Wacana

Menguak Beking Tambang Ilegal

SEMUA seperti cacing kepanasan terkait dengan tambang ilegal. Gara-garanya ialah aduan seorang warga kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aduan di Twitter itu meminta tolong agar Gibran menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak tambang pasir ilegal di Klaten.

“Ya Pak. Ini bupatinya juga beberapa kali mengeluh ke saya. Bekingannya ngeri’, kata Gibran dalam cicitannya. Jawaban Gibran soal ‘bekingannya ngeri’ itu membuat heboh pejabat negeri ini.

Mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepolisian langsung turun lapangan. Mereka turun karena cicitan itu datang dari seorang wali kota yang notabene anak Presiden Joko Widodo, bukan karena tambang ilegal merupakan persoalan serius di negeri ini.

Keseriusan persoalan tambang ilegal tampak dalam kajian yang dilakukan Arman Anwar, Irma Halima Hanafi, dan Muhammad Irham dari Universitas Pattimura. Kajian itu dimuat di Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Disebutkan bahwa maraknya pertambangan ilegal di Indonesia telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam, bukan saja dari sisi kerusakan ekologi karena terdegradasinya daya dukung lingkungan secara masif, melainkan juga telah berdampak pada terjadinya degradasi moral penyelenggara negara karena korupsi.

“Hubungan antara pertambangan ilegal dan korupsi penyelenggara negara bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hampir bisa dikatakan bahwa di mana ada pertambangan ilegal maka sudah pasti ada korupsi di sana. Meskipun hal ini jarang diungkap ke publik, faktanya bukan lagi menjadi rahasia publik,” demikian kajian tersebut.

Kesimpulan yang menarik bahwa ‘di mana ada pertambangan ilegal maka sudah pasti ada korupsi di sana’. Bareskrim Polri sudah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama Ismail Bolong. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dugaan setoran kepada pejabat Polri belum menemui titik terang.

Tambang ilegal tidak hanya terjadi baik di Klaten maupun Kalimantan Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan saat ini penambangan tanpa izin tersebar di 2.741 lokasi. Sekitar 3,7 juta pekerja yang terlibat. Kerugian negara tidak main-main, sekitar Rp3,6 triliun. Catatan kerugian negara yang disampaikan Ombudsman pada 22 Juni 2019 jauh lebih besar lagi, mencapai Rp100 triliun.

Ada kesan bahwa persoalan tambang ilegal sengaja dipelihara karena dari sana bisa dikeruk keuntungan pribadi. Korupsi bukan hanya terjadi terkait dengan tambang ilegal yang diduga oknum berseragam ada di balik itu. Korupsi tambang legal pun membuat mata terbelalak. Meski korupsi tambang (legal) yang diungkap KPK tidak banyak jumlahnya, kerugian negara sangat fantastis.

Ambil contoh kasus korupsi izin usaha pertambangan yang dikeluarkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara NA. Jaksa KPK menyebut total nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp4,3 triliun. Begitu juga dalam korupsi tambang Bupati Kotawaringin Timur, SH, kerugian negara disebutkan sekitar Rp5,8 triliun.

Negara tidak boleh kalah. Temuan Ombudsman yang disampaikan pada Maret 2021 perlu menjadi perhatian. Ombudsman menyampaikan pertambangan ilegal tidak boleh dipandang sebatas pertambangan tanpa izin masyarakat karena berdasarkan hasil kajian Ombudsman bahwa pertambangan ilegal pun dilakukan pemilik izin usaha pertambangan seperti menambang tanpa IPPKH, menambang di luar wilayah IUP-nya, dan menambang di IUP yang sudah berakhir dan/atau non-clear and clean.

Karena itulah, Ombudsman menyarankan dalam penanganan masalah pertambangan ilegal menjadi mutlak diperlukan pelibatan semua instansi yang memiliki kewenangan dengan membentuk tim bersama.

Tim bersama itu disarankan untuk dikoordinasikan Menko Polhukam yang terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kepolisian.

Saran Ombudsman itu disampaikan pada 2021 tanpa ada realisasi hingga kini. Ketika seorang Gibran memberikan perhatian di media sosial, semua pihak turun tangan. Terus terang, selama ini persoalan tambang ilegal hanya diselesaikan melalui forum diskusi atau kajian. Tidak ada tindak lanjut yang nyata karena ada yang menambang kentungan pribadi.

KPK pada 2019 mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi terkait dengan izin tambang ilegal, dari total 10 ribu izin tambang, 60% bersifat ilegal. Namun, menurut KPK, Kementerian ESDM tidak merespons hasil temuan KPK tersebut.

Sudah saatnya pelaku tambang ilegal dibawa ke pengadilan. Dalam konteks itu patut diapresiasi Pengadilan Negeri Koba, Kabupaten Bangka Tengah, yang memvonis bersalah terdakwa Azeman pada 28 Agustus 2020.

Azeman menjadi orang pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai penjahat lingkungan dengan pasal berlapis. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan dakwaan pertama melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dan dakwaan kedua dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ia divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp3 milliar.

Publik menanti apakah beking tambang ilegal yang kini diributkan itu akan dibawa ke pengadilan atau diselesaikan secara adat. (*)

 

Gaudensius Suhardi, Dewan Redaksi Media Group.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.