Wacana

Menatap Optimis Wajah Baru Pemasyarakatan

PEMASYARAKATAN bukan lagi sebagai muara akhir dalam sistem peradilan pidana, namun telah terlibat sejak dimulainya peradilan pidana. Pemasyarakatan kini mempunyai peranan dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Perubahan ini, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut pemasyarakatan didefinisikan sebagai sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Setelah sekian lama dan melalui proses Panjang, akhirnya undang-undang ini baru disahkan oleh DPR pada 7 Juli 2022, kemudian mulai diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2022. Sebelumnya, pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut pemasyarakatan masih didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Kita perlu menyambut optimis dengan undang-undang pemasyarakatan yang baru. Pasalnya di dalamnya terdapat perubahan signifikan terhadap proses peradilan pidana dan peran dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan punya peran yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Reintegrasi Sosial  dan Keadilan Restoratif

Konsep reintegrasi sosial sebelumnya telah diterapkan di pemasyarakatan, mengganti konsep pembalasan dan penjeraaan yang sebelumnya dipakai. Melalui  pembaruan ini konsep reintegrasi sosial semakin diperkuat dengan lebih terukur, terarah dan terpadu. Hal ini mengacu pada sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu anatara petugas, tahanan, anak dan warga binaan dan masyarakat.

Reintegrasi mempunyai tujuan untuk menyiapkan seorang pelanggar hukum agar mampu diterima kembali di masyarakat. Sehingga diperlukan pembinaan dan pembimbingan yang terukur dan terarah dengan melibatkan berbagai sistem sumber. Pembinaan yang dimaksud di selenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh balai pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan diberikan secara terukur dengan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Pemberian program pembinaan, integrasi dan pembimbingan harus berdasarkan litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pada proses pembinaan dan pembimbingan baik bapas maupun lapas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat). Khusus di bapas telah diwajibkan membentuk kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (pokmas lipas) untuk mendukung pembimbingan klien pemasyarakatan sejak tahun 2020.

Selanjutnya, selain penguatan reintegrasi sosial undang-undang pemasyarakatan yang baru juga menekankan pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif sebelumnya telah digunakan dalam sistem peradilan pidana anak dan kini masuk dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Sebelumnya pemasyarakatan telah terlibat dalam konsep keadilan restoratif hanya dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Melalui undang-undang nomor 11 tahun 2012, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam pendampingan ABH baik di tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi.

Sebelumnya pemasyarakatan tidak terlibat dalam penanganan tersangka dewasa dalam tahap pra adjudikasi dan adjudikasi. Namun melalui pembaruan pemasyarakatan dan sistem hukum pidana nasional maka pemasyarakatan mempunyai peluang untuk menangani pelaku dewasa dalam tahapan praadjudikasi dan adjudikasi. Konsep keadilan restoratif memungkinkan pelaku dewasa untuk menerima pidana alternatif selain pidana penjara. Bahkan memungkinkan untuk penyelesain kasus di luar peradilan pidana dengan mengedepankan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Dalam undang-undang pemasyarakatan disebutkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien dewasa dengan  pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Dengan adanya pidana alternatif ini kita berharap mampu mengurangi kondisi overkapasitas yang terjadi di seluruh lapas/rutan di Indonesia.  Data di Ditjenpas menunjukan bahwa seluruh lapas/rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, saat ini jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.82. Salah satu penyebab overkpasitas di lapas/rutan dikarenakan hukuman penjara masih menjadi hukuman utama dalam sistem peradilan pidana kita. Dengan adanya konsep keadilan restoratif dan pidana alternatif  diharapkan akan mengurangi arus masuk narapidana di dalam lapas.

Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan

Salah satu pembaruan undang-undang pemasyarakatan adalah peran dari balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan melalu pembimbing kemasyarakatan (PK) berperan dalam seluruh tahapan peradilan  pidana baik dewasa maupun anak. Salah satu tugas pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan.

Erasmus Napitupulu selaku Direktur ICJR dalam sebuah seminar menyampaikan bahwa penelitian keamsyarakatan (litmas) merupakan masa depan sistem perdilan pidana Indonesia. Kini pembimbing kemasyarakatan memungkinkan melakukan  penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap tersangka dewasa. Litmas yang dimaksud kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Mengingat begitu pentingnya litmas maka PK dituntut untuk mampu membuat atau melakukan litmas yang berkualitas.

Dari sekian petugas pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan mempunyai porsi yang paling besar dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tidak terlepas dari peran PK yang selalu ada dalam setiap tahapan peradilan pidana. Bahkan setelah pasca adjudikasi, PK masih mempunyai peran dalam memberikan pembimbingan lanjut terhadap klien pemasyarakatan.

Tentu menjadi PR besar bagi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah pemenuhan kualitas dan kuantitas pembimbing kemasyarakatan yang ada. Pembimbing kemasyarakatan yang ada saat ini berjumlah 2700 , sedang kebutuhan PK bapas di seluruh Indonesia berjumlah 5000. Hanya ada 53 % PK bapas dari keseluruhan tenaga PK yang dibutuhkan. Selain kuantitas tentu pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai kualitas yang mumpuni, sehingga mampu bekerjasama dengan baik dengan aparat penegak hukum lainnya. Untuk itu diperlukan pembaruan dan perbaikan sistem diklat bagi pembimbing kemasyarakatan dengan mengakomodir perkembangan sistem peradilan pidana.

Tentu masih ada kritik dari masyarakat terhadap pembaruan undang-undang pemasyarakatan, salah satunya adalah tidak ada lagi pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu masih menjadi perdebatan karena ada kekhawatiran di masyarakat. Namun kita juga harus melihat perubahan-perubahan dalam revisi undang-undang pemasyarakatan menuju kearah yang lebih baik. Bagaimana melalui undnag-undnag terbaru ini, peran pemasyarakatan semakin diperkuat dalam Integrated Criminal Justice Sistem.

Kita tentunya berharap pembaruan dan perbaikan terhadap pemasyarakatan bukan hanya diatas kertas saja. Perbaikan dalam sistem juga harus berbanding lurus dalam pelaksanaan di lapangan. Pemberian pendampingan, pelayanan, pembinaan dan pembimbingan dapat dilakukan secara maksimal sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. (*)

 

Panggih Priyo Subagyo,ASN Kementerian Hukum dan HAM RI

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.