Pengelola Keuangan Negara Papua Barat Berprestasi di Tingkat Nasional

MENJADI provinsi termuda di Indonesia bukan menjadi penghalang bagi para satuan kerja (Satker) pengelola keuangan negara untuk menjadi yang terdepan pada tingkat nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa prestasi yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (BUN-D).

Tahun ini KPPN Manokwari berhasil meraih sejumlah prestasi bersama dengan seluruh Satker mitra kerja instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain: Satu, peringkat 10 besar Penilaian Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah Tahun 2021 untuk Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi; Dua, peringkat 4 besar Penilaian Kualitas Montoring dan Vaaluasi Pelaporan Capaian Output Triwulan IV Tahun 2021 untuk Ktegori KPPN TipeA1 Provinsi; Tiga, peringkat 3 besar Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2022 untuk Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi.

Berbicara mengenai Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Triwulan I tahun 2022, terdapat 3 aspek pengukuran dan 8 indikator yang dijadikan penilaian, yaitu: Pertama, aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA; Kedua, aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM;  Ketiga, aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yaitu : Capaian Output.

Pada tingkat nasional, nilai IKPA Kementerian Negara/Lembaga pada Triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 89,58. Sedangkan untuk hasil penilaian IKPA pada tingkat KPPN selaku BUN/Pembina satuan kerja, KPPN Manokwari sebagai KPPN Tipe A1 Ibu Kota Provinsi mendapatkan nilai IKPA sebesar 94,88 dari rata-rata nilai IKPA nasional 92,47.

Hal tersebut mencerminkan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran tetap terjaga di tengah reformulasi IKPA tahun 2022 yang masif dalam rangka peningkatan kualitas belanja. Namun demikian, optimalisasi peningkatan dan perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran harus terus dilakukan, sehingga tata kelola pelaksanaan anggaran untutk triwulan-triwulan selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga capaian nilai IKPA, maka perlu dilakukan penguatan pembinaan pelaksanaan anggaran kepada Satker agar: Pertama, meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak serta melakukan percepatan penyelesaian kontrak fisik yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung di Triwulan II 2022.

Kedua, melakukan akselerasi belanja sesuai dengan rencana dan target penyerapan anggaran; Ketiga, memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan pencapaian targetnya.

Kempat, melakukan revolving dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, dengan memperhatikan besaran dan rentang waktu revolving; Kelima, memastikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual.

Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur maupun sarana dan prasarana merupakan pekerjaan rumah besar yang sering dialami oleh para pengelola keuangan di Provinsi Papua Barat. Keterbatasan-keterbatasan tersebut terbukti bukan menjadi alasan penghambat KPPN Manokwari dan para Satker yang ada untuk dapat berprestasi pada tingkat nasional.

Prestasi yang telah diraih saat ini membuktikan bahwa dengan sinergi, tekad yang kuat, serta kerja keras pengelola keuangan negara dapat mematahkan asumsi yang berkembang selama ini bahwa SDM pengelola keuangan negara pada Indonesia Timur khususnya pada Provinsi Papua Barat jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-porovinsi lain.

Ke depannya, KPPN Manokwari akan terus meningkatkan sinergi dengan para Satker mitra kerja, berupa pengadaan bimbingan teknis/pelatihan serta dengan terus melakukan pendekatan (intimacy) kepada para pengelola keuangan Satker yang nilai capaian IKPA-nya masih di bawah target nasional.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran pada Triwulan II 2022 juga akan tetap dilakukan guna mendapatkan kondisi riil mengenai kendala-kendala teknis maupun non teknis yang dialami oleh para Satker dalam pengelolaan keuangan negara. (*)

Arip Pauzi, SE., Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Manokwari


Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: