul Muslimin berkeliling Jakarta, Brebes, Cimahi, Karawang, dan lain-lain.

Sejak itu aparat Kepolisian mencari tahu apa dan bagaimana organisasi Khilafathul Muslimin. Ternyata apa yang ditemukan sangat mengagetkan semua pihak. Faktanya organisasi tersebut sudah berkembang beranak-pinak bertahun-tahun, hampir secara nasional terutama di daerah Lampung dan Yogyakarta, serta bertujuan mendirikan Negara Islam dalam hal ini Islam Khilafah di NKRI.

Mulailah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap mereka yang dianggap tokoh organisasi tersebut termasuk pimpinan tertingginya Abdul Qodir Hasan Baraja. Dalam interogasi aparat yang bersangkutan menyangkal tujuan organisasi hendak mengganti Pancasila ataupun UUD 1945 bahkan bentuk negara. Dia menyatakan sekadar ingin mempersatukan seluruh negara Islam di seluruh dunia menjalankan ideologi Khilafah. Penjelasan itu sulit bagi kita kaum patriotik mempercayainya.

Karena dari interogasi tersebut terungkap adanya usaha mendirikan negara di dalam negara. Misalnya, mereka membentuk kementerian-kementerian, bahkan sistem kenegaraan tersendiri. Pendek kata organ-organ tandingan terhadap apa yang terdapat dalam organisasi NKRI.

Sesuai pemikiran dan ajaran Bung Karno, negara adalah tidak lain tidak bukan merupakan suatu machtsorganisatie (organisasi kekuasaan) yang dikelola oleh satu pemerintahan. Dengan gerilya politik mengadakan organisasi negara dalam negara, jelas bahwa Khilafatul Muslimin ingin mengkudeta secara licik pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo.

Hal ini jelas gamblang harus dilawan dan ditentang oleh segenap kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada, terutama kekuatan-kekuatan patriotiknya. Sebab, nyata-nyata merupakan tindakan inskonstitusional, atau gerakan kekiri-kirian radikal yang bila dibiarkan berpotensi memicu chaos.

Mengapa Baru Ditindak?

Pertanyaan yang ada di benak kaum patriotik adalah mengapa setelah bertahun-tahun mereka ada dan melakukan kegiatan-kegiatan gerilya politik sehingga beranak-pinak menyebar, aparat baru mengambil tindakan tegas?

Apakah aparat Kepolisian lengah dalam memonitor kegiatan-kegiatan yang berkembang dalam masyarakat? Ke mana Densus 88 Antiteror, juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)?

Pertanyaan mendasar yang lain adalah bagaimana dengan komunitas intelijen kita, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) yang seharusnya menjadi alat early warning system atau peringatan dini bagi negara ini dan pemerintah dalam menghadapi kondisi-kondisi yang dapat mengganggu keamanan bahkan stabilitas sosial politik.

Secara jujur, kaum Patriotik tidak sepenuhnya menyalahkan aparat. Karena kita tahu, energi seluruh aparat negara, selama dua tahun belakangan ini dipusatkan untuk melawan musuh yang lebih dahsyat karena tidak tampak oleh mata yakni pandemi setan siluman Covid-19. Boleh dikata seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah seluruhnya di kerahkan untuk memerangi pandemi tersebut, termasuk BIN pun harus diterjunkan untuk menangani masalah vaksinasi secara Nasional. Apalagi Polri sebagai pelayan masyarakat tugas-tugas mereka sangat berat.

Belum lagi menangani kelompok separatis di Irian Barat (Papua) yang saat ini belum lagi selesai tuntas. KKB dan OPM masih saja terus merajalela melakukan perang gerilya secara masif.

Budi Pekerti dan Karakter Bangsa

Seperti sudah berulang kali diutarakan oleh penulis, akar masalah yang ada hanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan dihidupkannya kembali pendidikan budi pekerti sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Upaya itu secara paralel dilengkapi dengan indoktrinasi pembangunan watak dan jiwa bangsa di sekujur bangsa Indonesia.

Hal yang terutama menjadi sasaran adalah institusi pendidikan yang berdasarkan agama, khususnya Islam, seperti pesantren, sekolah Islam, dan majelis ta’lim.

Tanpa upaya tersebut, ideologi khilafah yang dianut oleh organisasi Khilafatul Muslimin sulit diberantas. Sebab, itu merupakan ideologi trans-nasional yang bersayap dua, yaitu khilafah dan liberal kapitalistik.

Perlu kita ingat bahwa dalam percaturan kekuatan dan kekuasaan global sejak dahulu di era perang dingin sampai saat ini, kekuatan adikuasa Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya selalu melakukan intervensi dan provokasi terhadap negara-negara yang sedang berkembang atau setengah maju, seperti Indonesia. Provokasi dan intervensi mereka lakukan dengan menggunakan badan-badan intelijen mereka seperti CIA, MI-6, bahkan Mossad.

Tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu pernah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia dan mengutus Sekretaris Bidang Politik Kedubes Amerika Serikat menemui pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Jati Petamburan. Walaupun FPI sebagai organisasi akhirnya dibubarkan oleh pemerintah, diyakini perjuangan mereka tetap berlanjut.

Untuk mengatasinya, sangat diperlukan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh komunitas intelijen kita. Upaya itu dibarengi pendidikan budi pekerti di seluruh instansi pendidikan dan indoktrinasi pembangunan watak dan jiwa bangsa yang kontinu di seluruh tubuh bangsa termasuk TNI dan Polri.

Walaupun kondisi pandemi Covid-19 saat ini agak menanjak kembali dengan masuknya varian baru, janganlah membuat kewaspadaan komunitas intelijen kita mengendur atau berkurang. Sebaliknya harus ditingkatkan agar sekecil apapun usaha merongrong stabilitas sosial politik dalam negeri dapat terdeteksi secara dini dan diambil tindakan yang tegas untuk menumpasnya tanpa pandang bulu.

Itulah harapan kita seluruh kekuatan patriotik yang setiap saat siap membantu usaha penumpasan kekuatan-kekuatan a-patriotik dengan segala bentuk dan manifestasinya. (*)

 

Guntur Soekarno, Pemerhati masalah sosial.