Wacana

Optimalisasi Penggunaan Digipay dan QRIS dalam Pemberdayaan UMKM di Papua Barat

USAHA Kecil, Mikro, dan Menengah adalah salah satu pondasi perekonomian nasional, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, mampu menyerap tenaga kerja 97%, serta berperan pada ekspor nonmigas sebesar 14,54%, dengan total 64 juta unit atau 99,9% total pelaku ekonomi di Indonesia. Begitu besarnya peran usaha mikro dan kecil bagi Indonesia sehingga menjadi tulang punggung ketika Indonesia mengalami krisis dan resesi pada periode 1998 dan 2008. Karena itu Pemerintah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah untuk melindungi UMKM, sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kondisi UMKM nasional mengalami penurunan pada tahun 2021, baik dari populasi UMKM maupun dari omset bisnis, sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal yang sama juga terjadi di Papua Barat, di mana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan populasi UMKM pada tahun 2021 di Papua Barat yang signifikan sebesar 48,56 persen (3.468 unit) jika dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebesar 40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa. Angka tersebut adalah 1,01 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja di Papua Barat, atau menurun dari sebelumnya (2019) yang mampu mencapai 1,71 persen.

Pandemi Covid-19 juga membuat perekonomian mengalami disrupsi, di mana terjadi peralihan pembelian dari toko offline kepada toko online, termasuk dalam usaha mikro dan kecil. Disrupsi tersebut mensyaratkan pembayaran secara cashless untuk mengurangi kontak antar personal. Menurunnya populasi UMKM salah satunya disebabkan tidak siapnya UMKM melakukan adaptasi dalam penggunaan transaksi cashless sebagai dampak disrupsi tersebut.

Sebagai komitmen dalam melindungi UMKM, Kementerian Keuangan menghadirkan Digipay, platform belanja online yang digunakan satuan kerja Pemerintah dalam rangka manajemen kas Uang Persediaan dan juga pemberdayaan UMKM. Digipay hadir untuk memfasilitasi transaksi dari Pemerintah kepada pelaku usaha (Government to Business).

Manfaat Digipay bagi vendor termasuk UMKM adalah adanya kepastian pembayaran, registrasi gratis, tidak ada pungutan platform, bebas biaya pemasaran, perluasan pangsa pasar melalui peluang menjadi rekanan di banyak satker, serta peyediaan fasilitas pembiayaan perbankan bagi UMKM. Digipay hadir untuk melengkapi gap yang tidak difasilitasi marketplace popular.

Berdasarkan data per November 2022, Provinsi Papua Barat menyumbang 804 transaksi dengan total nilai Rp1,55 triliun yang melibatkan 288 satuan kerja dan 117 vendor. Provinsi Papua Barat menjadi penyumbang terbesar transaksi yang menggunakan Digipay di kawasan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (PaPaMaMa) dengan kontribusi sekitar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Digipay telah diterima masyarakat Papua Barat dengan baik.

Sebagaimana transaksi dari Pemerintah kepada pelaku usaha, disrupsi juga terjadi terhadap transaksi dari pelaku usaha ke masyarakat, kebutuhan transaksi cashless juga diperlukan dalam bisnis, khususnya UMKM. Karena itu Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 meluncurkan QRIS untuk membuat proses transaksi dengan QR Code yang cepat, mudah, dan terjaga keamanannya.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dalam penggunaan QRIS terhadap peningkatan omset bisnis UMKM, selain dari manfaat kemudahan bisnis UMKM. Transaksi menjadi lebih cepat karena pelanggan UMKM tidak perlu membawa uang tunai, dan pelaku UMKM tidak perlu menyediakan uang kembalian. Dengan transaksi cashless maka penggunaan QRIS dapat mencegah peredaran uang palsu, dan menjamin keamanan transaksi karena QRIS membutuhkan PIN atau kode untuk persetujuan pelanggan UMKM.

Penggunaan QRIS membantu usaha mencatat transaksi bisnis karena semua transaksi akan tercatat secara otomatis dengan QRIS, sehingga pelaku UMKM memiliki data lengkap soal transaksi. Pelaku usaha dapat mengakses QRIS secara real-time sehingga pengelolaan keuangan usaha lebih efisien, dengan demikian pelaku usaha dapat memantau, menganalisis, dan menentukan strategi bisnis.

Bagaimana peran Kemenkeu dalam pemberdayaan UMKM di Papua Barat? Salah satunya melalui Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Sampai dengan November 2022, total 1,13 triliun telah disalurkan kepada pelaku usaha super mikro, mikro, dan kecil, atau meningkat 23% dari tahun sebelumnya, di mana porsi terbesar disalurkan pada sektor perdagangan sebesar 54,25%.

Dalam upaya digitalisasi UMKM, KPPN lingkup Papua Barat melakukan asistensi bagi UMKM yang ingin bergabung dalam Digipay sebagai bentuk ekspansi bisnis. Asistensi juga akan disediakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam hal pembukuan bisnis UMKM melalui kelas Akuntansi UMKM dan Pembukuan (AMBAN), memanfaatkan penggunaan QRIS untuk pencatatan transaksi bisnis UMKM. Berbagai kegiatan penyaluran dan pendampingan tersebut dimaksudkan untuk membina UMKM di Papua Barat untuk dapat meningkatkat omset, sehingga akhirnya mampu memajukan ekonomi masyarakat Papua Barat. (*)

 

Roland Fernando, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.