Wacana

Mitos Demokrasi dan Tugas Politik Rakyat

KETIKA mantra tua demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” terus bergema hingga hari ini, tersimpan di sana pertanyaan yang, disadari atau tidak, sering menguap lebih dulu sebelum berhasil dijawab: apakah tugas politik rakyat dalam segala puja-puji atas statusnya sebagai pemegang kedaulatan? Pertanyaan ini berguna sebagai kehati-hatian dalam melihat mengapa rakyat justru menjadi entitas yang paling pasif sekaligus inferior dalam semua proses politik, padahal ia diletakkan sebagai yang terpenting dan wajib dilayani dalam banyak retorika elite. Perhatikan, misalnya, kepopuleran narasi “kami bekerja sebagai pelayan rakyat”, atau “bekerja untuk rakyat”, dan jargon-jargon sejenis.

Retorika manis, yang menyanjung rakyat sebagai tempat segala tanggung jawab kesejahteraan suatu negara tertuju, dalam banyak hal justru menjadi satu dari mitos terbesar demokrasi. Titik berat utama di sini bukan pada bagaimana sebuah kerja profetik guna menebus janji demi rakyat, tapi justru semacam sentimen heroik yang mengandaikan betapa pentingnya suatu figur, nama, atau persona politik aktif yang dapat menyelamatkan rakyat sebagai penerima manfaat. Rakyat dituankan sekadar untuk memberikan sorot lampu lebih pada oportunisme elite, yang bermaksud mencuri panggung. Strategi naratif ini membuat orang lupa bahwa rakyat merupakan konsep yang sama sekali tidak pasif. Ia memang dan seharusnya membawa serta tugas politik kesejarahan.

Pada saat yang sama, rakyat dikurung dalam pengertian-pengertian terbatas dan tugas administratif, misalnya dalam rupa tugas membayar pajak atau tugas “wajib” berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan mencoblos di bilik suara. Dalam pokok bahasan tugas politik inilah orang dibawa pada kebingungannya sendiri. Di satu sisi, data dan kabar baik tentang menguatnya seluruh indikator masyarakat sipil dalam demokrasi modern melahirkan ilusi bahwa segala sesuatu telah selesai. Kebebasan berekspresi, keterbukaan informasi, dan deliberasi publik mengemuka sebagai fitur utama yang dinikmati. Pengawalan konstitusi telah dianggap final, juga ideologi dan sistem dasar politik. Ilusi keajekan ini relatif tanpa konjungtur dan debat tajam yang membuat orang lupa pada bagaimana ia harus mengaktualisasi dirinya agar entitas bernama “rakyat” menjadi bermakna.

Kesulitan ini diperparah oleh ilmu politik yang berkembang dan berpusat pada tujuan-tujuan untuk melayani elite. Uraian dari Dirk Tomsa (2020), misalnya, menunjukkan beragam lembaga survei, yang memanipulasi angka-angka opini publik, mengatasnamakan suara rakyat untuk riset yang mendukung dan memberi kesan kepopuleran atas elite yang menjadi klien lembaga tersebut. Kita juga harus menggarisbawahi riset-riset rutin yang mencoba mengukur kepuasan rakyat atas kebijakan atau pemerintahan tertentu dalam waktu tertentu, yang sebagian besar secara misterius menarik kesimpulan bahwa rakyat bertahan pada angka kepuasan yang konsisten dan tinggi, meskipun pada saat yang sama dicekik oleh kenaikan harga, kekacauan politik, konservatisme, serta masalah-masalah lain.

Tampak pula sebuah resep umum bahwa rakyat selalu dan harus hadir dalam jargon-jargon politik modern. Secara substantif, ia sama sekali tak keliru. Tapi tulisan ini melihat bahwa retorika kampanye politik yang menghambur-hamburkan narasi kedaulatan rakyat merupakan narasi beracun yang membius kita semua. Di sana sesungguhnya tak ada elevasi berarti atas apa dan bagaimana rakyat didefinisikan sebagai entitas yang aktif dan berdaya.

Proyek utama demokrasi kontemporer saat ini, sebagaimana diakui oleh banyak sarjana, adalah meredefinisi partisipasi rakyat. Tuntutan ini genting di tengah naiknya populisme kanan dan konservatisme di satu sisi serta elitisme negara di sisi lain. Populisme dan konservatisme berhasil menciptakan polarisasi politik sebagai teknologi politik mutakhir yang membelah dan memperlemah rakyat dari entitas yang menyatu. Sementara itu, elitisme negara diartikulasikan lewat kebijakan-kebijakan jalan pintas dan tertutup, kebangkitan otoritarianisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tren global ini menimpa Indonesia lewat bentuknya yang paling terus terang: dari mengawetnya polarisasi cebong versus kadrun hingga kebijakan elitis omnibus law yang didesain di ruang tertutup para elite.

Di tengah gelombang masalah yang seolah-olah tak ada terangnya ini, filsuf politik populer seperti Slavoj Zizek (2017) menamai zaman ini sebagai the age of hopelessness. Tapi ia juga meramalkan bahwa keputusasaan akut dan kekalahan total rakyat di negara demokrasi pada saatnya akan menciptakan krisis serta menyadarkan orang akan pentingnya peran dan partisipasi rakyat dalam mengubah keadaan.

Pada titik ini, sebuah tugas fundamental yang lama terlupakan harus dihidupkan lagi: kritik kolektif dan terlembaga. Rakyat yang telanjur larut dalam polarisasi dukungan—yang seolah-olah abadi, bahkan ketika pihak oposisi menyeberang ke pihak berkuasa—harus mengkonsolidasi diri dan merancang kritik yang sistematis. Gerakan rakyat di dalam negeri telah demikian lemah, bahkan untuk membela dirinya sendiri, terutama karena negara secara rutin menggempur seluruh elemen kritis sejak berdekade lalu. Kini, ketika cara-cara represif tak lagi populer—meski masih dimungkinkan di beberapa kasus—elite mengganti resep dengan cara polarisasi tanpa ujung, keterbelahan sosial (social divisiveness) parah yang menghamburkan egoisme kelompok melawan rivalnya.

Referensi penting dari Inggris patut dikutip di sini. Di tengah carut-marut kebijakan ekonomi, kenaikan fantastis harga-harga kebutuhan pokok dan melonjaknya tarif sewa rumah hingga pertengahan 2022 ini, Serikat Buruh Kereta Api, Maritim, dan Transportasi Inggris (RMT) mogok total hingga dua pekan. Serikat ini juga menuntut media agar adil dalam memberitakan kegagalan elite dan bagaimana menderitanya para buruh transportasi serta menyuarakan pendapat dan berdebat satu lawan satu dengan pihak berkuasa. Serikat membahasakan persoalan ekonomi dalam bahasa yang mudah dan terus terang, tanpa jargon berbusa-busa. Mereka didukung luas oleh publik Inggris yang turut merasakan malpraktik rezim dalam mengelola ekonomi. Dalam banyak debat di media massa, serikat sukses besar membungkam para elite dan kelompok konservatif kanan yang mencoba meremehkan keadaan.

Ketika ditanya apa resep utama dari sebuah gerakan rakyat, Mick Lynch, Sekretaris Jenderal RMT, menjawab: “Tugas kita hari ini adalah satu dan ini fatal, yakni jangan sampai terpecah atas nama apa pun!” Kita yang terpecah belah sebagai rakyat, dengan demikian, mungkin akan selamanya gagal menjalankan tugas politik ini sekaligus memberi makna pada diri sendiri. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.