Wacana

Kripto dan Masa Depan Uang

DEMAM kripto dalam beberapa tahun ini agak mereda dengan anjloknya harga sejumlah aset kripto penting belakangan ini. Hal ini dipicu oleh amblesnya nilai stable coin, aset kripto yang harganya dirancang untuk mengacu pada aset tertentu, seperti fiat money atau mata uang suatu negara; komoditas dagang tertentu; atau mata uang kripto (cryptocurrencies) tertentu. Nilai kapitalisasi dua koin stabil, TerraUSD dan Luna, jatuh, dari sekitar US$ 18 miliar menjadi hampir tidak bernilai. Kejatuhan itu memicu reaksi berantai dan berdampak pada nilai pasar aset kripto yang menguap lebih dari US$ 800 miliar dalam waktu singkat. Investasi kripto pun jadi dipertanyakan.

Sebagian orang akhirnya kapok berinvestasi di aset kripto, tapi sebagian lagi masih yakin bahwa kripto adalah masa depan. Akankah aset kripto ini dapat menjadi masa depan uang? Pertanyaan ini perlu dijawab secara berhati-hati dan tidak terburu-buru.

Laporan Bank for International Settlement (BIS), lembaga keuangan internasional milik sejumlah bank sentral yang membina kerja sama moneter dan keuangan internasional, pada Juni 2022 menyimpulkan bahwa kripto tidak dapat menjadi fondasi bagi uang masa depan. Pernyataan itu memicu perdebatan karena saat ini justru kripto sedang tumbuh, terutama dalam semesta inovasi digital, seperti non-fungible token (NFT), hingga decentralized finance (DeFI). NFT adalah token yang dicatat pada sistem rantai blok (blockchain) yang berhubungan dengan aset digital atau fisik tertentu. Adapun DeFI atau keuangan terdesentralisasi adalah instrumen keuangan tanpa bergantung pada perantara seperti broker atau bank dan menggunakan kontrak pintar (smart contract) di blockchain.

Selama Februari 2021 hingga Februari 2022 terjadi pertumbuhan aset kripto yang luar biasa, dari US$ 1,47 triliun menjadi US$ 1,98 triliun (Coinmarketcap, 2022). Rata-rata transaksi bulanan aset kripto mencapai Rp 71,6 triliun dan ada sekitar 11,8 juta penggunanya di Indonesia.

Permasalahan Sistem Kripto

Setiap hari transaksi pembayaran digital yang dilakukan manusia di seluruh dunia mencapai lebih dari US$ 2 miliar (BIS Redbook Statistic, 2022). Di balik transaksi kita sehari-hari tersebut, ada satu institusi yang mengatur dan memungkinkan hal itu dapat berjalan dengan lancar, yaitu bank sentral. Dalam tugas dan fungsinya, bank sentral juga menerbitkan uang yang berlaku di wilayahnya.

Bank sentral tentu tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh bank dan para penyelenggara jasa pembayaran. Mereka menyediakan berbagai platform yang mempermudah pembayaran agar dapat terlaksana dengan baik. Inovasi teknologi dan digital juga dilakukan oleh bank sentral bersama industri untuk memperkuat pelayanan masyarakat.

Namun, pada saat krisis global 2008 terjadi, kepercayaan masyarakat kepada otoritas tergerus drastis. Berbagai gerakan radikal muncul dan mencoba membebaskan diri dari hambatan perantara, termasuk pengaruh otoritas seperti bank sentral. Contoh inovasi radikal yang terjadi adalah lahirnya semesta kripto, yang diawali oleh bitcoin. Semesta kripto ini dibangun dengan premis dasar desentralisasi. Alih-alih mengandalkan pada uang yang diterbitkan bank sentral atau otoritas, mereka membangun sistem berbasis blockchain yang menghapus fungsi intermediasi atau perantara.

Kini berkembang lagi DeFi yang bertujuan untuk mereplikasi jasa finansial konvensional ke dalam semesta kripto. Berbagai jasa dan transaksi finansial yang terjadi di dunia konvensional, dari pinjam-meminjam hingga asuransi, direplikasi ke dalam sebuah blockchain yang terdesentralisasi.

