Wacana

Pemilu 2024 dan Suara Kelompok Konservatif

LAMA sudah gerakan politik berbasis agama, seperti Islam politik, berdiam dan lesu setelah menunjukkan tanda-tanda menguat pada 2016-2017. Pada masa itu, hampir semua sarjana politik kontemporer Indonesia bersepakat bahwa mobilisasi massa politik dengan jargon agama telah menemukan jalurnya kembali.

Dalam kurun dua tahun terakhir, Setiawan dan Tomsa (2022) melihat penurunan dramatis gerakan berbasis agama sebagai akibat dari opresi rezim yang membubarkan organisasi-organisasi kunci penggerak massa, kooptasi beberapa figur pemimpinnya, dan pemenjaraan sisa-sisa tokohnya yang dinilai anti-rezim. Datangnya pandemi Covid-19 mempersempit ruang gerak sekaligus memperlemah konsolidasi antar-simpul massa mereka.

Tapi redupnya gerakan ini mencuatkan pertanyaan signifikan: bagaimana prospek dan kekukuhan kelompok yang acap kali dilabeli sebagai “kelompok konservatif” ini pada Pemilihan Umum 2024? Kandidat macam apa yang terbayang sebagai patron bagi mereka?

Gerakan 212

Analisis dapat dimulai dari pemeriksaan atas eksponen kelompok 212. Gerakan ini, yang sukses menjegal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai kandidat terkuat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, adalah titik mula ideal untuk melacak kekuatan konservatisme politik di Indonesia. Ia penting bukan hanya karena kolektivitas gerakan yang mengagumkan, tapi juga dampak gempanya dalam mengubah keseharian politik kita hingga hari ini. Karena gerakannya yang eksesif, 212 segera dianggap sebagai gerakan konservatif intoleran yang gawat sekaligus alarm politik yang mendesak untuk diantisipasi.

Hanya setahun menjelang pemilihan presiden 2024, beberapa aktivitas politik penting telah dimulai oleh elemen eks 212. Lewat pertemuan-pertemuan bernama Reuni Akbar, mustahil untuk tidak melihat aktivitas ini sebagai gerakan politik. Sebaliknya, penting untuk membaca bagaimana reuni ini diletakkan sebagai momen konsolidasi menjelang pemilu. Apalagi, reuni digelar di tengah-tengah persiapan kandidasi presiden, yang tentu saja menggemakan pengaruh pada bagaimana nama-nama kandidat itu dalam melihat pentingnya Islam politik hari ini. Karena itu, beberapa survei politik mulai mendiskusikan nama-nama potensial yang mendekat ke jantung gerakan Islam. Tapi, masihkah gerakan semacam ini memikat?

Ada sekurangnya tiga faktor signifikan untuk menjawab relevansi suara konservatif pada pemilu mendatang. Pertama, melemahnya partai politik Islam. Ambruknya pesona partai politik berbasis Islam telah dimulai jauh hari selepas pemilihan presiden 2009 dan terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan melemah hingga hari ini (Fealy, 2009; Miichi, 2015). Situasi tersebut menciptakan celah yang kini diambil oleh gerakan non-partai politik yang lebih fleksibel dan cair tapi juga sangat rapi dan terkoordinasi. Sementara partai politik Islam kehilangan daya pikat, elite dan tokoh gerakan alternatif berbasis agama di luar partai ini secara agresif berhasil merebut perhatian publik. Beberapa nama melambung dan bahkan dengan sangat serius diperhitungkan sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2019 lalu.

Kedua, potensi kekecewaan atas rezim. Penurunan mood publik dan kekecewaan yang menyertai adalah buah dari kebijakan-kebijakan kontroversial pemerintah, ditambah dengan situasi krisis dan kesulitan-kesulitan ekonomi. Politik agama menawarkan resep yang, meski sering kali didominasi oleh sentimen emosional, mengkombinasikan secara efektif retorika normatif dan masalah sehari-hari sambil mengeksploitasi habis-habisan kesalahan kebijakan selama ini. Dengan begitu, politik agama menemukan relevansinya.

Ketiga, menguatnya tren konservatisme global telah memfasilitasi kekuatan serupa untuk mengambil tempat secara lebih berani di ruang-ruang terbuka. Bahkan, dalam kiblat demokrasi par excellence seperti Amerika Serikat dan Inggris, konservatisme berhasil membius pemilih dan melahirkan basis pendukung fanatik. Dengan variasi yang sedikit berbeda, Indonesia sedang dan masih akan didominasi oleh konservatisme, baik dalam jargon-jargon religius maupun wacana programatik yang dibungkus agama.

Tiga faktor ini berkelindan sebagai bahan baku dasar berkembangnya konservatisme sebagai mode politik yang paling kontemporer. Meski demikian, terjadi fluktuasi dalam keberhasilan resep konservatisme di ruang pemilu.

Pemilu 2024

Dalam interval pemilu langsung secara demokratis, resep konservatisme agama diuji coba secara serius untuk pertama kalinya pada 2014. Prabowo Subianto memimpin gerbong konservatisme agama ini dan gagal, tapi ia membawa komplikasi politik dan resistansi yang kuat atas rezim berkuasa. Barulah pada 2017 formula yang sama berhasil menggulingkan Ahok sebagai inkumben terkuat—lagi-lagi dengan Prabowo sebagai motornya. Tapi, pada 2019, konservatisme ditebang dengan penangkapan para pimpinan 212 beserta pembubaran organisasi masyarakat yang dicap radikal demi mengurangi kekuatan gerakan konservatisme agama dalam politik. Pada Pemilu 2019, konservatisme agama tampak tak semenjanjikan pemilihan kepala daerah Jakarta di tahun 2016-2017 dengan puncaknya ketika Prabowo menerima tawaran Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.

Tapi penting untuk digarisbawahi di sini bahwa konjungtur naik-turun konservatisme agama tidak menjamin penurunan efektivitasnya. Faktanya, fanatisme dan pembelahan sosial masih kuat. Polarisasi sosial tetap menjadi rutinitas politik yang sering berakhir dengan perdebatan yang tak perlu. Pada perhelatan Pemilu 2024 kelak, konservatisme tetaplah sebuah elemen signifikan yang mustahil dikeluarkan dalam kalkulasi kandidat. Seluruh nama kandidat hari ini diam-diam ataupun terus terang mulai pasang kuda-kuda politik sebagai langkah pendekatan kepada kelompok konservatif.

Kalkulasi pragmatis dari ini semua bersandar pada dua hal. Pertama, kandidat tetaplah tegak dengan tujuan akhir memburu sebanyak-banyaknya suara, yang dengan demikian berarti ia harus memanfaatkan mobilisasi seluas-luasnya hingga menjangkau domain suara para konservatif.

Kedua, menghindari blunder yang tak perlu. Bahaya dari menentang konservatisme dengan terang-terangan dapat berujung pada perang psikologis yang panjang, yang diisi oleh tudingan anti-Islam, liberal, kafir, dan sebagainya. Karena itu, pendekatan dan negosiasi dukungan politik sudah pasti masuk dalam salah satu agenda penting dari para kandidat presiden. (*)

 

Rendy Pahrun Wadipalapa, PhD politik dari School of Politics and International Studies, University of Leeds, Inggris.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.