Wacana

Penguatan Struktur Ekonomi

PADA 2023, pemerintah berupaya mengembangkan kebijakan memperkuat struktur ekonomi. Penguatan dilakukan melalui pengembangan industri manufaktur, yang mampu menghasilkan devisa sehingga neraca perdagangan dan transaksi berjalan kian kokoh.

Penguatan struktur bertujuan mengurangi impor, terutama berbagai komoditas konsumtif. Pemerintah yakin, dengan konsistensi kebijakan, penguatan struktur ekonomi mampu mendongkrak kinerja berbagai sektor di tengah ancaman krisis ekonomi.

Sektor pariwisata, misalnya, merupakan flagship pemerintah karena berkontribusi bagi produk domestik bruto (PDB). Sebelum pandemi, kontribusi pariwisata terhadap PDB 2019 sebesar 4,80 persen, meningkat 0,30 poin jika dibanding pada 2018.

Pada 2021, PDB pariwisata turun ke angka 4,2 persen dan diharapkan naik ke 4,3 persen pada 2022. Pemerintah bertekad meningkatkan kinerja pariwisata lebih baik agar berkontribusi bagi perekonomian nasional lebih besar, demikian pula sektor lainnya.

Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi lebih atraktif sehingga memikat intensi investor luar/dalam negeri menanamkan modalnya.

Upaya diarahkan pada penguatan basis investor dan eksplorasi lebih mendalam terhadap pasar keuangan, guna menjaga values stability dari nilai setiap surat berharga yang diterbitkan pemerintah.

Perbaikan iklim investasi nasional diyakini mampu menarik arus modal dari luar negeri memperkuat permodalan sehingga memperkokoh neraca pembayaran. Bank Indonesia (BI) berargumen, penguatan neraca pembayaran perlu diwujudkan menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam rangka mewujudkan penguatan struktur perekonomian nasional secara konsisten, pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan, baik instrumen fiskal maupun kebijakan struktural.

Kebijakan fiskal terbukti berperan strategis dalam pemulihan ekonomi, sekaligus sebagai fundamen bagi pembangunan ekonomi nasional. Konsolidasi fiskal dilakukan dengan menekan laju angka defisit APBN di bawah tiga persen dari PDB.

Termasuk di dalamnya, reformasi fiskal mengadang kenaikan harga komoditas di tingkat global. Bauran kebijakan fiskal juga mengarah pada pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan inklusif, sebagaimana dikembangkan BI dan didukung Kemenkeu untuk menjaga kesinambungan.

Sinergi dilakukan melalui pemanfaatan potensi perekonomian agar tumbuh lebih tinggi dalam jangka panjang.

Dengan telah disahkannya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sebagai UU, pemerintah berkeyakinan struktur ekonomi memiliki landasan yuridis kian kokoh.

Penguatan di sisi suplai dapat diwujudkan lebih mudah melalui peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi. Ada tiga titik tumpu pemerintah dalam memperkuat ekonomi, yakni penguatan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Transformasi nasional berbasis perekonomian menuju Indonesia maju pada 2045, butuh dukungan pertumbuhan ekonomi yang tidak sekadar kuat, tetapi juga berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Dalam G-20 yang mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan menjamin sustainability.

Dorongan itu menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G-20 tahun lalu untuk dilaksanakan anggotanya. Konsistensi negara-negara G-20 tak hanya diperlukan, tapi juga esensial melalui berbagai upaya strategis berupa kolaborasi antarnegara, inovatif, dan tak kenal henti.

G-20 menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi untuk menjaga pertumbuhan berbasis struktur ekonomi lebih kuat. Guna membangun struktur ekonomi lebih kuat, pemerintah mengembangkan industri manufaktur sebagai salah satu pilar utama.

Pengembangan industri manufaktur dilakukan secara bertahap, berintegrasi, serta selaras dengan komitmen global dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah memacu pengembangan industri hijau dengan mengutamakan penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan efektif menjamin keberkelanjutan.

Kemenperin berpedoman agar pembangunan industri manufaktur kompatibel dengan pelestarian lingkungan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Data Kemenperin 2021 menunjukkan, penerapan industri hijau mampu menghasilkan capaian berupa penghematan energi senilai Rp 3,2 triliun.

Di samping itu, ada penghematan air senilai Rp 169 miliar. Pencapaian ini mendorong komitmen kalangan industri manufaktur menuju keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Industri manufaktur hijau merujuk proses produksi yang memegang teguh efisiensi dan efektivitas.

Perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Prinsip eco- friendly diyakini mampu mewujudkan keselarasan pembangunan industri manufaktur dengan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

Pengembangan industri manufaktur ramah lingkungan diwujudkan pemerintah melalui pembangunan kawasan industri hijau, ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT), serta proses produksi menghasilkan berbagai produk ramah lingkungan.

Dengan dimotori pemerintah, semua pemangku kepentingan dalam dunia industri, secara ajek meningkatkan literasi atau pemahaman tentang peran penting penerapan prinsip-prinsip perekonomian dan industri ramah lingkungan.

Fokus pengembangan literasi diarahkan pada pemahaman metode mengatasi berbagai kendala ‘siklikal’ dan ‘struktural’. Sebagai contoh kendala ‘siklikal’ adalah efek mengerikan pandemi Covid-19 yang mendisrupsi suplai komoditas dan kelangkaan semikonduktor yang sangat dibutuhkan industri manufaktur.

Di samping ‘siklikal’, tak kalah serunya kendala ‘struktural’ yang dihadapi industri manufaktur. Kendala ‘struktural’ mencakup dominasi ekspor produk berteknologi rendah, ketergantungan impor bahan baku, keterkaitan lemah dalam rantai nilai bahan baku lokal, dan transisi industri hijau.

Pemerintah tak diam menjawab berbagai tantangan itu melalui kebijakan strategis, baik berorientasi jangka pendek, menengah, maupun panjang. Untuk memastikan kebijakan efektif, pemerintah bersinergi dengan otoritas terkait, misalnya BI dan pemangku kepentingan lain.

Sesuai kapasitasnya, BI terlibat aktif dalam melakukan koordinasi antarpemangku kepentingan dan pemegang otoritas. Dengan kebijakan tepat dan sinergi antar-stakeholders, penguatan struktur ekonomi dapat diwujudkan lebih mudah. (*)

 

Jusuf Irianto, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.