Wacana

Kinerja PNBP di Penghujung Tahun 2022

PENERIMAAN Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu komponen utama yang mempunyai kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara. Dalam konteks keuangan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kedudukan yang setara dengan penerimaan Pajak. Hal ini dapat terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memposisikan kedua sumber penerimaan ini sebagai komponen pendapatan dalam negeri.

Di Provinsi Papua Barat, terdapat 2 (dua) mekanisme penerimaan PNBP yakni dengan cara penyetoran dan melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja (satker) Kementerian Lembaga (K/L) ketika melakukan pembayaran kepada pihak ketiga maupun potongan pada Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) khusus untuk satker BLU. Hingga akhir November 2022, realisasi PNBP mencapai Rp 314,07 miliar rupiah, terdiri dari setoran melalui sistem MPN G3 via aplikasi simponi yakni sebesar Rp 290,82 miliar, dan penerimaan dari potongan SPM sebesar Rp 23,25 miliar.

Ditinjau dari jenis penerimaannya, terdapat 133 jenis setoran PNBP berdasarkan per jenis akun pendapatan. Dari 133 Jenis PNBP yang menjadi penerimaan di wilayah Papua Barat, Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan menyumbang PNBP terbesar dengan nilai sebesar Rp54,29 Miliar dan kemudian diikuti Pendapatan Jasa Kepelabuhan sebesar Rp51,05 miliar dan Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp41,41 miliar. Apabila dilakukan pengelompokan maka terdapat 3 klaster besar jenis penerimaan yaitu penerimaan jasa di bidang perhubungan, bidang layanan kesehatan, dan bidang layanan pendidikan, dimana yang terbesar adalah penerimaan jasa di bidang perhubungan sebesar Rp92,11 miliar, hal ini menunjukkan bahwa sektor perhubungan memegang kontribusi paling  signifikan atas keseluruhan penerimaan PNBP di provinsi Papua Barat.

Total pagu belanja PNBP satker lingkup Provinsi Papua Barat tahun 2022 hingga akhir November 2022 adalah sebesar 347,25 miliar, dan realisasi belanja PNBP hingga akhir tanggal 30 November 2022 adalah sebesar 244,59 miliar atau sebesar 70,44% dari pagu, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 199,93 miliar. Sedangkan target realisasi belanja K/L untuk triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 91,45%. Hal ini menunjukkan capaian realisasi masih dibawah target penyerapan, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah percepatan realisasi belanja sumber dana PNBP pada akhir tahun anggaran 2022, agar target penyerapan anggaran dapat tercapai.

Untuk mencapai target baik penerimaan dan belanja sumber dana PNBP, terus dilakukan langkah-langkah yang diperlukan, diantaranya monitoring dan evaluasi (monev) PNBP yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Dari hasil monev PNBP yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan PNBP di Papua Barat, yaitu : (1) Masih terdapat gangguan dalam akses aplikasi penyetoran PNBP yang dialami beberapa satker; (2) kurangnya SDM pada beberapa satker pengguna PNBP; (3) terjadi pengurangan pengguna jasa layanan untuk beberapa layanan PNBP; (4) Belum ada dasar hukum dan tarif resmi untuk beberapa sumber penerimaan PNBP baru.

Selain identifikasi permasalahan yang dialami satker pengguna PNBP, monev PNBP juga telah memetakan beberapa potensi PNBP di provinsi Papua Barat, diantaranya : (1) Potensi pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Negara di beberapa satker, yaitu di Universitas Papua berupa penyewaan gedung sport center, gedung kewirausahaan, laboratorium terpadu dan sewa kendaraan bus. penyewaan mahad dan laboratorium IAIN Sorong, penyewaan lahan di UPBU Teminabuan, penyewaan lahan untuk gerai ATM di Kantor Pertanahan Kab. Manokwari, penyewaan truk tronton di UPP Oransbari dan penyewaan lahan di Polbangtan Manokwari; (2) Potensi peningkatan pendapatan dari jasa pelayanan, seperti pelayanan pelabuhan karas di KSOP Kelas IV Fakfak, pelayanan rehabilitasi di BNNP Papua Barat, pelayanan bandara di UPBU Rendani dan pelayanan rawat inap dan medical check up di Fasharkan Manokwari; (3) Potensi pendapatan dari pengelolaan dana yang dilakukan secara mandiri seperti di Universitas Papua.

Selanjutnya, demi menunjang peningkatan kinerja satker terkait pelaksanaan PNBP, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan satker pengguna PNBP, yaitu : (1) Melakukan optimalisasi aset seperti tanah bangunan dalam penggunaannya seperti kantin, Gedung serbaguna, fasilitas olahraga, dll. agar dapat memaksimalkan jumlah PNBP yang diterima; (2) Penguatan kualitas dan kuantitas SDM, khususnya di bidang jasa pelayanan terkait PNBP; (3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan, misalnya BPJS bagi satker yang mengelola Rumah Sakit agar tidak terjadi keterlambatan penyetoran PNBP.

Dengan melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja PNBP, diharapkan kualitas pengelolaan PNBP dapat menjadi semakin baik di tahun-tahun berikutnya yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Papua Barat. (*)

 

Romi Averoes, Kepala Seksi PPA 1B, Bidang PPA 1, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.

 

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.