Wacana

Melelang Gugusan Pulau

DALAM bahasa Sanskerta, kata ‘widi‘ punya makna keberuntungan. Namun, makna nama tidak selalu berbanding lurus dengan fakta hidup. Dalam beberapa kasus, antara nama dan nasib malah bertolak belakang.

Seperti itu pula kiranya nasib Kepulauan Widi. Diikhtiarkan hendak dikembangkan menjadi destinasi ecotourism, gugusan pulau di Halmahera, Maluku Utara, itu justru belum diberi sentuhan apa pun oleh yang mendapatkan mandat proyek, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII). PT LII mendapatkan mandat itu sudah tujuh tahun, sejak 2015.

Kini, Kepulauan Widi malah sedang dilelang di situs Balai Lelang Sotheby’s yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Ada lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi, atau yang dalam pelelangan itu disebut Widi Reserve. Pulau-pulau kecil itu tersebar di kawasan seluas 10 ribu hektare.

Pemerintah setempat melakukan MoU dengan PT LII pada 27 Juni 2015. Tujuan MoU tersebut ialah dalam upaya membangun dan mengembangkan kawasan Kepulauan Widi sebagai destinasi ecotourism. Namun, hingga 2022, PT LII belum melakukan aktivitas pembangunan pada kawasan tersebut. Hingga kemudian heboh berita PT LII melelang Kepulauan Widi itu.

Banyak pihak kebakaran jenggot dengan fakta tersebut. Itu sangat wajar sebab lelang pulau seperti ini kerap dimaknai sebagai pintu masuk penguasaan pihak asing atas aset negara. Atau setidak-tidaknya, aksi seperti itu sebagai bentuk tersamar dari upaya tangan-tangan tertentu untuk menguasai aset negara.

Padahal, undang-undang dan segala perangkat aturan lainnya sudah menggariskan bahwa pulau termasuk aset yang tidak boleh dikuasai siapa pun, apalagi pihak asing. Undang-undang hanya membolehkan hak pengelolaan, bukan pemilikan atau penguasaan. Hak mengelola itu pun hanya diperbolehkan bagi warga negara Indonesia.

Landasan utamanya jelas, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi itu termaktub bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah kedaulatan. Mempertahankan sejengkal tanah, apalagi gugusan pulau-pulau ribuan hektare, mesti menjadi ikhtiar kuat negara. Itu bagian utama dari mempertahankan kedaulatan.

Untuk itu, saya sepakat dengan peringatan sejumlah pihak agar kita jangan menganggap enteng ihwal lelang-melelang pulau ini. Lebih-lebih, upaya seperti itu kerap terjadi. Aksinya pun sudah serupa transaksi bisnis.

Tahun lalu, misalnya, terjadi transaksi jual beli Pulau Lantigiang, di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa waktu lalu bahkan terkuak adanya situs jual beli daring yang menawarkan penjualan beberapa pulau di Indonesia, di antaranya sebuah pulau di kawasan Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, yang dijual dengan harga murah.

Tentu, ada yang sekadar coba-coba, bahkan iseng. Namun, jika keisengan atas suatu yang amat serius itu dipandang sebelah mata, bukan mustahil ia akan jadi aksi benaran. Apa yang terjadi dengan lelang Kepulauan Widi di sebuah balai lelang bergengsi ialah akumulasi dari pandangan sebelah mata atas ‘keisengan’ transaksi jual beli pulau tersebut.

Dalih bahwa lelang Kepulauan Widi merupakan upaya pengelola untuk menggaet investor layak untuk diselisik lebih dalam lagi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengatakan PT Leadership Islands Indonesia melelang Kepulauan Widi untuk mencari investor asing karena mereka kekurangan modal untuk mengembangkan Kepulauan Widi. “Tujuannya bukan lelang buat dijual. Tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja,” kata Mendagri.

Bagi saya, pernyataan Mendagri tersebut berpotensi membuka celah bagi modus ‘penguasaan’ pulau-pulau untuk kepentingan bisnis orang per orang. Selain itu, memasukkan pulau dalam lelang bisa dimaknai bahwa sang pengelola itu sudah menganggap Kepulauan Widi ialah aset miliknya.

‘Rasa memiliki’ yang amat tinggi itulah yang membuat sang pengelola merasa sah untuk melakukan apa saja, termasuk melelang pulau untuk menangguk fulus dari investor asing. Kalau begini caranya, akan berlomba-lomba orang menjalin MoU dengan pemerintah daerah dengan dalih mengembangkan pulau. Namun, ujung-ujungnya, dengan alasan dana seret, mereka melelang pulau itu dengan dalih mendatangkan investor asing.

Kita lihat saja, apakah urusan lelang-melelang pulau itu bakal jadi tren menggiurkan, atau sebaliknya, negara bisa meredamnya agar tak ada lagi wilayah yang lepas dari pangkuan laiknya Sipadan-Ligitan. (*)

 

Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.