Namun anjloknya nilai kripto menguak permasalahan sekaligus kelemahan mendasar dalam sistem kripto. Satu masalah yang diungkap BIS adalah sistem kripto didasari oleh jual-beli yang berlandaskan pada spekulasi. Selain itu, kripto memiliki keterbatasan struktural yang disebabkan oleh sistem akunting blockchain yang terbatas. Akibatnya, ketika semakin banyak penggunaannya, prosesnya menjadi semakin mahal dan lambat. Meningkatnya antrean ini menyebabkan munculnya rantai-rantai paralel, seperti ethereum, avalanche, binance, atau solana, misalnya, yang melahirkan fragmentasi. Hal ini menyebabkan biaya menjadi semakin mahal dan lemahnya keamanan (Boissay et al, 2022).

Selain itu, agar sebuah sistem moneter dan pembayaran dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan adanya jaminan keamanan dan stabilitas. Inilah yang belum terpenuhi dalam semesta kripto saat ini.

Uang Digital Bank Sentral

Bagi yang belajar ekonomi dalam konteks filsafat dan sejarah tentu memahami teka-teki besar yang terbentang selama ratusan tahun antara kebebasan pasar dan cengkeraman lembaga otoritas. Hal ini bermula saat Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651) menulis kalimatnya yang terkenal, “Homo homini lupus” atau manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hobbes melihat bahwa pada saat itu kebebasan manusia berlangsung tanpa kendali dan mengarah pada sebuah kondisi yang menakutkan. Dari konsep ini, lahirlah peran negara, yang hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Sejarah kemudian menunjukkan bahwa peran negara ternyata tidak selamanya membawa kesejahteraan. Ketika pemerintah tidak kompeten atau mengatur terlalu ketat, yang terjadi adalah pengekangan inovasi dan turunnya kesejahteraan. Lahirnya uang digital sebenarnya tak dapat dipisahkan dari pemikiran Friedrich Hayek, peraih Hadiah Nobel Ekonomi, yang merekomendasikan agar pemerintah tidak boleh memonopoli penerbitan uang (Hayek, 1990).

Dalam konteks pembayaran digital yang berkembang saat ini, sebuah sistem yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasar dan tanpa adanya campur tangan otoritas dapat berujung pada kekacauan, seperti yang diramalkan oleh Hobbes. Sebaliknya, peran negara yang berlebihan atau tidak kompeten juga dapat menimbulkan pengekangan pada kebebasan yang merugikan kehidupan bernegara.

Dalam kaitan dengan uang digital, premis Hobbes dapat dijadikan refleksi kritis. Masa depan uang perlu didasarkan pada instrumen yang diterbitkan otoritas, yaitu mata uang digital bank sentral (CBDC). Kehadiran mata uang digital yang diterbitkan oleh lembaga berwenang merupakan perwujudan dari tugas lembaga untuk menyediakan alat pembayaran yang sah dan tepercaya bagi publik. Keberadaan uang digital bank sentral akan memberikan kepastian pada inovasi sektor swasta dan industri karena secara aman berakar pada kepercayaan publik kepada bank sentral.

Saat ini lebih dari 100 bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, sudah menyampaikan rencananya untuk mengkaji dan merancang CBDC sebagai alat pembayaran masa depan. Dengan CBDC, instrumen pembayaran digital dapat tetap berkembang dan berjalan seiring dengan berbagai inovasi, tapi di sisi lain lebih bersifat bebas risiko (risk-free).

Bank Indonesia secara serius dan berhati-hati merancang pengembangan rupiah digital. Langkah yang dilakukan juga melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara bertahap, dari perancangan white paper, paper konsultasi, hingga berbagai proses eksperimentasi teknologi.

Sistem pembayaran masa depan membutuhkan jaminan keamanan dan peran regulator dalam implementasinya. Itu pun belum sepenuhnya sempurna dan masih menyimpan kelemahan. Karena itu, masalahnya bukan apakah kita memerlukan peran regulator yang besar atau kecil, melainkan kita membutuhkan kehadiran regulator yang baik yang bekerja dengan mengutamakan stabilitas, keamanan, dan perlindungan masyarakat. (*)

 

Junanto Herdiawan,Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia dan Doktor Filsafat dari STF Driyarkara.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.