Koalisi dan soal Loyalitas

Peristiwa perpindahan partai-partai dari satu koalisi politik ke koalisi seberang menjelang pemilihan presiden menyisakan pertanyaan penting. Soalnya bukan pertama-tama ada pada ’loyalitas’, melainkan jauh lebih dalam, tetapi jarang secara terus terang diangkat: bagaimana mungkin sebuah koalisi yang stabil dapat terbentuk pada konteks politik oligarkis di mana kompetisi pemilu didasarkan kepada patronisme elite ketimbang alasan-alasan kesamaan ideologis?

Bagaimana kita bisa menyoal ’loyalitas’ anggota koalisi ketika yang ditawarkan di sana semata-mata adalah siapa mendapat posisi apa, berapa jatah menteri atau pos wakil presiden, sambil mengabaikan tujuan-tujuan dan visi kebijakan ke depan untuk dieksekusi bersama?

Studi kontemporer terhadap koalisi politik dalam pemilu Indonesia memperlihatkan bahwa motivasi utama partai-partai dalam membangun koalisi adalah memburu kepastian-kepastian yang bersifat jangka pendek, dari distribusi pembiayaan kampanye hingga perebutan jatah pos-pos di dalam kabinet kelak (lihat misalnya, Hendrawan, Bereschot, dan Aspinall 2020). Temuan ini memperkuat tren kelesuan ideologis partai politik sejak pemilu langsung pertama kali diselenggarakan. Kepentingan yang mempertemukan kerja sama antarpartai menjadi bukan lagi semata-mata visi kebijakan, melainkan jauh lebih sederhana dari itu adalah urusan pembagian dan perpindahan materi serta kapital kekuasaan.

Koalisi prapemilu

Marisa Kellam (2015), peneliti kepartaian dan koalisi kekuasaan, menggarisbawahi pentingnya untuk melihat ’koalisi prapemilu’ (pre-electoral coalitions) sebagai bagian yang integral dari koalisi pascapemilu. Koalisi pra-pemilu senantiasa menitikberatkan kepada perjanjian dalam menominasikan kandidat yang disepakati oleh partai-partai sebelum pemilihan untuk kemudian memerintah bersama jika mereka memenangi kontestasi.

Persoalannya, sejak dalam koalisi prapemilu ini kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa ideologi bukanlah alasan koalisi multipartai ini lahir. Kendati telah diikat oleh pakta, perjanjian tertulis, atau kontrak yang diklaim bersifat menjaga keutuhan koalisi, tidak ada satu pun di antara ikatan itu yang sungguh-sungguh secara substansial melahirkan komitmen bersama.

Koalisi prapemilu hanya mengantisipasi perhitungan strategis calon presiden dan wakil presiden, serta posisi portofolio kabinet dan nominal jatah kursi di dalamnya. Risiko besarnya, seluruh kalkulasi ini tidak pernah sungguh-sungguh berarti karena dua alasan.

Pertama, anggota koalisi dapat mengerut dan bertambah, yang berarti semua kalkulasi politik posisional harus terus-menerus disesuaikan dan terpaksa beradaptasi dengan dinamika itu. Koalisi prapemilu yang sering menguntungkan partai-partai besar (Kellam 2015) selalu menjadi arena kontestasi itu sendiri, bahkan tatkala pemilu belum secara resmi dimulai. Elite partai berkunjung dan mengadu kompromi kepada semua pihak untuk membandingkan dan menginventarisasi peluang posisional terbesar yang didapat.

Pemandangan semacam ini dapat kita saksikan sehari-hari, dengan keheranan yang sama atas seluruh elite partai yang saling menawarkan janji kekuasaan, tak peduli kepada partai dengan ideologi berbeda atau dari koalisi seberang sana, atas nama label ’komunikasi politik’. Terang di sini bahwa elemen loyalitas itu tak pernah ada dalam genesis koalisi kekuasaan di dalam konteks sistem predatoris semacam ini.

Kedua, koalisi prapemilu didasari kepada kesadaran politik bahwa segalanya bisa berubah karena pemilu memang belum terjadi. Penjajakan kepentingan akan terus diolah dan berubah. Berbeda dengan koalisi pascapemilu, pertemuan kepentingan akan jauh lebih lekas karena segala kompromi disetir oleh pemenang pemilu.

Setelah pemenang diumumkan, proses negosiasi politik akan menjadi sederhana dengan sendirinya, berfokus kepada siapa yang saat itu memegang akses kekuasaan terbesar. Sebaliknya, pada masa prapemilu seperti sekarang, seluruh anggota koalisi akan selalu merasa setara, yang dimengerti secara harfiah sebagai kesempatan untuk saling mengancam dan menegosiasikan ulang semua benefit politik yang akan didapat.

Struktur demokrasi yang predatoris semacam ini sering berlangsung dalam ruang-ruang informal, tempat legalitas ikatan kontraktual politik acap kali tidak berlaku. Tidak ada jangkar kelembagaan yang benar-benar efektif dalam mengatur dan mendisiplinkan komitmen partai di dalam koalisi. Dengan bersandar kepada lobi, komunikasi, dan segala informalitas itu, wajar jika kita akan selalu bertemu pada fenomena keluar masuknya anggota koalisi meski telah diklaim di sana bahwa kontrak sudah diteken atau perjanjian dan pakta telah ditandatangani.

Situasi ini berlaku pada bukan saja koalisi besar, melainkan juga koalisi yang lebih ramping tanpa pandang bulu. Selama kepentingan yang dibawa di sana adalah transaksi posisi, lagi-lagi informalitas yang longgar dan rentan itu akan berlaku. Tidak ada satu pun koalisi kepartaian yang lolos dengan ini, sebagaimana kita saksikan dari pemilu-pemilu lalu yang mengajarkan publik bahwa transformasi dari musuh politik ke kawan dan sebaliknya adalah peristiwa natural belaka dari watak elitisme kita.

Gerak agresif partai-partai politik kita dalam pembentukan perjanjian prapemilu itu mungkin dalam beberapa hal berguna sebagai sebuah demonstrasi di hadapan publik. Mungkin ia bermanfaat untuk meyakinkan kita bahwa sedang terjadi sebuah upaya solid ’kerja sama’ untuk bangsa. Namun, berapa dari kita yang sungguh-sungguh tahu isi dari perjanjian atau kontrak itu? Apakah publik diberi akses untuk turut menguji poin-poin perjanjian di dalamnya?

Kita tak pernah punya kesempatan untuk menguji apa pun. Sebab, segala ’kerja sama’ itu sebagian besar dibuat secara tertutup dan tak ada dari mereka yang bisa benar-benar diandalkan untuk secara genial membawa transparansi, apalagi membawa bangsa kita ke depan. (*)

 

Rendy Pahrun Wadipalapa, PhD dari School of Politics and International Studies University of Leeds, Inggris