Wacana

Mengendalikan Kas Negara Pada Akhir Tahun Anggaran

SELAMA puluhan tahun, akhir tahun anggaran selalu menjadi momok bagi Satker selaku kuasa pengguna anggaran maupun KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) didaerah. Pada saat itu Satker sangat sibuk mengejar realisasi belanja dan prestasi pekerjaan, sedangkan KPPN volume kerja meningkat dalam rangka penyelesaian tagihan, persetujuan TUP maupun pengesahan belanja UP dari SPM yang diajukan oleh Satker. Permasalahan besar dalam pelaksanaan anggaran saat itu adalah penyerapan anggaran yang tidak merata dan cenderung menumpuk di akhir tahun.

Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan, karena sesungguhnya APBN diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi peran APBN juga sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global, melalui belanja negara APBN berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.  Agar dapat memenuhi tujuan tersebut idealnya realisasi belanja/penyerapan anggaran adalah merata dan proporsional sepanjang tahun anggaran. Dengan realisasi belanja yang merata dan proporsional akan mendorong keterwujudan peran belanja pemerintah sebagai countercyclical perekonomian. Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang tidak merata (disparitas tinggi) dan tidak proporsional menjadi isu dalam mewujudkan belanja yang berkualitas.

Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT)

LLAT pertama kali diberlakukan pada 2011 dengan diterbitkannya Perdirjen Perbendaharaan-Kemenkeu Nomor PER-73/PB/2011, kemudian masih berlanjut sampai saat ini melalui penerbitan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pada Akhir Tahun Anggaran 2022. Umumnya, Perdirjen Perbendaharaan tentang LLAT ini mengatur tentang mekanisme dan penjadwalan penerimaan dan pengeluaran negara pada Triwulan IV, mulai dari awal Oktober sampai dengan akhir Desember. Kondisi cash mismatch di mana realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluarannya untuk transaksi bulan berjalan memang tidak bisa dihindari. Tetapi, hal ini bisa dikendalikan dengan meningkatkan akurasi cash forecasting melalui penerapan LLAT di akhir tahun anggaran. Dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang LLAT ini, setiap Kuasa BUN di tingkat Eselon 1 Kemenkeu akan membuat perencanaan kas untuk Desember tahun berkenaan, mulai dari pendapatan negara (Pajak, PNBP, dan Hibah), penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman, penerbitan Surat Berharga Negara), belanja negara, dan pengeluaran pembiayaan (pembayaran kewajiban utang).

Perencanaan kas ini ditingkatkan akurasinya dengan cara menetapkan jadwal pelimpahan penerimaan kas dan jadwal pencarian pengeluaran negara yang bersifat mengikat. Keterlambatan dari jadwal ataupun kekurangan/kelebihan penerimaan/pengeluaran kas dari yang seharusnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejak diterapkan pada 2011, kebijakan LLAT terbukti dapat menurunkan derajat overfinancing yang dilihat dari rasio SILPA terhadap defisit anggaran. Sebelum LLAT diterapkan, rasio overfinancing sangat tinggi hingga mencapai 95,43 persen pada akhir 2010. Ketika LLAT mulai diimplementasikan pertama kali pada akhir tahun anggaran 2011, rasio SILPA menurun menjadi 55,15 persen terhadap realisasi defisit. Penurunan signifikan mulai terjadi pada implementasi LLAT tahun kedua di mana rasio SILPA terhadap defisit anggaran menurun drastis dan stabil di rasio 7-15 persen pada akhir 2012 – 2021. Anomali hanya terjadi pada akhir 2020 dengan rasio SILPA terhadap defisit sebesar 25,91 persen karena sulitnya menggenjot realisasi anggaran akibat pembatasan-pembatasan saat pandemi Covid-19 serta penarikan pembiayaan untuk belanja pengadaan vaksin tahun selanjutnya.

Strategi LLAT 2022 Pada KPPN Manokwari

KPPN Manokwari sebagai Kuasa BUN di daerah telah melakukan beberapa strategi dalam pelaksanaan PER-8/PB/2022 antara lain kegiatan FGD, sosialisasi, reminder pada akun sosial media, hingga mengingatkan satker terkait batas-batas jatuh tempo sesuai pedoman pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran. Sebagai salah satu bentuk evaluasi dari tahun sebelumnya seksi terkait melakukan analisa dampak dan strategi penyelesaian penumpukan tagihan pada akhir tahun.

Pada tahun tahun sebelumnya, jumlah SPM masuk pada tanggal jatuh tempo dapat mecapai diatas 1.000 dokumen tagihan dalam sehari, hal tersebut diantaranya dikarenakan masih adanya kegiatan yang perjalanan dinas meningkat diakhir tahun dan kebiasaan mengajukan rapel pembayaran hak pegawai seperti honor rutin, honor kegiatan, uang makan, uang lembur, THR, Gaji Ke-13 maupun tagihan lainnya yang ditagihkan pada akhir tahun. Dari sudut pandang satker agar para pegawai lebih terasa saat diterima dan sebagai simpanan yang akan diambil ketika menjelang Natal dan Tahun Baru, namun dari sisi pengelolaan kas dan tujuan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sangatlah kurang tepat.

DIPA telah disusun untuk tujuan yang sangat baik dalam rangka pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila tagihan diajukan dan disalurkan secara rutin sesuai perencanaan kas bulanan yang tercantum pada Halaman 3 DIPA tentunya para ASN maupun penerima lainnya dapat membelanjakan gaji/penghasilan kepada para pedagang kecil maupun UMKM sehingga perekonomian wilayah mampu tumbuh dengan baik.

Secara internal KPPN menerapkan strategi khusus dengan penataan dan penyiapan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung IT dengan baik. Apabila terjadi peningkatan jumlah dokumen tagihan telah dibentuk Tim Task Force lintas Seksi pada KPPN maupun dukungan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Strategi menjaga ritme dan koordinasi yang baik antar level user dalam menyelesaikan pemrosesan sangatlah diutamakan agar penyelesaian tagihan dapat terlaksana dengan benar, efektif dan efisien

Dengan implementasi SAKTI pada tahun 2022 memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi, dimana layanan dilakukan secara digital dan meminimalkan tatap muka sehingga terhindar dari potensi gratifikasi, namun apabila terdapat kendala dapat menghubungi saluran khusus HAI CSO maupun datang langsung ke customer service officer KPPN. Dengan penerapan proses bisnis yang baik dan pelayanan prima tentunya dapat menumbuhkan citra yang baik peran KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah sebagai unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (*)

 

Edy Suwignyo, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Manokwari.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.