Wacana

Optimalisasi RAP Sebagai Key Success Factors Implementasi Tata Kelola Otsus yang Baru

TERBITNYA UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menandai berakhirnya 20 tahun pertama implementasi Otonomi Khusus (Otsus) sekaligus mengawali era baru dalam pengelolaan Otsus di tanah Papua (Otsus Jilid II). Terdapat berbagai perubahan signifikan dalam tata kelola Otsus jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. yang semuanya ditujukan demi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), serta dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, Papua Barat, maupun seluruh Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada.

Dilihat dari aspek fiskalnya, perubahan yang ada meliputi peningkatan jumlah alokasi dana Otsus yang semula 2% menjadi 2,25% dari alokasi DAU nasional serta penyaluran dana Otsus yang dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota. Selain itu, terdapat afirmasi manfaat pembangunan bagi OAP dalam bentuk earmarking pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi melalui Dana Otsus specific grant.

Perbaikan dari sisi perencanaan juga menjadi cocern pemerintah dalam implementasi Otsus Jilid II. Melalui penguatan sinergi dan koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih dan overlapping dalam pelaksanaan program-program Otsus. Upaya tersebut salah satunya tercermin melalui adanya kewajiban bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Anggaran dan Program (RAP) penggunaan penerimaan dalam rangka Otsus.

Rencana Anggaran dan Program (RAP)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, Rencana Anggaran dan Program (RAP) disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otsus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang ditetapkan oleh Bappenas. RAP antara lain memuat pagu anggaran serta target keluaran atas program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otsus. Berdasarkan jenisnya, RAP terdiri dari RAP Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) dan Bersifat Khusus (1,25%), serta RAP Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus.

RAP kabupaten/kota yang telah disusun selanjutnya akan dievaluasi oleh provinsi, sedangkan RAP provinsi dinilai oleh Kementerian/Lembaga terkait. Evaluasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan program srategis bersama yang nantinya dituangkan dalam Rincian APBD masing-masing Pemda.

Urgensi RAP

Sebagai salah satu dokumen perencanaan dan penganggaran penerimaan dalam rangka Otsus, RAP memiliki peranan yang krusial dalam tata Kelola Otsus yang baru, yaitu untuk mengawal konsistensi penggunaan Dana Otsus agar sesuai dengan amanat perundangan. Selain itu, kesesuaian antara RAP dengan APBD juga menjadi salah satu syarat penyaluran Dana Otsus pada tahun berjalan.

Ketepatan waktu penyusunan RAP juga merupakan salah satu indikator pengalokasian Dana Otsus, sehingga keterlambatan penyusunan RAP dapat berpengaruh pada rendahnya perhitungan alokasi Dana Otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

Oleh karena itu, proses penyusunan dan evaluasi RAP harus dilakukan secara cermat dan seksama agar dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan Otsus yang reliabel, akuntabel, dan transparan demi implementasi program-program Otsus yang efektif dan efisien.

Key Success Factors Implementasi Otsus Jilid II

Mengingat krusialnya peran RAP dalam implementasi tata kelola Otsus yang baru, maka optimalisasi RAP menjadi sebuah urgensi terutama bagi pemda selaku operator maupun kementerian terkait selaku regulator.

Pertama, perlu dibangun suatu mekanisme monitoring dan evaluasi secara kolaboratif melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan program-program Otsus agar berjalan selaras dengan RAP dan RIPPP yang telah ditetatapkan, serta untuk memastikan bahwa tidak terdapat duplikasi antar kegiatan yang dikelola provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua, perlu penajaman fungsi RAP dengan memperbanyak program maupun kegiatan yang secara spesifik memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Dana Otsus specific grant yang terkait pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat dialokasikan untuk bantuan permodalan kerajinan tradisional yang dibuat oleh mama-mama Papua, sehingga produknya dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, program-program yang bersifat seremonial maupun kegiatan seperti rapat dan perjalanan dinas hendaknya diminimalkan agar alokasi dananya dapat dialihkan ke program-program lain yang dirasa lebih dapat menjangkau masyarakat.

Ketiga, perlu segera diselesaikan proses sensus dan pendataan penduduk agar diperoleh informasi terkait jumlah OAP yang akurat sehingga dapat dijadikan dasar pengalokasian Dana Otsus dalam RAP yang tepat nominal dan tepat sasaran.

Terakhir, perlu percepatan penyusunan RAP agar Dana Otsus dapat disalurkan di awal tahun anggaran sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, perlu koordinasi dan sinergi yang intensif antara Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah penerima alokasi dan pengelola Dana Otsus. Hal tersebut bertujuan agar program-program yang dibiayai melalui Dana Otsus dapat segera disusun beriringan dengan timeline penyusunan anggaran daerah sehingga dapat segera dilaksanakan begitu APBD ditetapkan.

Berbagai upaya tersebut dilakukan demi mendukung keberhasilan implementasi tata kelola Otsus yang baru sekaligus dalam rangka mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi OAP. (*)

 

Ardyan Gulit Prasetya, Kepala Seksi PPA II-A Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.