Wacana

Masalah Ketenagakerjaan di Sektor Pemerintahan

MASALAH ketenagakerjaan belakangan ini tak hanya terjadi di sektor swasta, tapi juga di sektor pemerintahan. Masalah itu, antara lain, adalah soal nasib pegawai yang bukan aparatur sipil negara (ASN), seperti tenaga honorer, karena pemerintah akan menghapus seluruh tenaga non-ASN pada akhir tahun ini.

Terlepas dari tuntutan berbagai elemen buruh agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja segera dicabut, sebuah badan khusus yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang itu pun masih menghadapi persoalan mengenai status ketenagakerjaan karyawannya. Hal itu paling tidak tergambar dalam keluhan perwakilan badan yang memiliki 47 karyawan tersebut. Mereka bukan ASN. Padahal Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menetapkan bahwa tenaga non-ASN hanya dapat bekerja hingga 28 November 2023.

Rencana penghapusan tenaga non-ASN ini masih menjadi pegangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sisi lain, ada anggota Komisi Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berpandangan bahwa penghapusan non-ASN ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tidak akan terjadi pada akhir 2023. Status yang belum jelas bagi tenaga non-ASN ini tentu akan berdampak luas.

Masalah di Berbagai Lembaga

Di antara massa aksi dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu, sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Haji Jakarta menuntut tunjangan hari raya (THR) dan gaji yang belum dibayar penuh. Rumah sakit yang dikelola Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu berbentuk perseroan terbatas dan pemegang saham mayoritasnya (93 persen) adalah Kementerian Agama.

Bila tidak diantisipasi, persoalan seperti di atas berpotensi pula dialami pusat-pusat penelitian ataupun grup dan anak-anak perusahaan di beberapa perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang sebelumnya berstatus badan hukum milik negara (BHMN) selama 1999-2012. Selain pegawai tetap, lembaga tersebut mempunyai staf maupun peneliti atau tenaga ahli tidak tetap yang bekerja sesuai dengan proyek.

Ketidakjelasan status ketenagakerjaan juga sempat dialami karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Saat masih berbentuk PT Jamsostek, malah ada serikat pekerja di sana. Setelah menjadi badan, pengaturannya masih mengadopsi ketentuan serta standar Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya untuk jaminan hari tua dan pensiun. Tentu tidak elok bila badan yang mendapat mandat untuk mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan itu malah mengabaikan jaminan sosial bagi karyawannya sendiri.

Sejumlah lembaga lain mencoba menerapkan norma ketenagakerjaan, seperti pada Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno yang dibentuk Sekretariat Negara. Pengupahan ataupun hak-hak karyawan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bahkan di atas standar.

Contoh lain dalam penanganan alih status lembaga adalah lembaga pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Meskipun tidak memperoleh pesangon, karyawan yang diberhentikan di sana memperoleh jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga sudah mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan, selain jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, pegawainya memiliki asuransi lain, seperti Manulife.

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, yang menjadi salah satu prasyarat dalam pembentukan badan/lembaga, juga menjadi salah satu isu yang mengemuka. Prinsipnya tidak akan dipermasalahkan selama masih dianggap rasional sebagaimana dalam kasus pesangon pegawai BP Tapera, yang akhirnya ditetapkan dua kali lipat dari standar.

Dalam pembahasan, terungkap pula persoalan yang dialami tenaga non-ASN di beberapa daerah. Selain tidak kunjung diangkat menjadi ASN setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga honorer, mereka menerima gaji atau upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Tentu ini sebuah persoalan yang harus digali akar masalah dan skema pemecahannya.

Norma Ketenagakerjaan

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Karena disebut pula “badan-badan lain”, pengertian pemberi kerja memang mencakup pula badan-badan yang dibentuk sesuai dengan amanah undang-undang ataupun regulasi lain. Pengaturan ketenagakerjaannya pun harus mengikuti norma ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Namun ada pula yang berpandangan bahwa bila mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan, badan-badan pemerintah tidak boleh melarang pembentukan serikat pekerja. Selain itu, skema pengupahan harus dibuat melalui peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, bukan sekadar melalui keputusan kepala badan atau pejabat lain yang memimpin badan tersebut.

Hak membentuk serikat pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja, sesungguhnya merupakan wujud kemerdekaan berserikat sesuai dengan konstitusi. Hak ini juga dimiliki ASN berdasarkan undang-undang tersebut. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang masih ada hingga saat ini, merupakan perwujudan dari hak tersebut. Demikian pula paguyuban atau organisasi semacam itu yang dibentuk pegawai di sejumlah badan atau lembaga.

Hak dan Kewajiban

Plato, filsuf Yunani kuno, berpandangan bahwa keadilan adalah hubungan harmonis antar-berbagai bagian organisme sosial. Dalam hal ini, setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan tempat yang ditentukan dan melakukan hal yang paling sesuai dengan sifatnya.

Selaras dengan pandangan Plato tersebut, titik berat penerapan norma ketenagakerjaan seharusnya pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini berlaku bagi pekerja ataupun pemberi kerja sesuai dengan posisi dan peran masing-masing.

Bagi pekerja, selain hak atas upah yang layak, adanya hak berserikat, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, serta hak cuti diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kinerja dan motivasi kerja. Sebaliknya, mereka pun wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab di badan tempat kerja masing-masing.

Perkembangan teknologi di era digital juga telah menciptakan disrupsi atau ketidakpastian. Dampaknya bukan hanya pada badan-badan yang bergantung pada alokasi anggaran negara, tapi juga lebih-lebih dihadapi dan dirasakan pengusaha yang perusahaannya tidak dapat beroperasi secara optimal.

Untuk itu, perlu fleksibilitas penerapan norma ketenagakerjaan untuk semua pemberi kerja, termasuk perusahaan dan badan-badan pemerintah. Perubahan ke sana tidak cukup dengan pendekatan omnibus law seperti Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan harus ada perubahan fundamental dengan membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. (*)

 

Noor Azasi Ahsan, Tenaga Ahli Sub-Profesional Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.