Wacana

Pembangunan Zona Integritas, Tonggak Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Layanan Publik

“Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful”. Samuel Johnson

SUDAH menjadi anggapan umum bahwa birokrasi pemerintah itu lambat, rumit dan inefisien, sehingga masayarakat merasa enggan jika harus berurusan dengan birokrasi. Padahal, kondisi ini bisa memperparah birokrasi itu sendiri karena akan mempersubur praktek percaloan maupun KKN atas layanan publik.

Melihat kondisi  tersebut tidak mengherankan apabila simplifikasi birokrasi menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan presiden selalu memberikan arahan untuk menciptakan pemerintahan  yang simple, lincah, dan cepat. Secara gamblang presiden meminta segala sesuatu yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit apa lagi terdapat pungli. Simplifikasi juga dilakukan atas laporan-laporan yang disusun oleh aparatur pemerintah sehingga tidak menghabiskan waktunya untuk menyusun laporan tetapi kembali ke khittah awalnya untuk melayani masyarakat.

Apabila kita menengok kebelakang usaha untuk memperbaiki birokrasi sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Fase reformasi birokrasi dibagi dalam 3 tahap yaitu 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Apabila kita lihat dari fase-fase yang ada,  maka saat ini sudah memasuki fase terakhir reformasi birokrasi. Fokus pada fase terakhir ini adalah mewujudkan pemerintah yang berkelas dunia. Tujuan dimaksud dapat diwujudkan dengan memfokukan sasaran reformasi birokrasi pada birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel serta pelayanan publik yang prima.  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, telah memberikan guidance melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Mengingat sudah memasuki fase terakhir dan untuk memastikan reformasi birokrasi tetap on track maka perlu dilakukan langkah-langkah percepatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan  Zona Integritas (ZI) pada instansi pemerintah khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.  Pembangunan ZI merupakan langkah nyata perbaikan birokrasi pada satuan paling kecil yaitu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Seluruh unsur dalam intansi pemerintah yang melakukan pembangunan ZI mulai dari pimpinan sampai dengan jajarannya, harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.  Dalam prakteknya pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola internal unit kerja, sedangkan komponen hasil adalah bagaimana pemangku kepentingan  merasakan secara langsung atas perubahan yang telah dilakukan oleh intansi berkenaan.

Proses pembangunan ZI pada komponen pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang mencakup penerapan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemangku kepentingan akan benar-benar merasakan peningkatan kualitas layanan prima dan terbebas dari korupsi apabila perubahan yang dilakukan bersifat nyata, konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, sangat jelas bahwa pembangunan ZI akan menjadi penangkal tindak korupsi dari unit terkecil yaitu satuan kerja. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan ZI, integritas adalah syarat utama yang sangat fudamental. Tanpa integritas perubahan pada area yang lain akan menjadi tidak berguna dan justru hanya akan menjadi lahan korupsi yang baru. Sebagai contoh dalam pembangunan ZI layanan yang diberikan ke masyarakat diharapkan telah menggunakan teknologi informasi. Sedangkan disisi lain masih banyak masyarakat kita yang tidak terbiasa dengan teknologi informasi, sudah jelas apabila tidak dibarengi dengan integritas dari aparatur penyelanggara layanan ini merupakan hal yang sangat rawan dimanfaatkan untuk korupsi.

Selanjutnya dalam pembangunan ZI, juga ada aspek penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Dalam penguatan pengawasan, satuan kerja harus sudah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dan juga memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi, melakukan manajemen risiko, penanganan conflict of interest, menerapkan whistle blowing system dan mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. Area pembangunan ZI menggambarkan dengan jelas bahwa satuan kerja harus melakukan pencegahan korupsi sejak dini dan masive dengan pengendalian gratifikasi, mapping potensi conflict of interest dan juga manajemen risikonya. Dari sisi pengawasan, bukan hanya dari pihak eksternal yaitu masyarakat melalui sarana pengaduan, namun juga dari pihak internal satuan kerja melalui whistle blowing system.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembangunan zona integritas mampu meningkatkan pelayanan publik. Sangat jelas bahwa sebagian besar area pembangunan ZI bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Mulai dari manajemen perubahan yang mempunyai tujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan  cara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pembangunan ZI jelas manggambarkan bahwa pelayanan publik akan sangat bagus karena diberikan oleh aparatur yang berintegtitas, profesional, inovatif dan responsif. Sedangkan dari sisi prosedur layanan akan diberikan dengan prosedur yang jelas, tanpa diskriminasi, biaya yang pasti, jangka waktu yang jelas dan juga didukung dengan tenologi informasi yang mumpuni.

Pada akhirnya pembangunan ZI sebagai langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peningkatan layanan publik akan benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia apabila ada komitmen yang nyata bukan hanya dari penyelenggara pemerintahan namun juga dari masyarakat selaku pemangku kepentingan. Budaya malas repot, malas ngantri adalah hal kecil yang menjadi batu sandungan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel dan pelayanan publik yang prima. (*)

 

Asyik Fauzi, Kepala KPPN Manokwari.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.