Wacana

Koalisi Partai Berburu Calon Wakil Presiden

SOSOK calon wakil presiden dinilai bakal menjadi penentu kemenangan dalam Pemilihan Umum 2024. Calon tersebut dapat meningkatkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakilnya, tapi bisa juga menggembosi kantong suara jika salah pilih.

Nama-nama bakal calon presiden yang muncul sekarang, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, sulit menang jika tidak berkoalisi dengan partai lain, khususnya lewat pemilihan bakal calon wakil presiden. Elite yang selama ini berseberangan sedang sibuk bersafari politik untuk mencari bakal calon wakil presiden yang paling berpeluang memberi kemenangan bagi kandidat unggulan mereka dan koalisi.

Dalam hal strategi, ada dua elemen penting dalam koalisi partai pada pemilihan umum (electoral coalition) ini, yaitu koalisi mengusung presiden agar suara partai memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan koalisi untuk menetapkan bakal calon wakil presiden untuk bisa memenangi pemilu.

Idealnya, koalisi pemilihan umum antar-partai didasarkan pada kesamaan ideologi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa partai-partai punya dan menghargai isu kebijakan sehingga akan memberi prioritas untuk berkoalisi dengan partai lain yang punya kedekatan serta relevansi ideologis dengan mereka. Sinyal penjajakan koalisi satu partai dapat memberi pesan posisi kebijakan dan arah politik partai tersebut kepada pemilih yang bisa jadi mengubah sikap politik pemilih terhadap partai-partai tersebut (Jang, Crabtree, dan Golder, 2022). Bila salah memilih rekan koalisi, sebuah partai dapat kehilangan kantong suara, bahkan sebelum pemilu dimulai.

Jika berpatokan pada elektabilitas, hasil survei dapat menjadi rujukan untuk menentukan bakal calon wakil presiden. Survei Litbang Kompas pada 27 Juli 2023 menemukan bahwa kriteria tokoh yang cocok menjadi calon wakil presiden adalah memiliki pengalaman dalam pemerintahan (14,9 persen), memiliki pribadi yang sederhana dan merakyat (10,9 persen), tegas dan berwibawa (10,7 persen), jujur dan adil (4,5 persen), serta lainnya.

Namun, di luar itu, manuver politik elite partai mensyaratkan adanya kriteria yang berbeda dari syarat publik dalam penentuan bakal calon wakil presiden. Dasar koalisi yang tampak ke permukaan cenderung bersifat politik pragmatis. Pertama, depolarisasi. Sudah santer terdengar bahwa sikap politikus elite diambil demi menghilangkan polarisasi politik pasca-Pemilu 2019. Namun pemikiran yang menjadikan depolarisasi sebagai dasar sikap politik bisa jadi hanya sebatas retorika untuk meredam penolakan. Buktinya, meski koalisi terbentuk, sejumlah persoalan krusial bangsa tidak terselesaikan, seperti korupsi.

Polarisasi ideologis yang ditakutkan hanyalah semu dan elitis—kampanye pemilu memang harus menunjukkan perbedaan antarkandidat yang berujung pada kalah dan menang. Jika polarisasi ideologis itu riil ada, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak akan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Pun mantan aktivis 1998 sekaligus anggota PDIP, Budiman Sudjatmiko, tidak akan mengunjungi Prabowo Subianto dan memberi dukungan politik kepadanya beberapa waktu lalu.

Alasan mengobati polarisasi sebagai basis keputusan politik patut dipertanyakan, mengingat tidak ada bukti yang valid bahwa polarisasi nasional terjadi. Embusan angin polarisasi lebih sebagai alat retoris elite untuk membenarkan tindakan anomali yang menguntungkan hasrat politik mereka. Depolarisasi, yang dianggap sebagai dasar untuk bergabungnya partai kalah ke dalam pemerintahan, lebih sebagai strategi politik praktis saja daripada panggilan ideologis untuk menyatukan visi-misi kepemimpinan guna menghindari perpecahan nasional dan mewujudkan kemajuan bangsa.

Jika serius untuk mengikis polarisasi, langkah elektoral yang lebih logis adalah mendasarkan tema-tema kampanye kandidat pada perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini dapat dilakukan dengan merancang narasi kampanye yang sifatnya relevan dan menyentuh keseluruhan masyarakat, melampaui sekat-sekat primordial yang sempit.

Kedua, dukungan politik massa. Pemilihan bakal calon wakil presiden harus dapat memberi dukungan elektoral dari kalangan pemilih Islam, mengingat komposisi suara pemilih di Indonesia sebagaimana terpilihnya KH Ma’ruf Amin mendampingi Jokowi dalam Pemilu 2019.

Ketiga, punya potensi kontribusi dana besar untuk kampanye, sebagaimana terlihat pada saat penetapan calon wakil presiden Sandiaga Uno dalam Pemilu 2019. Keempat, loyalitas politik terhadap inkumben guna menjamin keberlanjutan program, sebagaimana diisyaratkan oleh Presiden Joko Widodo lewat manuver politiknya dalam sejumlah kesempatan yang berhubungan dengan kandidat calon presiden.

Kelima, memiliki peluang paling kecil untuk menjadi target serangan kampanye politik lawan. Sosok yang terlalu kontroversial dan punya kasus hukum atau masalah politik di masa lalu dapat menjadi sasaran empuk kampanye politik lawan yang bisa merusak keterpilihan calon.

Ketika elite politik sibuk mengkalkulasi plus-minus bakal calon wakil presiden yang akan dipilih, nama bakal calon presiden dari PDIP telah mengerucut menjadi lima, yaitu Andika Perkasa, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sandiaga Uno.

Berkaca dari kriteria pragmatis di atas, bakal calon wakil presiden yang paling realistis sebenarnya cuma tiga nama, yakni Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, dan Sandiaga Uno. Ini terlepas dari partai apa saja yang akan berkoalisi mengusung mereka pada akhirnya.

Namun ada faktor akhir yang perlu menjadi catatan tambahan dengan belajar dari pemilihan presiden 2019. Selain lima kriteria di atas, ada satu kriteria tambahan yang paling krusial, yakni punya potensi kecil untuk maju sebagai kandidat presiden dalam pemilu berikutnya jika tokoh tersebut bukan elite partai pengusung. Partai-partai tentu tidak ingin menggali lubang kekalahan elektoral mereka dengan memilih tokoh yang berpeluang menjadi lawan dalam pemilu berikutnya.

Apa pun alasan akhir yang menentukan pemilihan bakal calon wakil presiden, partai-partai tentu perlu berpikir panjang untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan hanya atas kalkulasi pragmatis sesaat. Bagaimanapun, wakil presiden adalah perwakilan suara rakyat yang dipilih lewat pemilu, bukan suara partai. Untuk itu diperlukan sosok wakil presiden yang tidak hanya bisa mendongkrak elektabilitas, tapi juga punya kapasitas dan keberanian untuk mendobrak sekat-sekat birokrasi yang tersumbat, budaya menyerah pada korupsi, dan persoalan mengancam lainnya, seperti kelestarian sumber daya pangan nasional dalam menghadapi perubahan iklim yang kian buruk. (*)

 

Salvatore Simarmata, Dosen Unika Atma Jaya Jakarta

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.